alexametrics
Menyambut Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

Menkominfo Baru Harus Tancap Gas Gigi Empat, Ngerti Teknis dan Bisnis

20 Oktober 2019, 10:30:37 WIB

JawaPos.com – Era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla (JK) akan berakhir hari ini, Minggu (20/10). Selama kepemimpinannya lima tahun ke belakang, teknologi informasi dan komunikasi (ICT) menjadi salah satu sektor yang mendapat perhatian serius.

Namun, kinerja pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dinilai belum maksimal. Hal itu diungkapkan pengamat telekomunikasi dan informatika sekaligus Direktur Eksekutif Information and Communication Technology (ICT) Institute, Heru Sutadi.

Menurut dia, dalam lima tahun ini Kemenkominfo di bawah kepemimpinan Rudiantara tidak ada inovasi. “Banyak program yang belum berhasil, kalau tak mau dibilang gagal,” ujarnya ketika dihubungi JawaPos.com.

Dirinya melanjutkan, ketidakberhasilan era Menkominfo Rudiantara salah satunya adalah revisi PP No 52/53 tahun 2000 yang tidak jelas nasibnya. Kemudian juga perhitungan biaya interkoneksi baru yang tidak jelas. Di dalamnya termasuk rencana implementasi interkoneksi berbasis IP yang baru masuk konsultasi publik.

Kemenkominfo baru-baru ini juga meresmikan jaringan punggung serat optik Palapa Ring yang akan mengawal kebutuhan internet di daerah terluar di Indonesia. Meski program tersebut akhirnya selesai, Heru menilai Kemenkominfo dan jajaran terkait Palapa Ring tidak maksimal.

“Palapa Ring saya apresiasi akhirnya bisa selesai, tapi ini kita juga terlambat. Harusnya 2017 sudah tuntas, ya kalau mengikuti jadwal berdasar tender kan harusnya September 2018 tapi ini molor ke 2019. Dan konsep Palapa Ring kan juga tidak genuine Menkominfo sekarang tapi konsep lama, yang saya juga ikut jadi pelaku sejarahnya. Harusnya ada perkembangan Palapa Ring bukan cuma membangun backbone tapi juga backhaul dan akses,” terangnya.

Menkominfo Rudiantara (kanan) di gedung Kemeninfo, Jakarta, Senin (7/5). (Miftahulhayat/Jawa Pos)

Selain itu, pembahasan revisi RUU Penyiaran juga dinilai tidak jelas akhirnya. Dengan demikian, menurut Heru, kita terlambat mengatur digitalisasi penyiaran dan mendapatkan bonus digital frekuensi di 700 MHz.

Kegagalan lainnya yang menjadi indikator keberhasilan Kemenkominfo era Jokowi – JK pada sektor ICT adalah masih banyaknya hoaks dan ujaran kebencian yang bukan kian berkurang tapi kian gaduh dan berujung pada pemblokiran internet. Padahal, menurutnya, pemblokiran internet merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

“Ini artinya literasi dan edukasi tidak dijalankan secara terencana dan luas. Jadi bertentangan (terkait pemblokiran internet). Makanya banyak netizen secara berseloroh mengatakan, internet cepat untuk apa kalau pada akhirnya diblokir,” tegasnya.

Pada sektor ICT, pemerintah juga selalu membanggakan capaian Unicorn dan Decacorn di Indonesia melalui industri startup teknologi yang terus melejit. Pemerintah diketahui memiliki program 1.000 startup. Namun capaian tersebut, menurut Heru, harusnya tidak dibangga-banggakan pemerintah.

“Perkembangan startup memang kita punya 5 Unicorn dan 1 Decacorn. Tapi semua itu sesungguhnya adalah berkat upaya platform itu sendiri. Kan yang investasi triliunan bukan pemerintah. Sebab program 1.000 startup yang digagas belum menampakan hasilnya dan gerakannya sebatas event dan festival,” imbuhnya.

Tantangan ke Depan

Sementara untuk tantangan ke depan pada sektor ICT, Heru menilai peran Kemenkominfo sangat signifikan ke depan. Membina industri penyiaran, telekomunikasi, hingga ekonomi digital.

Era baru Jokowi – Ma’aruf Amin juga dikatakannya harus memilih menteri yang punya visi bagaimana infrasturktur digital di Indonesia benar-benar lengkap. Sebab, Palapa Ring baru sebatas backbone jadi tidak bisa serta merta masyarakat di Papua atau desa-desa dapat internet cepat.

Kemudian, dia menyarankan, menteri yang dipilih haruslah sosok yang benar-benar mengerti teknis dan bisnis mengembangkan telekomunikasi, penyiaran, dan ekonomi digital. Undang-undang (UU) Telekomunikasi kita saat ini juga disebut sudah ketinggalan zaman, UU penyiaran juga perlu direvisi. Sebab belum membahs soal penyiaran digital, juga ekonomi digital harus dibangun yang berpihak pada pemain lokal guna menggerakkan ekonomi kerakyatan.

“Jadi begitu dilantik menkominfo harus segera tancap gas gigi empat. Nggak ada lagi namanya belajar dulu karena kalau menterinya kurang ngeh bidang ini, belajarnya lama. Minimal 3 bulan bahkan ada yang setahunan. Menteri yang dipilih haruslah sosok yang mengerti teknis dan bisnis mengembangkan telekomunikasi, penyiaran, dan ekonomi digital. Bisa langsung bekerja gaspol begitu habis dilantik,” tandasnya.

Editor : Fadhil Al Birra

Reporter : Rian Alfianto

Alur Cerita Berita

Lihat Semua


Close Ads