alexametrics

Kemendagri dan Kemenkominfo Pernah Bahas Registrasi Sesuai NIK dan KK

12 Oktober 2017, 19:06:04 WIB

JawaPos.com – Kementerian Komunikasi dan Informatika baru saja mengeluarkan kebijakan baru bagi dunia telekomunikasi di Indonesia. Per 31 Oktober nanti, semua kartu sub­scriber identification module (SIM card) harus teregistrasi dengan nomor induk kependudukan (NIK) dan kartu keluarga (KK).

Jika sampai batas waktu yang ditentukan tidak melakukan registrasi, nomor telepon seluler (ponsel) tidak bisa digunakan lagi.

Terkait hal itu, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakhrullah mengungkapkan, aturan baru sebelummya telah dibahas bersama antara Kemendagri dan Kemenkominfo. Menurut dia, hal itu diawali dengan perjanjian kerja sama pada 2016 lalu.

“Ini sudah diawali dengan perjanjian kerja sama Dukcapil dan Dirjen PPI (Penyelenggaraan Pos dan Informatika) Kominfo setahun yang lalu,” kata Zudan saat dihubungi JawaPos.com, Kamis (12/10).

Zudan mengatakan, registrasi SIM card dengan NIK dan KK memang memiliki tujuan khusus. Tujuannya adalah sebagai perlindungan pelanggan dan masyarakat dari berbagai macam penipuan dan kejahatan lain. Serta, dalam rangka menuju single identity number.

“Kerangka regulasinya adalah Permenkominfo Nomor 12 Tahun 2016 yang diubah dengan Permenkominfo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi,” papar Zudan.

Menurut Zudan, aturan untuk registrasi SIM card dengan NIK tidak akan berpengaruh kepada warga yang belum melakukan perekaman data pada e-KTP. Sebab, saat ini seluruh penduduk Indonesia sudah memiliki NIK yang tertera dalam KK. Kecuali, pada NIK yang terdeteksi ganda.

“NIK diberikan sejak lahir. NIK yang ganda sudah kita deteksi, tidak bisa dipakai lagi,” pungkas Zudan.

Editor : admin

Reporter : (put/JPC)



Close Ads
Kemendagri dan Kemenkominfo Pernah Bahas Registrasi Sesuai NIK dan KK