alexametrics

Menanti Regulasi Smartphone BM, Begini Skema dan Cara Kerja Blokirnya

2 Juli 2019, 08:21:00 WIB

JawaPos.com – Wacana soal regulasi smartphone black market (BM) atau ilegal kembali mengemuka. Kendati sempat molor dari target akhir 2018 lalu, kini sejumlah pihak mendorong agar regulasi smartphone BM yang dapat diblokir menggunakan International Mobile Equipment Identity atau IMEI oleh pemerintah bisa segera diselesaikan.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Perangkat Telematika Indonesia (AIPTI) Hendrik Karosekali menuturkan bahwa asosiasi menunggu agar regulasi tersebut segera dijalankan. Dia meyakini bahwa ketika regulasi tersebut diberlakukan dan berjalan dapat secara efektif, maka peredaran ponsel BM dapat ditekan.

“Mengenai (regulasi) IMEI ini adalah usulan dari kami ke Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang dipelopori Menperin Airlangga Hartarto dan Dirjen Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin I Gusti Putu Suryawirawan waktu itu. Saya sangat setuju blokir bahan BM,” kata Hendrik saat dihubungi JawaPos.com.

Dia pun berharap regulasi tersebut nantinya mampu menekan peredaran smartphone BM dan menekan angka impor sehingga produksi di dalam negeri meningkat. “Hal ini sudah lama ditunggu oleh asosiasi (AIPTI) dan produsen ponsel,” imbuh Hendrik.

Dia menjelaskan, aturan validasi IMEI yang kembali mencuat ini ibarat Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pada kendaraan bermotor. Elimininasi dan peredaran ponsel ilegal menggunakan teknologi dapat ditekan mengingat pengendalian bea dan cukai dan Kementerian Perdagangan belum mampu mengatasi hal tersebut.

“Kami (AIPTI) sudah adakan rapat dengan Dirjen bea dan cukai dan beliau sangat mendukung. Mereka bercerita bagaimana para pemasok ponsel ilegal menggunakan kapal motor dengan empat mesin. Sementara dirjen bea dan cukai hanya dua mesin. Jadi, peraturan yang jelas dan tegas serta akurat lah yang dapat memberantas hal itu semua (ponsel BM),” terang Hendrik.

Cara Kerjanya

Hendrik juga memberikan gambaran terkait seperti apa regulasi ini akan bekerja. Menurutnya, setiap ponsel memiliki nomer IMEI dan harus diregistrasikan terlebih dulu di Kemenperin. Untuk pemblokiran, operator telekomunikasi memasang aplikasi dengan memasukkan semua nomer IMEI dari Kemenperin.

Setiap ponsel saat terhubung ke operator akan diperiksa oleh aplikasi tersebut. Apabila IMEI-nya terdaftar alias sah berdasarkan data dari Kemenperin, maka proses koneksi jaringan akan berlanjut. Kebalikannya, apabila tidak terdaftar, koneksi akan dihentikan alias diputus. Ponsel dianggap ilegal karena IMEI tidak terdaftar di Kemenperin, sehingga tidak akan bisa menggunakan layanan seluler dari operator mana pun.

Terkait hal tersebut, dia meminta operator untuk tidak takut kehilangan penggunanya. “Para stakeholder khususnya operator harus meningkatkan kinerja dan service-nya dengan baik. Tidak hanya dengan number of user,” terang Hendrik.

Terpisah, seperti sudah diberitakan sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melalui Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Ismail mengatakan, regulasi ditargetkan akan diteken pada Agustus 2019 mendatang. “Akan ada penandatanganan aturan oleh tiga Kementerian yang terdiri Kemenkominfo, Kemenperin, dan Kementerian Perdagangan,” ujar Ismail di Tangerang, Senin (1/7).

Ismail mengungkapkan, IMEI dapat digunakan sebagai tools untuk mencegah banyaknya smartphone BM di Indonesia. “Targetnya rampung Agustus. Namun Itu aturan pertama yang dibuat (yang ditandatangani). Implementasinya masih butuh waktu karena masih ada proses uji coba dan sebagainya. Tidak serta merta,” terangnya.

Dia dalam kesempatan tersebut juga menerangkan bahwa regulasi tersebut tidak akan mengganggu masyarakat. Artinya seluruh masyarakat yang sudah menggunakan smartphone (BM) sekarang dapat tetap menggunakannya.

Regulasi tersebut dikatakan akan berlaku ke depan atau untuk pengguna baru saja. Untuk pengguna lama diberikan masa transisi dan masih diperbolehkan. Termasuk bagi konsumen yang kadung menggunakan ponsel ilegal atau BM. Mereka dapat menggunakannya sampai rusak atau memutuskan berganti ke yang baru.

“Yang eksisting akan dilakukan transisi atau peralihan dari pemanfaatan yang ada sekarang sehingga cukup memadai waktunya untuk lifetime dari perangkat smartphone (BM) dari masyarakat. Mungkin dalam beberapa tahun ke depan baru akan berlaku. Yang sudah ada (dipakai) itu dihormati, jadi perangkat (BM) itu tetap bisa digunakan,” jelas Ismail.

Dia juga sempat menjelaskan operator telekomunikkasi mengusulkan masa transisi ini diterapkan selama lima tahun. Namun, jika mengacu pada negara lain biasanya masa transisi diberlakukan antara dua hingga tiga tahun saja.

Sebelumnya, Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kemenperin Janu Suryanto mengatakan, pemberantasan ponsel ilegal melalui IMEI bertujuan melindungi industri dalam negeri. Dikatakannya bahwa Kemenperin telah memiliki mesin device identification, registration, and blocking system (DIRBS). Namun begitu, mesin tersebut masih perlu dikembangkan sembari menunggu payung hukumnya selesai dibahas.

Mesin DIRBS dibuat dan dirancang oleh Pakistan Telecommunication Authority (PTA) pada 2018 lalu. Mesin DIRBS di Pakistan menurut informasi dari keterangan tertulisnya telah diimplementasikan pada 1 Desember 2018.

DIRBS memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi, mendaftarkan, dan mengontrol akses jaringan seluler melalui nomor IMEI ponsel. Sistem ini dapat memverifikasi nomor IMEI ponsel yang menggunakan jaringan dari operator dengan mengacu pada database yang dimiliki GSMA dan Kemenperin. Artinya, jika nantinya diterapkan di Indonesia, nomor IMEI digunakan untuk memastikan sah atau tidaknya perangkat smartphone. Tidak berhenti di situ, DRIBS juga memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kode IMEI yang diduplikasi dari ponsel lama.

Di Pakistan, setelah penerapan DIRBS pada 1 Desember 2018 lalu, setiap perangkat seluler baru yang diprogram dengan nomor IMEI tidak standar akan dianggap sebagai perangkat yang tidak patuh dan tidak akan diizinkan konektivitas atau layanan seluler apa pun di wilayah Pakistan sesuai dengan peraturan PTA atau DIRBS. Dengan kata lain, ponsel yang terdeteksi itu merupakan barang ilegal sehingga tidak dapat digunakan untuk koneksi pada layanan seluler apa pun.

Editor : Fadhil Al Birra

Reporter : Rian Alfianto