alexametrics

Mendesak, RUU PDP Diproyeksi Rampung pada November

1 September 2020, 17:39:03 WIB

JawaPos.com – Semakin maraknya kasus kebocoran data pengguna internet di Indonesia belakangan ini menunjukkan bahwa Undang-undang (UU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) kian mendesak. Di awal 2020 saja misalnya, sudah terjadi beberapa kasus kebocoran data pengguna platform belanja online mulai dari Bukalapak, Tokopedia, Bhinneka, dan beberapa platform sejenis lainnya.

Menanggapi hal tersebut, pemerintah mengklaim terus dalam upaya merampungkan UU PDP yang semakin diperlukan demi melindungi data masyarakat khususnya di era digital seperti sekarang ini. Yang terbaru, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menggelar Rapat Kerja (raker) dengan Komisi 1 DPR membahas RUU PDP.

Menkominfo Johnny G. Plate pada kesempatan tersebut menyampaikan, kebutuhan pengesahan atas RUU PDP sebagai legislasi primer agar bisa mendukung pemrosesan data antarnegara baik di tingkat global maupun di lingkungan regional ASEAN memang semakin dibutuhkan. Selain itu, UU PDP juga sebagai wujud kehadiran negara dalam menjamin rasa aman publik dalam penggunaan beragam platform aplikasi internet.

“Kebijakan negara-negara sahabat mensyaratkan agar memiliki pelindungan terhadap data pribadi yang setara (adequate level of protection) untuk pemrosesan data pribadi antarnegara. Juga memberikan jaminan rasa aman kepada publik dalam penggunaan internet, termasuk salah satunya aplikasi Pedulilindungi yang merupakan upaya pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19,” ujar Johnny dalam rapat tersebut yang disiarkan secara daring.

Politisi Partai Nasdem itu juga menyatakan RUU PDP memiliki arti penting dalam menjamin kepentingan nasional. “Tidak terbatas pada kedaulatan negara dan pelindungan terhadap data pribadi milik warga negara Indonesia,” tegasnya.

Apalagi, menurut dia, saat ini insiden peretasan dan serangan siber yang semakin masif, serta penggunaan data pribadi masyarakat Indonesia dengan tanpa izin yang semakin marak terjadi.“Itu semua makin memperkuat kebutuhan pelindungan data pribadi,” lanjut Johnny.

Raker yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari itu membahas pandangan fraksi terhadap RUU PDP dan jawaban Pemerintah terhadap pandangan fraksi. Selanjutnya juga dibahas penyampaian Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kepada Pemerintah serta  pembahasan jadwal dan mekanisme rapat.

Pada akhir rapat juga dibentuk Panitia Kerja yang akan membahas secara maraton RUU PDP. “Sesuai dengan pandangan fraksi akan dilanjutkan dengan pembahasan bersama Pemerintah. Dalam agenda yang kami susun, Komisi I DPR RI menargetkan RUU PDP dapat selesai pada minggu kedua November 2020,” ujar Abdul Kharis Almasyhari.

RUU Pelindungan Data Pribadi telah disampaikan Presiden kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) melalui Surat Presiden Nomor R-05/Pres/01/2020 tanggal 24 Januari 2020. Selanjutnya, Presiden menugaskan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk bersama-sama maupun sendiri-sendiri mewakili Presiden dalam pembahasan RUU tersebut di DPR-RI.

Pada tanggal 25 Februari 2020, Komisi I DPR RI bersama Pemerintah telah melakukan Rapat Kerja yang beragendakan Penjelasan Pemerintah tentang RUU Perlindungan Data Pribadi sebagai langkah awal penetapan RUU Perlindungan Data Pribadi. (*)

Editor : Dinarsa Kurniawan

Reporter : Rian Alfianto

Saksikan video menarik berikut ini: