Bupati Paser Utara Siapkan 4 Kecamatan dengan Lahan 300 Ribu Hektare

PRESIDEN Jokowi akhirnya memilih Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar), Kaltim, sebagai wilayah ibu kota negara. Apa saja persiapan yang dilakukan Bupati PPU Abdul Gafur Mas’ud untuk memuluskan megaproyek pemindahan ibu kota tersebut? Berikut wawancara wartawan Kaltim Post (Jawa Pos Group) Rikip Agustani dengan kepala daerah termuda di Kaltim tersebut kemarin (27/8).

---

Apa tanggapan Anda saat PPU menjadi ibu kota negara bersama Kukar ?

Alhamdulillah, kabupaten kami terpilih sebagai ibu kota negara. Tentunya saya berharap, pemindahan ibu kota ini berjalan secara baik dan lancar. Saya mewakili masyarakat PPU berterima kasih atas kepercayaan pemerintah pusat. Kebijakan tersebut tentu akan berdampak pada peradaban baru, baik masyarakat PPU, Indonesia, maupun dunia. Insya Allah, PPU tetap dalam keberkahan dan bersama-sama membawa kabupaten ini lebih maju, baru, modern, dan religius.

Apa keunggulan PPU sehingga dipilih menjadi ibu kota Negara ?

Luas wilayah PPU itu 3.333 kilometer persegi. Dan jika dilihat secara geografis, memang paling pas ibu kota negara ditempatkan di PPU. Apalagi didukung pelabuhan dan bandara di Balikpapan dan Samarinda. Itu akan dikoneksikan melalui jembatan tol terpanjang di Indonesia. Lokasinya berada di Teluk Balikpapan. Informasinya, pembangunan jembatan tol yang menghubungkan Kota Balikpapan itu sudah masuk lelang investasi. Insya Allah, empat tahun mendatang sudah bisa terbangun. Selain itu, PPU akan menjadi penyuplai sumber air terbesar sebagaimana yang dicanangkan Pemprov Kaltim. Namanya Tebasabo yang akan menyuplai air dari PPU ke Tenggarong, Balikpapan, Samarinda, dan Bontang.

Bagaimana ketersediaan lahan di PPU untuk infrastruktur ibu kota negara ?

Kami telah siapkan empat kecamatan di PPU. Yakni, Kecamatan Penajam, Waru, Babulu, dan Sepaku. Tinggal menunggu perintah Presiden Jokowi dan kajian Bappenas mengenai titik-titik yang dibutuhkan. Insya Allah, kami siap. Kami juga telah mendata ada sekitar 300 ribu hektare lahan yang tersedia. Semua tersebar di empat kecamatan tersebut. Kalau hari ini diperintah presiden untuk menyiapkan lahan, kami siapkan lahannya besok.

Apa upaya mencegah spekulan tanah yang memanfaatkan momentum perpindahan ibu kota ? Termasuk kemungkinan kenaikan harga tanah ?

Tahun lalu saya memutuskan untuk tidak menaikkan NJOP (nilai jual objek pajak) di PPU. Tujuannya, mengundang investor agar berinvestasi di sini. Selain itu, harapannya harga tanah tidak naik. Ternyata presiden memang memutuskan untuk memindahkan ibu kota ke PPU.

Apakah perpindahan ibu kota akan berdampak signifikan pada sosiokultural di PPU?

Sebenarnya PPU merupakan daerah transmigrasi. Bersebar di Kecamatan Babulu dan Sepaku. Mayoritas penduduk transmigran berasal dari Jawa dan Sulawesi. Mereka hidup berdampingan di tengah keberagaman ini. Tidak perlu ada kekhawatiran terjadinya gejolak saat PPU menjadi ibu kota negara nanti.