alexametrics
Bincang Harapan Terhadap Jokowi-Ma'ruf

Prof Mudzakir: Jangan Bicara Keadilan, Hukum Sudah Jadi Alat Politik

19 Oktober 2019, 19:48:55 WIB

HUKUM menjadi salah satu bidang paling menantang dalam pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Bahkan, sebelum dilantik untuk periode keduanya, Jokowi sudah harus mengatasi berbagai problem hukum. Misalnya pemangkasan kewenangan KPK pasca pemberlakuan undang-undang (UU) hasil revisi, penyelesaian kasus Novel Baswedan, hingga polemik RUU KUHP. Bagaimana harapan kebijakan bidang hukum? Berikut obrolan wartawan Jawa Pos Ilham Wancoko dengan Prof Mudzakir (pakar hukum pidana UII) kemarin (18/10).

Apa pekerjaan rumah untuk pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, khususnya di bidang hukum?

Sebenarnya hanya tinggal melihat janji-janjinya. Tapi, yang paling dekat terkait Perppu KPK dan penyelesaian kasus Novel Baswedan. Seharusnya terkait masalah-masalah tersebut pemerintah makin transparan. Begitu kembali dilantik sebagai presiden, semua itu tak terelakkan dan harus diselesaikan.

Bagaimana soal Perppu KPK?

Ini terkait janji Jokowi. Semua mengetahui bahwa Jokowi menolak menandatangani RUU KPK. Walau akhirnya UU tersebut tetap berlaku. Tidak menandatangani itu berarti Jokowi pro dengan gagasan menolak perubahan. Tapi, saat diminta membuat perppu kok malah diam. Tidak memberikan perlawanan terhadap DPR. Kalau masih diam saja, tentu semua mempertanyakan posisi presiden di mana. Itu yang paling krusial.

Bagaimana kondisi kepastian hukum selama lima tahun terakhir?

Saat ini hukum mengalami titik kulminasi terendah. Penyebabnya, hukum menjadi alat politik. Maka, jangan bicara soal keadilan. Hal itu sebenarnya bertolak belakang dengan UUD 1945. Saat hukum digunakan sebagai alat politik, bisa jadi di sela-selanya hukum digunakan untuk kepentingan bisnis dan kekuasaan. Menggunakan kesempatan dalam kesempitan.

Apa risiko bila keadaan tersebut terus berlanjut?

Itu yang saya tidak inginkan. Tidak saya harapkan. Masyarakat akan krisis kepercayaan terhadap aparat hukum. Setelah aparat, masyarakat tidak percaya hukum. Kalau sudah tidak percaya, masyarakat akan mencari keadilannya sendiri. Lewat caranya sendiri. Walau tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku. Kalau sudah begitu, tidak ada yang bisa mencegah.

Apa yang harus dilakukan untuk mencegah itu?

Perlu reformasi bidang hukum. Perlu merombak cara kerja kepolisian dan aparat lainnya. Sebagai presiden dapat dengan mudah memanggil Kapolri dan jaksa agung. Berikan warning, kalau tidak berubah, tentu akan ada pergantian. Berikan batas waktu. Karena power hanya bisa dilawan dengan power.

Editor : Dhimas Ginanjar

Reporter : */c9/agm



Close Ads