alexametrics
Bincang Di Balik Kelangkaan Solar Subsidi

Kyatmaja: Penetapan Kuota Perlu Perhitungkan Target Pertumbuhan

18 November 2019, 19:48:17 WIB

Kelangkaan solar subsidi di sejumlah SPBU turut menghambat aktivitas distribusi pelaku usaha. Mereka berharap, pemerintah dapat lebih cermat menetapkan alokasi BBM subsidi sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi. Berikut obrolan wartawan Jawa Pos Agfi Sagittian dengan Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Kyatmaja Lookman, kemarin (17/11).

Seberapa buruk dampak kelangkaan solar terhadap aktivitas bisnis ?

Sudah tiga daerah, yaitu Banten, Jawa Timur, dan Jambi, yang melaporkan bahwa aktivitas terhenti karena stok solar di SPBU kosong. Daerah lain juga melaporkan kesulitan. Meski ada persediaan, sopir harus mengantre panjang untuk mendapatkan solar. Kami terus memetakan laporan-laporan dari anggota asosiasi di daerah untuk kami teruskan ke pemerintah pusat.

Apa benar bahwa secara perhitungan kuota solar subsidi tahun ini kurang?

Tentu saja, ya. Hal itu bahkan sudah kami prediksi saat pemerintah mengumumkan alokasi solar subsidi sebesar 14,5 juta kl untuk 2019. Hanya, waktu itu kami berpikir bahwa dengan kuota yang lebih rendah, Pertamina dan BPH Migas dapat mengawal distribusi dan siap dengan subsidi silang jika kuota tambahan diperlukan. Namun, yang dikhawatirkan terjadi, pola demand solar sama dengan tahun lalu, bengkak menjelang akhir tahun. Dan, ternyata di lapangan distribusi terhambat.

Apakah dengan kuota saat ini bisa dipaksakan untuk memenuhi kebutuhan sampai akhir tahun?

Saya rasa kuota memang harus ditambah, bukan malah lebih rendah daripada tahun lalu seperti yang terjadi sekarang. Sebab, memang demand setelah Lebaran sampai Oktober kemarin masih landai. Tapi, pengusaha biasanya mengejar target akhir tahun sehingga butuh konsumsi solar yang lebih tinggi untuk menggenjot operasional.

Diduga ada pelanggaran konsumsi atau distribusi solar subsidi, bagaimana komentar Aptrindo?

Di sini memang peran BPH Migas sebagai pengawas hilir harus ditegakkan. Kondisi di lapangan memang kompleks. Kadang pengusaha pemilik logistik sudah sadar akan regulasi. Tapi, masalahnya, banyak di antara mereka yang mengesubkan truknya kepada pihak ketiga. Kita tidak tahu, mungkin saja pihak ketiga tersebut yang berbuat curang. Termasuk juga tindakan nakal menimbun dan sebagainya. Memang, hal ini sudah sepatutnya masuk radar pemerintah untuk penertiban yang lebih tegas.

Untuk tahun depan, bagaimana harapan pengusaha mengenai penetapan kuota solar subsidi?

Paling mudah untuk menghitung kebutuhan adalah disamakan dengan target pertumbuhan ekonomi. Misalnya, sekarang ekonomi Indonesia ditargetkan tumbuh lima persen. Maka, dari kebutuhan tahun lalu, sekiranya dapat ditambah 5 persen. Dengan begitu, dari 15,6 juta kl pada 2018, pada 2019 perlu ditambah menjadi sekitar 16,35 juta kl. Sebab, kerja atau target bisnis pelaku usaha berkaitan dengan kebutuhan BBM untuk operasional juga berpatokan kepada target pertumbuhan ekonomi nasional.

Editor : Dhimas Ginanjar

Reporter : */c4/agm



Close Ads