alexametrics
Bincang Harapan Terhadap Jokowi-Ma'ruf

Perbaiki Daya Saing Investasi, Kurangi Utang BUMN

18 Oktober 2019, 19:48:19 WIB

TANTANGAN ekonomi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf ke depan diyakini lebih berat. Kinerja mereka bakal dibayangi ancaman resesi global hingga dampak perang dagang AS-Tiongkok. Apa saja fokus yang harus digarap pemerintahan mendatang? Berikut obrolan wartawan Jawa Pos Dinda Juwita dengan ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara kemarin (17/10).

Apa pekerjaan rumah prioritas yang dihadapi pemerintahan baru?

Dibagi dua, jangka pendek dan jangka menengah-panjang. Jangka pendek adalah stabilitas makroekonomi. Mulai dari inflasi yang terjaga, daya beli masyarakat harus ditingkatkan, stabilitas politik juga penting. Karena orang nggak akan mau belanja kalau politiknya nggak stabil. Lalu, bagaimana agar pertumbuhan ekonomi bisa terjaga, jangan sampai merosot di bawah 5 persen. Memang, di atas 5 persen agak susah, tapi jangan sampai merosot.

Lalu untuk jangka menengah-panjang, bagaimana caranya mengawal perbaikan SDM sesuai janji kampanye, lalu bagaimana agar infrastruktur mempunyai dampak, khususnya ekonomi di daerah. Yang terakhir adalah menjaga kesehatan keuangan BUMN, khususnya BUMN penugasan.

Bagaimana kinerja investasi yang belakangan disorot?

Kalau soal investasi, poinnya ada pada daya saing. Jadi, harus ada pembenahan. Daya saing kita kan melorot lima peringkat (laporan Global Competitiveness Indeks yang dirilis World Economic Forum, posisi RI turun dari ke-50 pada tahun lalu menjadi ke-45 pada tahun ini). Jadi, kita harus mengejar ketertinggalan daya saing, khususnya di bagian SDM, percepatan perizinan, mengurangi pungli dan korupsi, hingga soal kesiapan di Era Industri 4.0.

Selain investasi, kinerja utang terus – menerus disorot. Bagaimana antisipasi agar tidak membengkak?

Utang BUMN maupun swasta terus disorot. Solusi konkretnya adalah melalui evaluasi ulang penugasan-penugasan yang memberatkan keuangan BUMN. Secara tahunan, utang luar negeri BUMN naik 40 persen, itu nggak sehat. Karena tidak sejalan dengan kinerja BUMN itu sendiri. Jadi harus dievaluasi. Lalu, memastikan agar semua BUMN saat melakukan utang itu harus melalui lindung nilai atau hedging. Khususnya untuk utang luar negeri. Sehingga risiko miss match untuk kurs rupiahnya bisa diantisipasi. Terakhir, kalau saya lihat, yakni bagaimana menjaga cash flow dari BUMN, apabila diperlukan seharusnya fiskal kita siap melakukan suntikan tambahan likuiditas untuk BUMN yang bermasalah. Ada lima BUMN. Yakni, Garuda Indonesia, Krakatau Steel, Adhi Karya, Indofarma, dan Kimia Farma.

Bagaimana soal wacana akan adanya kementerian baru seperti Kementerian Investasi yang digaungkan Presiden Jokowi di pemerintahan jilid II?

Efektifkah untuk mendongkrak investasi?

Kalau mau jujur, kurang efektif. Karena sebelumnya kan sudah ada BKPM yang setara kementerian yang menangani investasi. Persoalan investasi ini adalah persoalan multi stakeholder. Artinya, banyak pihak yang berkaitan seperti pemda. Dengan menaikkan status menjadi Kementerian Investasi, masalahnya masih ada tumpang tindih peraturan yang tidak akan efektif.

Lalu, untuk membuat nomenklatur baru, pasti harus ada penyesuaian SDM internal. Ini bisa jadi justru menghambat kinerja investasi satu sampai dua tahun ke depan. Ada potensi pemborosan anggaran juga. Saat kewenangan semakin besar, otomatis anggarannya juga semakin banyak. Di tengah kondisi kita yang harus menjaga defisit anggaran, lalu penerimaan pajak realisasinya rendah, belum bijak mengadakan nomenklatur baru. Belum ada urgensi ke sana

Editor : Dhimas Ginanjar

Reporter : */c6/agm



Close Ads