alexametrics

Direktur YLBHI: Menteri Harus Steril dari Kepentingan Parpol

Bincang Kabinet Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf
17 Juli 2019, 20:43:49 WIB

SEPANJANG pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK), banyak pihak menilai, sektor hukum dan HAM membutuhkan perbaikan.

Masalah penegakan hukum, lambatnya penuntasan kasus HAM, menjadi salah satu tolok ukur. Tidak heran, menteri serta pejabat yang bakal menduduki pos penting di sektor tersebut diharapkan mampu membawa solusi. Seperti apa sosok yang dibutuhkan? Berikut perbincangan wartawan Jawa Pos Sahrul Yunizar dengan Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati.

Lima tahun belakangan, sektor hukum dan HAM di Indonesia sering menjadi sorotan. Di pemerintahan berikutnya, apa saja yang harus dilakukan?

Pertama, yang harus diperbaiki adalah visi-misi presiden yang harus banyak memberikan porsi kepada hukum, HAM. Termasuk penegakan hukum dan HAM. Kalau kita dengar pidatonya, kan tidak ada kata kunci hukum, HAM, antikorupsi. Nggak ada. Lebih banyak pembangunan. Apa yang dinyatakan itu, titik beratnya adalah ekonomi, infrastruktur, pendidikan SDM untuk menyokong itu. Dan, itu sebetulnya masih sama dengan lima tahun lalu.

Apa yang dibutuhkan untuk reformasi hukum dan HAM saat ini?

Ada beberapa hal. Pertama adalah HAM. Jadi, di atas kertas HAM itu mainstream, arus utama di Indonesia. Tapi, dipenegakannya tidak ada. Yang kedua soal peradilan dan itu artinya penegakan hukum. Polisi, kejaksaan, hakim. Harus ada penegakan hukum yang berkeadilan, bukan untuk kepentingan politik. Jangan sampai menersangkakan orang itu untuk kepentingan politik, tetapi, memang demi peradilan. Dan banyak sekali orang mengadu bahwa mereka kesulitan (mendapat keadilan karena) dimintai uang dan lain-lain. Yang ketiga sebetulnya adalah harmonisasi peraturan perundang-undangan zaman dulu, yang sudah tidak sesuai lagi dengan HAM yang sudah menjadi arus utama itu.

Sosok ideal yang harus dipilih Jokowi – Ma’ruf mengisi posisi penting di bidang hukum dan HAM, apakah dari parpol atau profesional?

Kalau untuk kabinet, yang pasti harus orang yang memiliki rekam jejak yang baik. Dalam arti, dia kalau berpendapat bukan karena dibayar atau karena pilihan politiknya, tapi sesuai dengan keilmuan, sesuai dengan hukumnya atau HAM. Dan yang kedua, jangan salah, tidak semua orang hukum mengerti HAM. Karena itu, dia perlu juga memiliki perspektif HAM. Jadi, kalau ditanya apakah dia orang politik atau bukan, menurut saya, kita harus keluar dari situ. Sebab, bisa saja orang yang tidak masuk partai politik terpenjara oleh kubu-kubu. Bisa saja kan. Dia harus punya ilmu hukum dan mengerti, paham HAM, dan terbukti dalam rekam jejaknya. Kalau dia berpendapat, bukan karena kepentingan.

Harapan dan mimpi Anda untuk perbaikan hukum dan HAM di masa yang akan datang?

Harus bersih dari kekuasaan, politik. Dia harus menjadi pegangan utama. Tidak dikangkangi politik dan kepentingan politik. Apalagi kepentingan pemerintah atau partai-partai dominan di DPR

Editor : Dhimas Ginanjar

Reporter : */c4/agm



Close Ads