alexametrics
Bincang Kerawanan Bangunan Sekolah

Yenny Sucipto: Serahkan Pelaksanaan Proyek ke Kementerian PUPR

13 November 2019, 19:48:37 WIB

Solusi dasar untuk mencegah ambruknya bangunan sekolah memang memperketat pengawasan anggaran. Namun, menurut Direktur Eksekutif Lembaga untuk Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran (Letraa) Yenny Sucipto, bisa juga memperbesar kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Berikut obrolan wartawan Jawa Pos Taufiqurrahman dengan Yenny kemarin (12/11).

Masih ada saja anggaran pendidikan yang dikepras untuk mengurangi kualitas fasilitas pendidikan.

Bagaimana tanggapan Anda?

Skema dana pendidikan untuk infrastruktur, khususnya sekolah dasar (SD), memang sudah didesentralisasikan ke daerah dalam bentuk dana perimbangan melalui DAK (dana alokasi khusus). Hanya, selama ini bentuk evaluasi pelaksanaan program lebih diarahkan pada penyerapan anggaran. Belum menyasar pada kualitas program atau proyek yang telah berjalan.

Siapa yang wajib memperbaikinya?

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai pembina dan pengawas pemda seharusnya duduk bersama Kemendikbud khusus bicara soal membangun sistem pengawasan dalam perencanaan, pembangunan, dan kualitas infrastruktur pendidikan.

Perlukah melibatkan KPK?

Tidak hanya menggandeng penegak hukum, tapi bisa juga mengefektifkan lembaga-lembaga pengawas di bawah Kemendagri seperti inspektorat. Selama ini inspektorat belum efektif. Kalau diawasi betul, markup dalam pembangunan oleh panitia pengerjaan maupun pihak ketiga bisa dihindarkan.

Perlukah pelaksanaan pembangunan fisik pendidikan diserahkan ke lembaga lain. Misalnya, Kementerian PUPR yang sudah terbukti kualitasnya.

Bisa saja. Secara fiskal masih desentralisasi. Namun, secara implementasi proyek dikapitalisasikan ke Kementerian PUPR.

Apakah sudah ada skema yang sejenis dan berhasil?

Sepertinya belum ada. Sebab, ketika sudah didesentralisasikan, sudah menjadi kewenangan daerah. Pusat hanya mengarahkan melalui juklak dan juknis. Beberapa sektor pembangunan seperti perumahan rakyat, irigasi, jembatan, dan jalan memang didesentralisasikan. Namun, kalau semua sentralistis, bakal menyalahi konsep otonomi daerah yang desentralistis

Editor : Dhimas Ginanjar

Reporter : */c5/agm



Close Ads