alexametrics

Abdul Fickar Hadjar: Pelemahan KPK Bisa Jadi Dimulai dari Pansel

13 Juli 2019, 18:07:17 WIB

SELEKSI calon pimpinan (capim) KPK oleh panitia seleksi (pansel) mendapat kritik tajam. Pandangan pansel bahwa KPK harus terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat dianggap keliru. Lebih jauh, pandangan itu membuka peluang terjadinya pelemahan terhadap KPK. Berikut obrolan wartawan Jawa Pos Ilham Dwi Ridlo Wancoko dengan pakar pidana Abdul Fickar Hadjar.

—-

Bagaimana pandangan Anda mengenai pansel pimpinan KPK?

Kini strategi penyerangan dan pelemahan KPK, tampaknya, sedang terjadi. Mulai prakondisi susunan pansel yang diarahkan memasukkan instansi penegak hukum tertentu sehingga bisa menguasai KPK. Karena itulah, muncul resistansi keras dari masyarakat.

Apa yang salah dalam memasukkan instansi penegak hukum?

Pansel KPK salah menafsirkan pasal 43 UU 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang seolah-olah KPK harus berasal dari unsur pemerintah dan masyarakat. Padahal, sepenuhnya pasal itu sudah dilaksanakan lebih lanjut dengan UU 20/2002 tentang KPK di pasal 29. Syarat dalam aturan itu, pimpinan KPK tidak harus terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat.

Lalu, yang harus ada unsur pemerintah dan masyarakat yang mana?

Justru, pansel harus terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat seperti dalam pasal 30 ayat 3 UU 20/2002 tentang KPK. KPK bukan lembaga perwakilan yang harus mengakomodasi unsur pemerintah.

Pimpinan KPK seperti apa yang dibutuhkan?

Pimpinan KPK harus berintegritas, seorang petarung yang sudah selesai dengan dirinya. Memiliki pengalaman teknis penegakan hukum dan memiliki sikap radikal dalam memberantas korupsi.

Apa yang harus dilakukan pimpinan KPK ke depan?

Menghilangkan kendala-kendala pemberantasan korupsi. Saat ini banyak kasus korupsi di KPK yang mangkrak. Misalnya, kasus R.J. Lino, Emirsyah Satar, dan Century. Kendalanya bisa berbagai hal seperti kendala sistemik, kendala teknis, kendala SDM, dan kendala politis.

Editor : Dhimas Ginanjar

Reporter : */c5/agm



Close Ads