alexametrics
Bincang Kerawanan Bangunan Sekolah

Sekjen Kemendikbud: Laporkan kalau Ada Pungli Proyek Pendidikan

12 November 2019, 19:48:32 WIB

Mengurus sistem pendidikan tanah air bukan hanya tugas pemerintah pusat. Mulai siswa, guru, gedung sekolah, hingga fasilitas penunjang pendidikan lainnya. Dibutuhkan peran pemda, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Sebab, mereka yang paling tahu data, fakta, dan kebutuhan lapangan. Berikut obrolan wartawan Jawa Pos Agas Putra Hartanto bersama Sekjen Kemendikbud Didik Suhardi kemarin (11/11).

Apa respons Anda begitu tahu kabar empat ruang kelas SDN Gentong Pasuruan ambruk pada Selasa (5/11)?

Tentu sedih dan ikut berduka begitu mendengar info tersebut. Ditambah kejadian itu menimbulkan dua korban jiwa. Seorang guru dan siswa yang tertimpa reruntuhan bangunan kelas. Kejadian tersebut mengingatkan kami bahwa keamanan murid dan guru sangat utama.

Apa upaya Kemendikbud dalam membantu pembangunan kembali gedung sekolah tersebut?

Pembangunan kembali empat ruang kelas SDN Gentong Pasuruan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah (pemda). Sebab, dana untuk pendidikan diserahkan dari pusat ke daerah sejak awal masa anggaran tahunan. Pemda punya DAK (dana alokasi khusus) maupun dana dari APBN yang sudah ditransfer ke daerah. Ada juga anggaran dari Kementerian PUPR untuk rehabilitasi dan pembangunan sarana pendidikan. Harapannya, itu menjadi salah satu yang bisa dipakai untuk menyelesaikan itu.

Bagaimana skema pengajuan permohonan?

Ya, kepala sekolah mengajukan ke pemerintah daerah. Karena ini tingkatnya SD (sekolah dasar), wewenangnya Pemkab Pasuruan. Pasti dibantu.

Ada isu dana pendidikan dipangkas sana – sini oleh oknum pejabat SKPD. Bagaimana Kemendikbud menjamin dana tersebut tidak dipangkas ?

Itu sudah urusan hukum. Tidak ada toleransi. Kalau ada sekolah yang dibangun di bawah standar spesifikasi atau kasus pungli begitu akan diurus oleh Inspektorat Pendidikan di daerah. Tentu Inspektorat Jenderal Kemendikbud juga akan terus memantau dan mengawal. Di sisi lain, data harus benar. Pemda harus membuat prioritas yang benar. Kalau prioritasnya salah, yang repot kita. Kalau ada sekolah yang dibangun di bawah standar spesifikasi, lapor ke inspektorat daerah. Mereka ikut memantau kondisi seperti itu. Kita juga akan pantau daerah.

Data pokok pendidikan (dapodik) menjadi acuan untuk menyalurkan dana bantuan. Namun, tidak sedikit sekolah yang sampai sekarang dananya belum turun dari pemda.

Masalahnya di mana?

Memang persoalannya di daerah pendataannya belum akurat. Sehingga persoalan pendataan ini harus diteliti lagi. Karena urusan data ini yang paling serius lho. Oleh karena itu, kami akan minta dapodik diperkuat. Kemudian diverifikasi. Sehingga data-data tersebut bisa digunakan sebagai acuan. Termasuk program rehabilitasi itu.

Editor : Dhimas Ginanjar

Reporter : */c19/agm



Close Ads