alexametrics
Bincang Kontroversi Rancangan UU KPK

Juri Ardiantoro: Istana Setuju Revisi selama Memperkuat KPK

12 September 2019, 13:42:22 WIB

PUBLIK berharap istana kepresidenan dapat menolak inisiatif DPR untuk merevisi UU KPK. Namun, istana justru menunjukkan lampu hijau untuk mengubah undang-undang yang mendasari kelembagaan KPK. Mengapa sikap itu diambil? Berikut wawancara wartawan Jawa Pos Folly Akbar dengan Tenaga Ahli Utama Deputi Politik dan Hukum Kantor Staf Presiden Juri Ardiantoro kemarin.

Istana memberikan persetujuan kepada DPR untuk merevisi UU KPK.

Apa pertimbangannya?

Presiden menyetujui perubahan UU KPK yang bertujuan untuk memperkuat KPK. Itulah poin pentingnya. Jadi, setiap upaya untuk memperbaiki dan memperkuat lembaga pemberantasan korupsi pada dasarnya pemerintah setuju.

Dari draf RUU KPK usulan DPR, apakah istana tidak menduga adanya unsur pelemahan?

Presiden sebagaimana disampaikan beberapa kali itu yang jadi pegangan, yakni ingin mempelajari materi yang diusung DPR sebagai inisiatif DPR tersebut.

Penolakan dari masyarakat terkait rencana itu sangat kuat. Seberapa jauh aspirasi masyarakat didengar dan memengaruhi keputusan presiden?

Presiden pasti mendengar, menyerap, dan meminta informasi, pendapat, dan pandangan dari berbagai pihak. Seperti dari para pembantunya di kabinet, dari pakar, dari kampus, dan dari pihak-pihak lain. Termasuk dari aktivis dan LSM yang concern pada pemberantasan korupsi. Jadi pasti didengar. Hanya, presiden membutuhkan waktu untuk mempertimbangkan berbagai masukan dan kemudian membuat arahan yang pas untuk masalah ini.

Bagaimana istana melihat kinerja KPK sejauh ini?

Presiden selalu support KPK. Pemberantasan korupsi adalah agenda besar bangsa. Oleh karena itu selalu support. Dan selama ini KPK sudah bagus. Akan tetapi, setiap usaha untuk memperbaiki supaya lebih bagus lagi harus dihargai. Nanti, setelah mempelajari materi perubahan, akan tahu mana poin-poin yang diarahkan untuk lebih memperkuat KPK.

Jika revisi UU KPK dilaksanakan, seberapa jauh perubahan bisa ditoleransi?

Seperti di atas saya sampaikan, mesti ada semacam konsensus tentang perubahan-perubahan itu. Yakni, apakah (materi) perlu ditambah, apakah tetap seperti usulan DPR, apakah dikurangi atau direformulasi, atau bagaimana? Yang pada pokoknya presiden mendukung penguatan KPK

Editor : Dhimas Ginanjar

Reporter : */c9/agm

Close Ads