alexametrics
Bincang Tarik Ulur Perppu KPK

Nasir Djamil: Cukup Evaluasi, Tak Perlu Terbitkan Perppu KPK

10 Oktober 2019, 19:48:09 WIB

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) berada dalam posisi terjepit. Masyarakat mendesak Jokowi untuk segera mengeluarkan Perppu KPK. Sementara itu, DPR meminta Jokowi menjalankan UU KPK yang sudah disahkan dan selanjutnya bisa dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan baru itu. Berikut wawancara wartawan Jawa Pos Khafidlul Ulum dengan anggota DPR M. Nasir Djamil kemarin (9/10).

Apakah Perppu KPK diperlukan saat ini?

Menurut saya, UU KPK yang sudah disahkan dilaksanakan dulu. Dilaksanakan saja belum, masak mau keluarkan perppu. Setelah dilaksanakan, baru kemudian dilakukan evaluasi. Apakah betul UU tersebut melemahkan KPK? Tidak mendukung pemberantasan korupsi?

Jadi, dievaluasi saja dulu. Bukan kemudian mengeluarkan perppu.

Apakah perppu sudah memenuhi syarat untuk dikeluarkan?

Belum memenuhi syarat. Karena saat ini tidak ada kekosongan hukum dan tidak ada kegentingan memaksa. Hukum masih ada. UU KPK yang baru sudah disahkan. UU itu bisa dilaksanakan. Begitu juga, tidak ada kegentingan yang memaksa. Kondisi sekarang baik, tidak ada yang genting. Namun, itu semua kembali ke Jokowi.

Apa konsekuensinya jika Jokowi menerbitkan perppu?

Jika perppu dikeluarkan, Jokowi akan dianggap inkonsisten oleh teman-teman DPR. Sebab, UU KPK telah dibahas dengan pemerintah. Jokowi juga sudah menyetujuinya. Jika sekarang dia mengeluarkan perppu, dia tidak konsisten dengan sikapnya. Ingat bahwa DPR-lah yang berwenang menyusun UU. DPR yang dipilih rakyat. Kalau para tokoh yang meminta Jokowi untuk mengeluarkan perppu, kan mewakili profesi mereka masing-masing.

Presiden SBY pernah mengeluarkan Perppu Pilkada, padahal UU Pilkada saat itu baru disahkan. Bagaimana menurut Anda?

Itu merupakan sikap inkonsistensi SBY waktu itu. Kami berharap Jokowi tidak meniru sikap tersebut. Jika Jokowi memaksa mengeluarkan perppu, dia juga akan dianggap inkonsisten oleh teman-teman di DPR.

Apakah presiden bisa di – impeachment kalau mengeluarkan perppu?

Saya kira tidak sampai impeachment. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk impeachment. Yang pasti, Jokowi dianggap tidak konsisten jika mengeluarkan perppu, bukan sampai pemakzulan. Sekarang lebih baik Jokowi melakukan evaluasi terhadap UU KPK yang sudah disahkan. Walaupun UU itu tidak diberi nomor dan tidak dimasukkan ke lembar negara, UU itu tetap berjalan

Editor : Dhimas Ginanjar

Reporter : */c6/agm



Close Ads