alexametrics
Bincang Dua Bulan Kinerja KPK

BW: Selain Problem Manajemen, Di KPK Ada Isu Conflict of Interest

10 Februari 2020, 19:15:45 WIB

Pimpinan KPK era Firli Bahuri dkk dinilai beberapa kali menunjukkan sikap yang kontradiktif terhadap pemberantasan korupsi. Apalagi saat KPK menangani dugaan suap yang melibatkan mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Berikut pandangan mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto terkait masalah itu sebagaimana diutarakan kepada wartawan Jawa Pos Agus Dwi Prasetyo kemarin (9/2).

Apa perspektif Anda terkait pengembalian penyidik KPK Rossa Purbo Bekti ke Polri yang tengah ramai diperbincangkan?

Saya melihat ada indikasi skandal ’’kebohongan’’ berkaitan dengan pengembalian Rossa, penyidik KPK, ke Polri. Hal ini tak bisa lagi dilihat dari perspektif sempit sebagai problem manajemen belaka, tapi ada isu conflict of interest yang diduga dilakukan ketua KPK. Hal inilah yang dapat menjadi justifikasi atas sinyalemen skandal ’’kebohongan’’ itu.

Padahal, conflict of interest adalah salah satu akar dan sumber korupsi. Ada black hole yang menjadi aroma sangit ’’kebusukan”, tapi dapat jadi pintu masuk untuk ’’menggeledah” kebenaran skandal kebohongan yang berbasis pada conflict of interest bila mengaitkan pengaduan Wadah Pegawai (WP) KPK dengan dua buah surat dari Polri tentang pembatalan penarikan penugasan dan surat KPK mengenai pengembalian Rossa.

Menurut Anda, ada motif apa di balik pengembalian Rossa?

Ada pertanyaan dasar yang harus dijawab, siapa yang paling punya kepentingan untuk mengembalikan Kompol Rossa? Dan, siapa di KPK yang kepentingannya paling terganggu? Di satu sisi, Kompol Rossa adalah salah satu penyidik senior KPK yang terlibat atas keberhasilan OTT KPK, sehingga berhasil menjerat komisioner KPU dalam kasus penyuapan yang diduga dilakukan calon anggota legislatif dari PDIP. Secara akal sehat, seharusnya tidak ada kepentingan dari lembaga KPK untuk ’’menghukum” Rossa atas prestasinya itu.

Institusi Polri secara kelembagaan melakukan tindakan extraordinary melalui 2 (dua) buah suratnya yang membatalkan penarikan penugasan Rossa dan juga jawaban Polri agar Rossa tetap melaksanakan tugas di KPK karena penugasan belum selesai (surat No R/21/1/KEP/2020, 21 Jan. 2020 dan surat No R/172/1/KEP.2020, 29 Jan. 2020). Kedua surat luar biasa itu menegaskan adanya alasan moral dan standar akuntabilitas yang hendak ditinggikan dan ditegakkan institusi Polri.

Apakah itu jelas menunjukkan sinyalemen kebohongan?

Uraian di atas dapat menjadi petunjuk yang memberikan indikasi kuat adanya skandal ’’kebohongan’’ sebagai suatu fakta yang tak dapat diingkari lagi. Terlalu jelas dan tegas serta berpijak pada indikasi terjadinya conflict of interest yang merupakan salah satu akar korupsi.

Jika silang sengkarut ini tak segera diselesaikan dan Rossa terus dihambat untuk menjalankan fungsinya sebagai penyidik KPK, yang tengah dikorbankan adalah upaya pemberantasan korupsi dan dipastikan Harun Masiku (bekas caleg PDIP yang masih buron) akan ’’terpingkal-pingkal” dan ’’cekakakan” karena tak bisa segera ditangkap. Apakah ini kesengajaan?

Bagaimana Anda melihat Dewan Pengawas (Dewas) KPK dalam menyikapi persoalan ini?

Quo vadis Dewas KPK? Semoga bisa hadir secara konkret dan menunjukkan ’’kewarasan” nuraninya dan tak percuma ’’menyandang” nama besar. Terlalu mahal harganya jika integritas, independensi, dan kehormatan lembaga KPK harus dikorbankan. Bukankah kita semua tidak ingin dituduh melakukan ’’kedunguan” berkali-kali dan meninggikan ’’kebodohan” terus-menerus karena menjual murah integritas, menihilkan akuntabilitas?

Editor : Dhimas Ginanjar

Reporter : */c17/agm


Close Ads