alexametrics
Bincang Penghapusan Kekerasan Pada Perempuan

Pribudiarta: Korban Kekerasan Enggan Melapor karena Pelaku Orang Dekat

7 Desember 2019, 20:29:13 WIB

PARA perempuan korban kekerasan sepatutnya tidak tinggal diam. Mereka harus berani bersuara untuk mendapatkan keadilan. Peran aktif korban bisa berdampak terhadap tidak terulangnya kasus kekerasan. Berikut wawancara wartawan Jawa Pos Ferlynda Putri dengan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Pribudiarta Nur Sitepu di Jakarta kemarin (6/12).

Dari temuan Komnas Perempuan, angka kekerasan terhadap perempuan setiap tahun terus meningkat. Apa langkah konkret Kementerian PPPA untuk mengurangi hal itu?

Data yang dikumpulkan Komnas Perempuan itu kasus per kasus. Bisa jadi itu memang karena kasusnya meningkat. Namun, bisa jadi ada kesadaran dari masyarakat untuk melapor. Kalau itu alasannya, pemerintah berhasil dalam sosialisasi. Sementara itu, hasil survei dari Kementerian PPPA, satu di antara tiga perempuan mengalami kekerasan. Sekarang Kementerian PPPA akan melihat kasusnya seperti apa. Maka, Kementerian PPPA membangun unit layanan bekerja sama dengan seluruh provinsi dan kabupaten atau kota. Ada 3.000-an titik.

Di sisi lain, banyak juga korban kekerasan yang tidak mau lapor. Apa pemicunya?

Mereka tidak mau lapor karena banyak hal. Salah satu penyebabnya adalah pelaku orang terdekat. Kalau anak itu jika tidak ayahnya, temannya, atau gurunya. Sedangkan kalau perempuan biasanya pacar atau suaminya. Kekerasan yang didapat bisa fisik, psikis, maupun verbal. Pada banyak kasus, 30 persen kasus tidak mau ditangani karena ada hubungan yang dekat. Waktu mau kami proses ke kepolisian, ternyata korban yang tidak mau.

Kesadaran perempuan akan tindak kekerasan atau pelecehan seksual semakin baik. Bagaimana Kementerian PPPA menindaklanjuti hal itu?

Kami sudah punya undang-undang untuk perlindungan anak. Untuk perempuan belum. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (UU PKS) belum disetujui. Sebenarnya kami berharap hukum acara peradilannya ada di UU PKS itu. Hal ini agar penegak hukum tidak melihat itu sebagai pidana umum biasa. Kedua, kami mendorong semua pemda mencegah. Caranya, menerbitkan aturan daerah agar memastikan seluruhnya berinvestasi untuk mencegah. Paling tidak aturan di daerah ada. Bikin juga pokja atau gugus tugas dalam rangka bekerja bersama untuk mencegah adanya kekerasan. Data juga harus bagus. Harus dari tingkat desa karena mereka yang berhubungan langsung.

Pelecehan seksual sering digaungkan sebagai masalah bersama. Namun, di lapangan korban sering kali mendapatkan intimidasi. Bagaimana menurut tanggapan Anda?

Ini makanya kita harapkan undang-undangnya cepat selesai. Di undang-undang itu yang kita butuhkan adalah mengatur bagaimana prosedur hukum. Harus masuk pidana khusus. Kalau anak, sudah ada. Jika terjadi tindak kekerasan, hanya membutuhkan dua alat bukti, kesaksian korban dan visum, maka bisa P-21. Kita harapkan kalau perempuan juga ada penanganan khusus. Misalnya dengan ruang khusus, penyidiknya perempuan. Kepolisian sebenarnya sudah punya hingga tingkat polres. Kami mendorong hingga sampai tingkat polsek.

Editor : Dhimas Ginanjar

Reporter : */c9/agm


Close Ads