alexametrics
Bincang Makin Luasnya Aksi Mahasiswa

Adi Prayitno: Demo Mahasiswa dan Ujian Konsistensi Gerakan Kampus

5 Oktober 2019, 19:48:09 WIB

PENGESAHAN revisi UU KPK serta pembahasan RUU KUHP dan sejumlah RUU kontroversial lainnya memicu gelombang demonstrasi mahasiswa. Apakah rangkaian aksi tersebut menjadi penanda kebangkitan gerakan mahasiswa? Berikut wawancara wartawan Jawa Pos Umar Wirahadi dengan mantan aktivis mahasiswa sekaligus pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno.

Bagaimana Anda melihat gerakan mahasiswa saat ini?

Sebagai mantan aktivis, saya menilai gerakan mahasiswa selalu memiliki polarisasi. Selalu ada pemicu yang membangkitkan gerakan itu. Munculnya angkatan 2019 ini dipicu serangkaian pembahasan RUU (kontroversial) di DPR.

Saya menantang mahasiswa untuk terus bergerak. Demo itu bukan hanya pada 23–24 September. Setelah pelantikan DPR baru, RUU tersebut harus terus dikawal. Andai semua tuntutan mahasiswa tidak dipenuhi pun, jangan putus asa. Sebagai aktivis, mahasiswa harus terus berjuang. Di sinilah konsistensi gerakan mahasiswa diuji.

Gerakan mahasiswa ditunggangi pihak tertentu?

Tuduhan itu selalu ada. Sikap mahasiswa bagaimana, ya biasa saja. Jangan baperan. Itu konsekuensi sebuah gerakan. Sebab, sadar atau tidak, banyak kepentingan yang ikut nimbrung dalam gerakan mahasiswa ini. Namun, mahasiswa harus terus konsisten dengan agenda dan tuntutan yang diusung. Di sinilah pentingnya manajemen aksi. Dalam bergerak, mereka harus dibekali kajian-kajian yang matang.

Kini muncul rumor bahwa aksi mahasiswa tidak lebih untuk menggagalkan pelantikan presiden?

Itu kan sudah dibantah para mahasiswa. Tidak ada agenda tersebut. Saya menduga itu sengaja diembuskan pihak-pihak tertentu. Baik yang pro maupun yang kontra Jokowi. Jangan sampai gerakan menolak revisi UU KPK meluber ke mana-mana. Menjatuhkan pemerintah tidaklah mudah. Harus dengan cara-cara yang konstitusional.

Menristekdikti sempat melarang mahasiswa turun ke jalan melalui rektor. Apakah itu sesuatu yang wajar?

Sangat tidak wajar. Saya kira tuntutan mahasiswa ini masih on the track. Kecuali memang gerakan tersebut mulai menggerogoti dan menjatuhkan presiden, itu memang harus diantisipasi dengan serius.

Sejauh ini masih relevan. Yaitu, menolak pengesahan RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, dan sejumlah RUU kontroversial lainnya. Juga menolak revisi UU KPK dan saat ini melebar menjadi permintaan Perppu KPK.

Bagaimana dengan desakan publik yang meminta presiden menerbitkan Perppu KPK?

Posisi Presiden Jokowi memang dilematis. Di satu sisi, dia harus berdiri tegak di antara partai pendukung yang menyetujui revisi UU KPK dan RUU KUHP. Di sisi lain, dia juga berhadapan dengan gelombang publik dan kelompok masyarakat yang menginginkan Perppu KPK. Ini pilihan berat bagi Jokowi. Karena sama-sama menuntut untuk diikuti.

Jika mengeluarkan perppu, Jokowi juga akan dianggap inkonsisten. Sikap konsisten itu sangat penting bagi seorang pemimpin. Presiden memang pernah bertemu dengan sejumlah tokoh terkait dengan wacana itu. Saya menilai ini adalah buying time untuk menemukan win-win solution

Editor : Dhimas Ginanjar

Reporter : */c5/agm



Close Ads