alexametrics

Magdalena Sitorus: Berharap Jadi Gerakan Bersama untuk Pencegahan

2 Desember 2019, 16:43:17 WIB

Isu penghapusan kekerasan terhadap perempuan terus digaungkan. Setelah DPR menunda pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), Komnas Perempuan berfokus pada kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya isu tersebut. Berikut obrolan Komisioner Komnas Perempuan Magdalena Sitorus dengan wartawan Jawa Pos Debora Danisa Sitanggang kemarin (1/12).

Pesan utama apa yang ingin disampaikan komnas melalui kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan ini?

Kampanye 16 hari ini sebagai momentum, tapi bukan berarti kita hanya panas di hari kampanye. Harus ada kelanjutan. Kita lihat hashtag-nya (tagar) sekarang adalah #GerakBersama, #AkuPeduli, dan #TemaniAku. Ini mendorong keberpihakan kepada korban. Kita mengharapkan bagaimana ini bisa menjadi gerakan bersama. Kalau terjadi di mana saja dan semuanya bereaksi, saya pikir pelaku juga akan berpikir dua kali untuk melakukan kejahatan.

Bagaimana pendapat Anda terhadap upaya-upaya berbagai pihak untuk terlibat dalam penurunan jumlah kekerasan terhadap perempuan?

Beberapa sudah memiliki kesadaran. Contoh di transportasi umum sudah ada pemisahan antara laki-laki dan perempuan. Idealnya sih bukan dipisah, tapi karena sudah ada kesadaran masing-masing untuk saling respek dan tidak melakukan pelecehan seksual. Ini artinya, persoalannya belum selesai. Suatu hari kita berharap bukan karena dipisahnya maka kekerasan seksual menurun. Itu langkah pertama, tapi harus dibarengi sosialisasi terus-menerus dan petugas juga siap ketika ada kejadian. Banyak kasus yang berakhir dengan jalan damai saja, padahal menurut saya jangan hanya jalan damai, tapi harus ada sanksi yang jelas.

Apa sanksi efektif untuk pelaku kekerasan atau pelecehan seksual?

Saya bukan menganjurkan semuanya (pelaku) dipenjara, ya. Tapi, misalnya harus ada peraturan yang jelas seperti pembatasan ruang gerak. Dalam kasus di transportasi umum, pelaku tidak diperbolehkan memakai fasilitas transportasi umum itu sampai jangka waktu berapa lama. Dan harus sinergi juga, jangan sampai dia dilarang di transportasi yang ini kemudian dia pindah ke transportasi umum lain. Harusnya terkunci ke mana-mana.

Apa rencana yang akan dilakukan komnas untuk mendorong pengesahan RUU PKS?

Legislatif baru perlu dikawal untuk data-data yang akurat. Komnas Perempuan masih bekerja dengan masyarakat sipil untuk bisa menyajikan data-data tersebut. RUU PKS itu salah satu unsurnya adalah pencegahan. Dalam hal ini, pemerintah harus ikut bertanggung jawab juga memberikan rasa aman bagi masyarakat. Khususnya perempuan. Banyak perempuan keluar malam karena memang tugasnya. Perlu penyambungan data tentang perempuan yang bekerja malam ini supaya memberi pemerintah pemahaman bahwa warga yang keluar malam juga harus dilindungi.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : */c10/agm



Close Ads