Wawancara

Perkembangan teknologi memiliki potensi ancaman bagi tumbuh kembang anak. Salah satunya, kejahatan siber yang menyasar anak-anak.

Pendidikan keluarga merupakan pilar penting bagi anak sebelum masuk usia sekolah. Menanamkan nilai kejujuran, moral, bahkan pendidikan seks perlu sejak dini

Saya katakan sangat mengecewakan. Tapi, saya nggak kaget. Sejak awal pembentukannya saya sudah ragu dengan tim itu. Kalau belajar dari pengalaman yang lalu.

Salah satu prioritas pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin adalah mengembangkan sumber daya manusia (SDM). Meningkatkan mutu pendidikan jadi pilar utama

banyaknya sumber daya manusia (SDM) di Indonesia harus dioptimalkan pemerintah. Apalagi menghadapi Industri 4.0 dan pasar global

Masalah penegakan hukum, lambatnya penuntasan kasus HAM, menjadi salah satu tolok ukur. Tidak heran, menteri serta pejabat yang bakal menduduki pos penting

Kabinet pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin bakal mendapat dukungan kuat dari parlemen. Sebab, parpol pendukungnya menguasai kursi di DPR RI

Setelah membangun infrastruktur secara masif di periode pertama, Presiden Joko Widodo menyiapkan konsep pembangunan manusia besar-besaran.

Seleksi capim KPK oleh pansel mendapat kritik tajam. Pandangan pansel bahwa KPK harus terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat dianggap keliru.

Komisi III DPR RI penentu siapa calon yang menjadi pimpinan KPK . Mereka menunggu 10 nama yang akan diserahkan Presiden Joko Widodo kepada dewan

Rencananya, hari ini (11/7) mereka membuka identitas ratusan pendaftar. Atas hasil kerja pansel tersebut, ICW memberi beberapa catatan

WP KPK memegang peranan penting dalam mengawasi pimpinan. Sikap kritis dan upaya konkret beberapa kali ditunjukkan WP untuk menjaga pimpinan tetap independen

Pimpinan KPK yang ideal tak sekadar memiliki kapabilitas untuk menangkap koruptor, tapi juga bisa menjadi garda depan dalam menghadapi serangan

Sebanyak 384 calon pimpinan (capim) KPK sudah mendaftarkan diri ke panitia seleksi (pansel). Ada yang dari petahana, polisi, jaksa, hingga profesi lainnya.

Rekonsiliasi tidak cukup hanya dengan pertemuan Joko Widodo dan Prabowo. Ketegangan politik kedua kubu juga harus dibarengi dengan penyelesaian kasus hukum