JawaPos Radar

Di Balik Tragedi Pabrik Kembang Api

Oleh: Sutinah*

31/10/2017, 13:45 WIB | Editor: Miftakhul F.S
Kebakaran Pabrik Petasan
Sutinah (Jawa Pos Photo)
Share this

TRAGEDI kebakaran di pabrik kembang api dan petasan Kosambi, Tangerang, yang menewaskan 48 pekerja boleh jadi merupakan kasus terburuk dalam sejarah perkembangan industri di Indonesia. Hasil investigasi Komnas HAM menemukan kasus kebakaran di pabrik kembang api dan petasan PT Panca Buana Cahaya Sukses, Tangerang, Banten, ini bukan sekadar kecelakaan kerja biasa, tetapi sekaligus merupakan kasus pelanggaran hak pekerja yang memprihatinkan.

Apa yang dialami para pekerja di pabrik petasan Kosambi adalah bentuk perbudakan di era masyarakat modern yang memiriskan hati. Selain harus pasrah menerima upah di bawah UMR, para pekerja di pabrik petasan itu ternyata juga tidak mendapatkan hak-hak sebagai pekerja. Mereka dilaporkan bekerja di tengah suasana yang panas dan peka, serta sama sekali tidak ada perlindungan walaupun mereka bekerja di sektor industri yang termasuk berbahaya.

Pabrik kembang api dan petasan adalah sektor industri yang spesifik. Kondisi lingkungan kerja sangatlah berbahaya sehingga sikap pengusaha yang abai pada perlindungan dan keselamatan pekerjanya benar-benar merugikan pekerja. Di mata pengusaha, yang terpenting tampaknya adalah bagaimana para pekerjanya dapat memenuhi target yang telah dipatok, sementara hak para pekerja untuk memperoleh upah yang layak dan jaminan perlindungan kerja yang memadai seolah menjadi prioritas nomor kesekian.

Faktor Penyebab
Sebagai investor yang menanamkan modal di daerah, pemilik modal pabrik Kosambi sebetulnya telah berusaha memenuhi tuntutan dunia industri. Dari hasil estimasi diketahui jumlah pekerja yang terserap di pabrik Kosambi sekitar 60% adalah penduduk lokal, yaitu penduduk Desa Belimbing dan Cengklong, Kecamatan Kosambi.

Sebagai penduduk yang tinggal di sekitar lokasi pabrik, mereka tentu bersyukur karena telah diberi kesempatan bekerja di pabrik yang didirikan di sekitar tempat tinggalnya. Tetapi, proses rekrutmen para pekerja yang sangat longgar dan tidak profesional, walaupun memprioritaskan penduduk lokal, ternyata memiliki masalah yang berisiko bagi keselamatan pekerja.

Penduduk lokal yang bekerja di pabrik petasan di Kosambi, selain tidak memperoleh peralatan standar untuk perlindungan di tempat kerja, seperti masker, ternyata sebagian pekerja adalah anak-anak di bawah umur yang menurut aturan tidak diperkenankan dipekerjakan di pabrik dengan kondisi lingkungan kerja yang berbahaya.

Para pekerja yang sebagian besar adalah perempuan dan anak menjadi pihak yang lemah posisi tawarnya. Sebagai penduduk miskin yang kurang berpendidikan, para pekerja pabrik petasan Kosambi umumnya tidak memiliki pilihan yang layak. Walaupun lingkungan kerja jauh dari layak dan upah yang diterima juga di bawah UMR, karena terpaksa, akhirnya mereka pun mau menerimanya. Para pekerja yang setiap hari dibebani target produksi umumnya tidak bisa berbuat apa-apa, karena kalau target tidak dipenuhi, gaji mereka akan dipotong. Sebagai pekerja yang tidak berdaya, tidak ada pilihan lain yang bisa diambil.

Tanpa adanya proses rekrutmen yang terstandar dan pengawasan kerja yang tertata, akhirnya yang terjadi di pabrik petasan Kosambil adalah gabungan dari dua faktor yang berbahaya. Selain unsafe condition, yang terjadi di lingkungan pabrik juga unsafe behavior. Unsafe behavior merupakan perilaku dan kebiasaan para pekerja yang belum memenuhi standar atau kualifikasi sehingga berisiko menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Sementara itu, yang dimaksud dengan unsafe condition adalah kondisi tempat kerja yang tidak aman seperti ruang kerja yang terlalu gelap, sesak, panas, dan gangguan-gangguan faktor fisik lingkungan kerja lainnya, yang menyebabkan para pekerja menjadi rawan celaka.

Peran Negara
Upaya untuk mencegah kecelakaan kerja, apalagi yang menyebabkan puluhan korban tewas seperti di pabrik petasan Kosambi, selain membutuhkan komitmen perusahaan dalam menetapkan kebijakan dan peraturan K3, yang tak kalah penting adalah pengawasan yang ketat dari pemerintah.

Di Indonesia, diperkirakan hanya sekitar 45% perusahaan yang memiliki komitmen untuk menerapkan peraturan K3 dalam lingkungan kerjanya. Sebagian besar perusahaan bukan saja enggan, tetapi mereka sering kali dengan sengaja menghindari memenuhi kondisi lingkungan kerja yang layak, karena dianggap sebagai beban tambahan dalam biaya produksi perusahaan.

Dengan alasan keterbatasan dana dan di sisi lain untuk kepentingan meraih keuntungan sebesar-besarnya, sebagian besar perusahaan umumnya lebih memilih mendahulukan menggenjot volume produksi daripada memastikan keselamatan kerja bagi para pekerjanya. Di berbagai perusahaan, sudah bukan rahasia lagi bahwa mereka umumnya memilih bagaimana meningkatkan kapasitas produksi –tanpa memedulikan keselamatan pekerjanya.

Seperti yang terjadi di pabrik petasan Kosambi, yang lebih diprioritaskan pemilik perusahaan adalah bagaimana membebani pekerja dengan kuota volume produksi setinggi-tingginya. Bahkan, pemilik perusahaan tidak segan mengancamkan sanksi pengurangan gaji pekerjanya jika kuota yang ditetapkan tidak mampu dipenuhi pekerjanya.

Untuk mencegah atau mengurangi sikap semena-mena pemilik perusahaan yang mengeksploitasi para pekerjanya, di sini peran negara menjadi sangat penting. Melalui dinas ketenagakerjaan, negara perlu hadir untuk memastikan agar kelemahan posisi tawar buruh tidak dimanfaatkan untuk menekan dan mengabaikan keselamatan kerja mereka.

Kasus kecelakaan kerja di pabrik petasan Kosambi adalah sebuah pelajaran yang sangat berharga. Kasus ini harus menjadi pengalaman kelam yang terakhir, yang tidak akan terulang di masa depan. Selain perlu meningkatkan pengawasan di lapangan, negara perlu berkomitmen secara serius untuk meningkatkan perlindungan keselamatan para pekerjanya.

Sikap negara yang hanya mengedepankan raihan PAD (pendapatan asli daerah) dan kemudian mengabaikan perlindungan bagi para pekerja haruslah didekonstruksi. Kepedulian negara untuk melindungi keselamatan pekerja adalah prasyarat mutlak untuk mencegah agar tragedi pabrik petasan Kosambi tidak kembali terjadi. (*)

*) Ketua departemen sosiologi dan dosen sosiologi industri FISIP Universitas Airlangga

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up