alexametrics

Adil sejak dalam Pikiran

Oleh: Benni Setiawan*
26 Agustus 2017, 07:00:43 WIB

SAMPAI kapan perdebatan tentang lima hari sekolah? Tampaknya tak akan mereda. Masih ada sebagian kecil kelompok masyarakat yang menolak gagasan brilian tersebut. Salah satunya terlihat dari gagasan yang ditulis Akh. Muzakki, Menunggu Perpres, Memerdekakan Nalar (Jawa Pos, 24 Agustus 2017).

Di awal tulisan, Akh. Muzakki terlihat bijak dalam menanggapi pro dan kontra lima hari sekolah. Namun, saat menawarkan solusi, dia telah memosisikan diri sebagai akademisi yang menolak kebijakan tersebut. Akh. Muzakki berargumen, saat Permendikbud 23 Tahun 2017 didukung peraturan presiden (perpres), pemerintah telah mengambil langkah politik (pendekatan kekuasaan) dan mengabaikan kearifan lokal.

Bukan Kebijakan Sesaat
Lima hari sekolah bukanlah kebijakan sesaat. Kebijakan tersebut mempertimbangkan khazanah kearifan lokal. Kearifan lokal itu terkait dengan anak hidupnya madrasah diniyah (madin). Madin akan mekar dan bersemi bersama dengan program lima hari sekolah. Jika masih ada kelompok masyarakat yang menyebut program lima hari sekolah mematikan madin, mereka telah mengingkari makna keadilan sejak dalam pikiran. Sebab, kebijakan tersebut mengharuskan sekolah mengawal pendidikan karakter sebagai salah satu medium untuk menguatkan kebangsaan dan kenegaraan.

Madin sebagai salah satu kearifan lokal bangsa akan hidup di era ini. Jika di era sebelum lima hari sekolah banyak madin yang mati dan tak terurus, maka akan banyak hal yang dapat dilakukan mereka. Madin akan bermitra dengan sekolah dalam proses penguatan pendidikan karakter.

Lima hari sekolah bukan berarti full day school (FDS). Lima hari sekolah mensyaratkan partisipasi semua pihak dalam mencipta generasi muda hebat untuk Indonesia Emas. Hal ini dapat terbaca, misalnya, dengan kebijakan batas waktu sekolah di SD kelas kecil hanya sampai pukul 11.30. Anak SD masih dapat bermain dan bercengkerama dengan teman sebaya dan atau keluarga. Tugas pendidikan dikembalikan kepada keluarga dan masyarakat. Di sinilah peran penting keluarga dan masyarakat ’’ditagih” dalam proses pembentukan karakter.

Buku Penghubung
Dengan demikian, pembentukan karakter tidak hanya menjadi kewajiban guru. Guru mempunyai tugas tambahan untuk memantau apa yang dikerjakan peserta didiknya setelah pulang dari sekolah. Ini memang tugas tambahan guru, sebagaimana berita di harian ini pada Kamis, 24 Agustus. Namun, ini tidak memberatkan. Sebab, guru dapat memberi buku catatan harian yang dapat ditulis orang tua. Buku penghubung itu akan direkap guru dan menjadi bagian penting dalam aspek penilaian.

Melalui buku penghubung tersebut, orang tua juga dapat belajar dan senantiasa membersamai putra-putrinya. Mereka tidak lagi angkat tangan dan menyalahkan guru jika putra-putrinya ’’belum” berhasil dalam proses pendidikan. Sebab, orang tua mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama dalam upaya mewujudkan generasi muda yang tangguh.

Ego Sektoral
Karena itu, jika masih ada sebagian kecil kelompok masyarakat yang menolak program lima hari sekolah dengan berbagai dalih, saya kira mereka perlu merenungkan pesan Begawan Sastrawan Indonesia Pramoedya Ananta Toer. Penulis buku Tetralogi Pulau Buru tersebut pernah berpesan. ’’Seorang terpelajar harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan.”

Pesan itu mensyaratkan bahwa seorang yang mengaku terpelajar selayaknya mengesampingkan ego sektoral dalam berpendapat dan bertindak. Ego sektoral akan mengungkung keadilan dan mengerdilkan diri sendiri. Seseorang akan ’’terjajah” olehnya dan menjadi budak nasfu.

Seorang terpelajar selayaknya melepaskan pembelaan terhadap kelompok dan golongan demi tercipta sebuah keadilan. Saat mereka masih saja terkungkung pada nafsu berbalut ego sektoral, setiap kata dan laku hanya akan menimbulkan kegaduhan. Kegaduhan itu akan menyembul dan mengotori ruang publik sebagai ruang ekspresi bersama menuju masyarakat beradab (bonum commune)– meminjam istilah Habermas.

Nalar Berkeadilan
Lebih lanjut, kemerdekaan (memerdekakan) nalar perlu ditempuh dengan menciptakan ruang dialog kritis sejak dalam pikiran. Ruang dialog inilah yang akan menuntun seseorang bersikap dan bertindak bijak untuk kejayaan bangsa dan negara.

Pro dan kontra lima hari sekolah selayaknya tidak menjadi isu panas dan bola liar politik saat semua pihak mampu mengedepankan nalar sehat berkeadilan. Kebijakan ini pada dasarnya bukan hal baru bagi masyarakat. Masyarakat sudah banyak mempraktikkan dalam keseharian. Namun, karena pembelaan dan urusan politik praktis, kebijakan ini seakan telah membelah dua kutub kebangsaan.

Pada akhirnya, mari berbuat adil sejak dalam pikiran. Menanggalkan kepentingan pribadi dan golongan demi kemaslahatan bangsa dan negara lebih baik daripada berdebat demi sebuah harga diri dan kursi di pemerintahan. Lima hari sekolah adalah terobosan berani pemerintah dalam upaya mewujudkan generasi emas. Generasi Indonesia baru yang berkarakter dan berdaya saing. (*)

Editor : Miftakhul F.S

Reporter : *) Dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan P-MKU Universitas Negeri Yogyakarta

Saksikan video menarik berikut ini:

Adil sejak dalam Pikiran