Menggagas Pembangunan Daerah Berkeadilan

Oleh: A. Halim Iskandar*
26 Juli 2017, 18:45:30 WIB

DISPARITAS pembangunan merupakan fenomena universal yang menimpa hampir semua negara di dunia. Ketimpangan antarwilayah maupun ketimpangan pendapatan per kapita tersebut selalu menjadi momok pembangunan, dan pada akhirnya akan sangat merugikan proses pembangunan yang ingin dicapai setiap bangsa.

Secara gradual, ketidakseimbangan pembangunan akan menghasilkan struktur hubungan antarwilayah yang membentuk suatu interaksi yang saling memperlemah.

Gunnar Myrdal dalam Jhingan (1996) berpendapat bahwa pembangunan ekonomi menghasilkan suatu proses kausalitas sirkuler yang membuat si kaya mendapat keuntungan semakin banyak dan mereka yang tertinggal di belakang menjadi semakin terhambat.

Dampak balik (backwash effect) cenderung membesar dan dampak sebar (spread effect) cenderung mengecil. Dengan demikian, pembangunan bagai pisau bermata dua. Mata pertama menguntungkan pihak tertentu, sedangkan mata lainnya justru menjadi malapetaka bagi kelompok lainnya.

Disparitas Tinggi: Membaca Ironi Jatim
Pada 2016, seperti tahun-tahun sebelumnya, Jawa Timur (Jatim) selalu menempatkan indikator pertumbuhan ekonominya melebihi pertumbuhan ekonomi nasional. Di mana ekonomi Jatim tumbuh 5,55 persen, sedangkan ekonomi nasional 5,02 persen. Sebelumnya, pada 2015, ketika ekonomi nasional tumbuh 4,88 persen, ekonomi Jatim 5,44 persen.

Meski demikian, ketimpangan di Jatim tidak membaik seperti pada membaiknya angka disparitas nasional yang ditunjukkan dengan indeks gini ratio. Ketika gini ratio nasional membaik dari 0,40 pada 2015 menjadi 0,39 pada 2016, justru Jatim stagnan bertahan pada angka 0,40, baik pada 2015 maupun 2016.

Data lainnya menunjukkan, pada 2016, 40 persen penduduk berpenghasilan terendah hanya menikmati 17,03 persen ’’kue” ekonomi Jatim, sedangkan 47,37 persen ’’kue” ekonomi justru hanya dinikmati oleh 20 persen penduduk kaya, dan hanya 35,60 persen ’’kue” ekonomi itu yang dapat dinikmati 40 persen penduduk kelas menengah.

Anomali Pembangunan
Gambaran tersebut merupakan indikasi bahwa pertumbuhan ekonomi Jatim belum inklusif, tetapi masih eksklusif. Eksklusivitas pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari seberapa luas ekonomi dapat dinikmati oleh penduduk secara merata. Di Jatim, pertumbuhan ekonomi yang terjadi masih bersifat eksklusif sehingga terjadi beberapa anomali. Hal itu terungkap dari dari adanya angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang sangat besar di wilayah-wilayah yang dikenal sebagai pusat pertumbuhan (pusat industri) Jatim.

Beberapa anomali itu juga dapat disimak pada capaian indeks pembangunan manusia (IPM), di mana mayoritas capaian IPM kabupaten/kota di Jatim (60,5 persen kabupaten/kota) masih di bawah rerata capaian IPM Provinsi Jatim yang mencapai level 68,95. Mayoritas kabupaten/kota yang IPM-nya rendah didominasi kabupaten/kota yang berada di wilayah Madura dan wTapal Kuda.

Capaian indeks pendidikan dan kesehatan untuk kabupaten/kota juga belum merata. Masih banyak kabupaten/kota di Jatim yang prestasi indeks kesehatan/pendidikannya masih di bawah capaian provinsi. Detailnya, capaian indeks kesehatan 36,8 persen kabupaten/kota di Jatim masih berada di bawah capaian indeks kesehatan Jatim.

Begitu halnya dengan indeks pendidikan. Terdapat 50 persen kabupaten/kota di Jatim yang capaian indeks pendidikannya masih di bawah rerata capaian indeks pendidikan Jatim. Pun demikian halnya dengan angka kemiskinan. Sebanyak 47,36 persen dari total kabupaten/kota di Jatim persentase jumlah keluarga miskin masih relatif tinggi atau di atas rerata jumlah keluarga miskin di seluruh Provinsi Jawa Timur.

Lebih ironis lagi terjadi pada persentase tingkat pengangguran terbuka. Di mana 68,42 persen kabupaten/kota di Jatim persentase TPT-nya masih berada di atas rerata jumlah TPT Provinsi Jatim (4,3 persen).

Bahkan, kabupaten/kota yang memiliki angka TPT tinggi justru merupakan kota-kota yang menjadi sentra industri seperti Malang, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, dan Banyuwangi. Artinya, 68,42 persen dari total kabupaten/kota se-Jatim angka TPT-nya di atas rata-rata angka TPT provinsi. Sesuatu yang masih menjadi PR besar bagi daerah dengan capaian pertumbuhan ekonomi tinggi seperti Jawa Timur.

Atas kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesenjangan atau bahkan anomali itu disebabkan desain pembangunan di Jatim selama ini hanya beperspektif sektoral tanpa diimbangi dengan perspektif spasial. Maka, akibatnya, 50 persen PDRB Jatim hanya terpusat dari wilayah Gerbang Kertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan). Sisanya 50 persen dibagi di kabupaten/kota lain.

Disparitas kue industrialisasi juga terjadi di Jatim. Indikasinya, kontribusi sektor industri pengolahan (manufaktur) memiliki kesenjangan yang cukup tinggi, karena sentra industri manufaktur hanya didominasi Kota Kediri, Pasuruan, Mojokerto, Sidoarjo, Gresik, dan Tuban. Kabupaten/kota sisanya justru menunjukkan gejala deindustrialisasi.

Aspek Spasial dan Ekonomi Lokal
Pembangunan dengan pendekatan spasial (kewilayahan) dapat direkomendasikan sebagai solusi problem tersebut. Di mana aspek spasial sangat penting menjadi dasar pertimbangan dalam penentuan kebijakan pembangunan yang bersifat afirmatif (affirmative policy) sekaligus sebagai pedoman untuk menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di daerah.

Tujuannya adalah mengurangi kesenjangan antardaerah (regional disparities). Selain itu, pendekatan local economy development (LED) penting dipertimbangkan. Sebab, melalui pendekatan LED, pembangunan akan lebih baik dengan menempatkan manusia sebagai subjek dan objek pembangunan.

Melalui dua pendekatan tersebut, diharapkan proses pembangunan di Jatm ke depan lebih banyak dinikmati kalangan menengah ke bawah, serta menjadi pembangunan yang memanusiakan dan berkeadilan. (*)

*) Ketua DPW PKB dan DPRD Jawa Timur

Editor : Miftakhul F.S

Saksikan video menarik berikut ini: