alexametrics

Pemilu Serentak, Antusiasme Pemilih, dan Kompleksitasnya

Catatan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)
19 April 2019, 05:20:35 WIB

JawaPos.com – Hari pelaksanaan pemungutan suara 17 April 2019 sudah berlangsung. Untuk pertama kalinya Indonesia melangsungkan pemilu serentak antara pemilu presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Sebagai sebuah sistem baru dengan berbagai dinamika dan kompleksitas yang ada, penyelenggaraan pemilu serentak 2019 patut kita apresiasi terutama bagi pemilih yang telah bepartisipasi aktif di setiap tahapan penyelenggaraan. Bagi mereka yang telah menunjukkan antusiasmenya begitu luar biasa, khususnya pada saat pemungutan suara berlangsung.

Selain itu apresiasi juga layak kita haturkan pada penyelenggara pemilu, baik KPU, Bawaslu, dan DKPP yang mampu menyelenggarakan pemilu serentak di tengah berbagai tantangan yang ada. Meski demikian, sebagai barang baru dalam iklim demokrasi elektoral di Indonesia, terdapat beberapa catatan yang perlu diperhatikan terutama pada tahapan pemungutan suara yang dilalui.

Pemungutan suara merupakan puncak dari pelaksanaan pemilu 2019, yang tahapannya sudah dimulai sejak Agustus 2018.

Perkumpulan untuk Pemilu Demokrasi (Perludem) mengumpulkan informasi dari hasil pemantauan yang dilakukan oleh tim Perludem di sejumlah TPS di mana tim Perludem menyalurkan hak pilihnya yang tersebar di Jakarta, Bogor, Depok, dan Tangerang. Ada beberapa dimensi yang berusaha ditinjau lebih jauh dari pemantauan yang dilakukan.

Pertama, kesiapan logistik. Dari TPS yang dipantau, kami menemukan mayoritas di antaranya, logistik pemilu seperti surat suara, kotak suara, bilik suara, dan perlengkapan pemungutan dan penghitungan lainnya tiba tepat waktu di TPS. Sedangkan TPS 77 di Kebayoran lama mangalami sedikit keterlambatan penerimaan logistik di mana petugas KPPS baru menerima logistik pemilu lebih dari jam 06.00 wib.

Pada sisi lain, sekalipun sebagian besar mampu membuka TPS secara tepat waktu di Pukul 07.00 yang diawali dengan sumpah KPPS, terdapat sedikit jeda waktu dari prosesi pembukaan TPS sampai pemilih diperbolehkan untuk mulai mendaftarkan dirinya untuk melakukan pemungutan suara. Hal ini disebabkan oleh tahapan pembukaan yang cukup panjang yang dilalui.

Mulai dari pembukaan kotak suara, penghitungan kembali jumlah surat suara yang disediakan untuk digunukan sejumlah dengan pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPTb + 2%, sampai dengan prosesi penyegelan kembali kotak suara.

Alhasil, di tengah proses pembukaan TPS yang masih berlangsung, tidak sedikit pemilih yang sudah berdatangan ke TPS untuk memberikan hak pilihnya. Sebagai contoh, di TPS 35 Bondongan, Kota Bogor.

Di tengah proses pembukaan kotak suara dan penghitungan kembali jumlah surat suara yang disediakan, sudah banyak pemilih yang berdatangan untuk menyalurkan hak pilihnya. Kondisi ini satu sisi membawa dampak cukup baik, karena membuat pemilih juga bisa mengikuti proses persiapan yang berlangsung di TPS.

Meski demikian, secara umum prosesi pembukaan TPS dilakukan secara transparan dan akuntabel yang dihadiri dan disaksikan secara langsung oleh pemilih, saksi peserta pemilu, dan juga pemantau. Termasuk dalam proses penyegelan kembali kotak suara yang ditunjukkan terlebih dahulu kepada publik bahwa kotak suara tersebut kosong sebelum disegel kembali.

Salah satu persoalan yang ditemukan pada saat pemantauan ialah mengenai ketersediaan informasi kepada publik di papan pengumuman/informasi yang seharusnya disiapkan oleh KPPS di depan TPS yang mudah dilihat oleh publik mengenai daftar nama-nama pemilih, daftar nama calon dan juga partai politik peserta pemilu.

Di TPS 80 Sukmajaya, Depok, KPPS setempat hanya memasang informasi mengenai pasangan calon presiden dan wakil presiden saja di papan informasi yang disediakan di depan TPS. Sedangkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tidak ditempelkan di papan informasi.

Penyandang disabilitas mental menggunakan hak pilihnya, Rabu (17/4). (Issak Ramdhani/JawaPos.com)

Papan ini seharusnya disediakan untuk pemilih mencari tahu lebih lanjut mengenai daftar pemilih termasuk peserta pemilu lainnya di level legislatif. Contoh lain terjadi di TPS 51, Bojong Gede dimana papan informasi tidak mencantumkan daftar informasi mengenai DPTb.

Kedua, tata letak TPS terutama posisi bilik suara sebagian besar mampu menjaga kerahasian pemilih dalam memberikan suaranya, dalam hal ini posisi bilik suara tidak dapat dilihat oleh orang lain. Akan tetapi di TPS 80 Sukmajaya, Depok, karena lokasi TPS berada di tempat terbuka yakni kolam renang dan tidak ada penghalang di belakang bilik suara, tentunya sedikit banyak membuka ruang bagi pihak lain untuk melihat prosesi pencoblosan.

Catatan lain yang muncul dari pemilihan lokasi TPS maupun tata letak TPS ialah mengenai aksesibilitas bagi pemilih disabilitas. Misalnya, dari delapan TPS yang dipantau, hanya dua TPS yang dianggap ramah terhadapap disabilitas sedangkan enam di antaranya kurang ramah bagi penyandang disabilitas.

Hal ini lantaran pemilihan lokasi menuju TPS yang berundak, kemudian tempat yang tidak cukup luas, dan adanya posisi meja untuk bilik suara dan kotak suara yang cukup tinggi yang tentunya menyulitkan bagi pemilih yang menggunakan kursi roda.

Di TPS 51 Bojong Gede, tempat tunggu untuk pemilih kurang teratur yang mengakibatkan waktu tunggu pemilih sampai dipanggil ke bilik suara cukup lama kurang lebih 30 menit pada jam pencoblosan pukul 10.00 wib. Situasi yang sama terjadi juga di TPS 73, Pondok Aren yang lokasinya di rumah warga dan di dalam gang kecil. Sehingga akses menuju bilik suara juga sempit dan tempat mengantre tidak memadai karena tenda yang seadanya.

Ketiga, secara umum proses pemungutan suara di delapan TPS yang dipantau berjalan aman dan lancar tanpa adanya kelompok orang yang berkumpul untuk menyampaikan citra diri peserta pemilu tertentu disekitar TPS dan praktik intimidasi, ancaman, gangguan kemanan dan ketertiban di sekitar TPS.

Namun, demikian, bagi pemilih disabilitas dan lansia sedikit mengalami kesulitan pada saat pencoblosan di tengah desain surat suara yang cukup besar dan proses pelipatan kembali surat suara pasca pencoblosan yang sedikit sulit, sehingga memakan waktu yang cukup lama di balik bilik suara.

Selain informasi dari tim Perludem yang melakukan pemantauan, Perludem juga mengumpulkan informasi dari masyarakat yang memberikan hak pilih di TPS masing-masing di sekitar Jabodetabek. Fokus informasi yang dikumpulkan oleh Perludem adalah terkait dengan pemenuhan prosedur administratif dalam proses pemungutan suara di TPS, serta konsisten perlakuan petugas TPS kepada pemilih.

Beberapa temuan yang Perludem kumpulkan dari hasil pemantauan di TPS dan informasi masyarakat di TPS adalah sebagai berikut:

1. Di TPS 005, Paseban, Jakarta Pusat, tidak ada tempelan daftar pemillih tambahan di papan pengumuman. Di TPS tersebut terdapat pemillih tambahan. Pemilih yang membawa A5 diminta untuk memilih pada puul 12.00 oleh KPPS;

2. Di TPS 014, Keluruhan Slipi, Jakarta Barat, TPS dibuat dijalanan. Sehingga ketika orang yang mau lewat di jalan tersebut, melintas melewati tengah TPS;

3. TPS 097, Pulomas, Jakarta Utara, Kotak suara baru sampai pada pukul 07.00 wib. Pembukaan TPS dilakukan terlambat;

4. TPS 08, Kelurahan Duren Tiga, Jakarta Selatan terlambat dibuka, dimana pada pukul 07.34 wib kotak suara belum juga dihitung;

5. Sekitar TPS 012 Slipi, Jakarta Barat, masih terdapat alat peraga kampanye pemilu dari beberapa peserta pemilu;

6. TPS 106 Kelurahan Padurenan, Kec. Mustika Jaya, Kota Bekasi, pemilih yang tidak membawa C6 tetapi terdaftar di dalam DPT, diminta untuk datang jam 12 oleh KPPS. Serta dimintai fotokopi KTP el;

7. TPS 80, Keluruhan Sukmajaya, Kota Depok. Tidak ada penempelan DPTb. Padahal,di TPS tersebut terdapat pemilih pindah memilih. KPPS tidak tau cara memperlakukan DPTb.

Petugas KPPS juga tidak tahu apakah pemilih DPTb tidak dapat semua surat suara jika sudah pindah Kota dan pindah provinsi. Kemudian di TPS 80 Sukmajaya Depok ini juga tidak menempelkan DPT dan DPTb, dan daftar calon tetap DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;

8. TPS 60 Meruya Utara, Jakarta Barat terdapat kekurangan surat suara untuk Pilpres ditengah proses pemungutan suara, dan surat suara pileg berlebih banyak;

9. TPS 05 Sukmajaya, terdapat pemilih dengan DPTb, tetapi DPTBnya tidak ditempelkan di TPS;

10. TPS 41 Tebet Timur, Jakarta Selatan, terdapat pemilih dengan DPtb, tetapi di papan pengumuman TPS tidak ada daftar pemilih DPTB;

11. TPS 42, Tebet Timur, Jakarta Selatan, terdapat pemilih dengan DPtb, tetapi di papan pengumuman terdapat daftar pemilih tambahan.

Sehubungan dengan sudah selesainya pemungutan suara, maka semua pihak diminta untuk menghormati proses tahapan yang masih berlangsung, yaitu rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan. Memastikan bahwa KPU beserta jajarannya bisa bekerja profesional dan berintegritas, dan Bawaslu dan jajarannya melakukan pengawasan secara optimal dan adil.

Peserta pemilu diharap memantau proses ini secara proporsional dan efektif sehingga kemurnian suara pemilih bisa terjaga secara maksimal. Bagi pihak-pihak yang menemukan dugaan terjadinya pelanggaran atau kecurangan pemilu, diminta untuk tidak mengambil tindakan sepihak di luar hukum.

Namun, konsisten menempuh prosedur atau mekanisme hukum yang telah tersedia dengan baik dalam Konstitusi dan UU Pemilu sebagai cara untuk menyelesaikannya sebagai penghormatan pada demokrasi konstitusional dan supremasi hukum yang berlaku di Indonesia.

Editor : Estu Suryowati