JawaPos Radar

Mengetuk Kesadaran di Hari Disabilitas Internasional

Oleh: Slamet Thohari*

05/12/2017, 15:18 WIB | Editor: Miftakhul F.S
Hari Disabilitas Internasional
Slamet Thohari (Jawa Pos Photo)
Share this image

TANGGAL 3 Desember ditetapkan PBB sebagai Hari Disabilitas Internasional sejak 1992. Dalam masyarakat kita, penyandang disabilitas atau difabel (differently-abled people) merupakan kaum yang terabaikan dan termarginalkan. Mereka sering kali luput dalam berbagai kebijakan, bahkan perbincangan, terutama permasalahan-permasalahan detail kehidupan mereka sehari-hari. Terlebih perempuan penyandang disabilitas. Permasalahan yang mereka hadapi jauh lebih pelik.

Sebagaimana umumnya kaum difabel, perempuan difabel mendapat stigma buruk masyarakat. Bahkan, yang terjadi jauh lebih menyedihkan. Banyak di antara mereka yang minder, introver, dan susah tampil di depan publik karena mengalami subordinasi ganda: sebagai perempuan dan penyandang disabilitas.

Di lingkungan masyarakat, perempuan difabel dicap sebagai orang yang tidak masuk kualifikasi sebagai pasangan yang mumpuni dalam mengurus keluarga. Itu didasari atas cara pandang bahwa perempuan bertanggung jawab penuh atas urusan domestik seperti memasak, membersihkan rumah, serta mengurus anak. Karena perempuan difabel memiliki anggota fisik yang ’’tidak lengkap”, mereka dianggap tidak memenuhi kualifikasi sebagai istri yang baik.

Selain itu, telah tersebar dalam alam bawah sadar masyarakat bahwa laki-laki menikah dengan perempuan difabel tidak menjadi pilihan. Sebab, masyarakat takut pertumbuhan anak yang dilahirkan nanti seperti yang dialami ibunya. Padahal, medis membuktikan bahwa seorang perempuan difabel bisa melahirkan anak dengan keadaaan normal dan utuh.

Hal itulah yang mengakibatkan kaum difabel, khususnya perempuan, terus tereksklusi secara psikis dan sosial. Sebagaimana temuan Pusat Studi dan Layanan Disabilitas 2014, tempat saya berkiprah, bahwa 56 persen responden mengaku tidak mau berpacaran dengan penyandang disabilitas. Bahkan, 10 persen responden mengaku sangat tidak mau berpacaran dengan difabel. Setidaknya hanya 32 persen yang tidak menutup kemungkinan untuk berpacaran dengan mereka dan hanya 2 persen yang bersedia untuk berpacaran.

’’Ideologi Normalisme’’
Perempuan hidup dalam hadangan tembok dominasi kelelakian yang mengakibatkan mereka sulit tampil ke publik dan mempunyai masalah kompleks akibat kebudayaan yang sangat bias maskulinitas. Perempuan difabel mengalami diskriminasi, subordinasi, dan memiliki beban hidup yang lebih kompleks.

Data yang dipaparkan Irwanto (2014) menunjukkan bahwa pendidikan laki-laki difabel mempunyai potensi 1,5 kali lebih baik daripada perempuan difabel. Lelaki difabel 7,6 kali lebih baik potensinya dalam mendapat pekerjaan daripada difabel perempuan.

Mengapa? Pada masyarakat kapitalisme lanjut sekarang, umumnya pekerjaan menuntut profesionalitas dan penampilan yang atraktif, sehingga banyak pekerjaan yang mensyaratkan, selain ’’sehat jasmani-rohani’’, berpenampilan menarik. Sudah pasti, perempuan penyandang disabilitas akan sulit memenuhi standar ’’perempuan menarik” yang telah dikonstruksikan masyarakat kapitalis tersebut. Konsekuensinya, banyak sekali perempuan penyandang disabilitas yang menyambung hidup pada sektor informal atau berwiraswasta. Data menunjukkan bahwa 95,2 persen perempuan difabel berwiraswasta dan hanya 5,8 persen di antara mereka yang bekerja di sektor formal (Thohari & Fitrianita, 2016).

Padahal, pemerintah dalam pasal 28 UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan menerapkan kebijakan bahwa 1 (satu) persen dari setiap 100 karyawan pada setiap instansi wajib mempekerjakan penyandang disabilitas. Atau UU 8/ 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mewajibkan 2 (dua) persen setiap instansi untuk mempekerjakan penyandang disabilitas.

Sikap tidak adil kepada perempuan difabel yang berusia produktif menunjukkan mereka mengalami diskriminasi pada banyak lini. Data menunjukkan bahwa 21,4 persen ditolak dalam melamar pekerjaan dan 14,3 persen mengaku pernah ditolak dalam layanan publik. Bahkan, 7,1 persen dari mereka ditolak daftar sekolah dan diperlakukan tidak adil dalam pergaulan masyarakat sebanyak 19 persen (Thohari & Fitrianita, 2016).

Aksesibilitas dalam fasilitas publik jadi problem berikutnya perempuan penyandang disabilitas. Rendahnya aksesibilitas pada fasilitas publik seperti pasar, tempat ibadah, trotoar, dan transportasi menjadikan perempuan penyandang disabilitas tak dapat melakukan mobilitas demi memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka.

Dalam wilayah keluarga, tidak sedikit perempuan penyandang disabilitas yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Baik dilakukan suami maupun anggota keluarga yang lain. Ketergantungan perempuan difabel pada lelaki disebabkan perbedaan fisik yang dimiliki menjadikan mereka terkadang tidak mampu untuk berontak dari kekerasan dalam rumah tangga, sehingga menjadikan mereka hidup dalam kesusahan terus-menerus.

Kebijakan Khusus
Berlipat-lipat permasalahan perempuan penyandang disabilitas akibat struktur dan kebijakan yang tak pernah memberi perhatian khusus pada mereka. Berbagai kebijakan masih bersifat umum bagi difabel saja, tidak dikhususkan bagi perempuan penyandang disabilitas. Sedangkan aspek keperempuanan yang dimiliki difabel sering kali luput dari perhatian.

Kompleksitas permasalahan yang dihadapi perempuan difabel semestinya menjadi perhatian khusus dengan memberikan berbagai kebijakan afirmatif. Dengan berkaca tingkat kesempatan kerja dan pendidikan yang lebih rendah bagi perempuan difabel daripada laki-laki difabel, setidaknya pemerintah maupun stakeholder lainnya memprioritaskan kebijakan perempuan penyandang disabilitas untuk mendapat afirmasi dalam pekerjaan dan pendidikan. Terlebih, pekerjaan dan pendidikan merupakan basis kebutuhan hidup yang mampu menjadi alat social climbing mereka untuk lebih terangkat dalam masyarakat.

Inilah momentumnya. Ketika seluruh dunia merayakan International Disability Day, pemerintah dan masyarakat secara umum perlu memperjuangkan hak-hak difabel, khususnya perempuan, untuk menjadi ’’aksi superdamai” yang sangat mulia. Mengabaikan dan membiarkan diskriminasi terus terjadi pada perempuan difabel sungguh merupakan ’’penistaan kemanusiaan” yang sangat nyata. (*)

*) Difabel tunadaksa, master dari University of Hawaii, dan dosen sosiologi Universitas Brawijaya

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up