JawaPos Radar

Belajar dari Kebakaran Pabrik Petasan, Mari Utamakan Keselamatan Kerja

30/10/2017, 12:40 WIB | Editor: Miftakhul F.S
Kebakaran Pabrik Petasan
Ilustrasi (David Prasetyo/Jawa Pos)
Share this image

PERISTIWA kebakaran pabrik kembang api di kompleks pergudangan Duri Kosambi, Tangerang, Kamis (26/10) membuktikan bahwa perlindungan terhadap pekerja di Indonesia masih begitu rentan. Pekerja belum menjadi aset sekaligus subjek dalam proses produksi. Sebaliknya, mereka seolah menjadi sapi perahan untuk ambisi pemilik modal (pemilik pabrik) mengeruk keuntungan.

Dalam kasus kebakaran pabrik kembang api, pemilik pabrik tidak mengantisipasi risiko terburuk dari proses produksi. Khususnya, penerapan K3 (kesehatan dan keselamatan kerja) para karyawannya. Siapa pun tahu kondisi pabrik kembang api rawan kebakaran. Namun, prosedur evakuasi pekerja tidak diantisipasi. Setidaknya, jasad 47 pekerja yang meninggal dalam kondisi menumpuk diduga disebabkan pintu keluar terkunci.

Manajemen pabrik mengabaikan fungsi supervisor produksi. Atau, jangan-jangan bidang tersebut sengaja dihilangkan atau minimal dikurangi perannya untuk menghemat biaya operasional pabrik. Bila itu terjadi, manajemen bisa terjerat pasal-pasal pidana karena mengabaikan keselamatan pekerja.

Yang tak kalah penting, pengawas ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan dinas ketenagakerjaan setempat seolah tidak berfungsi. Padahal, UU No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja sudah jelas mengamanatkan peran pengawas ketenagakerjaan untuk mengecek ke perusahaan terkait penerapan K3. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga sudah mengatur bahwa posisi pengawas ketenagakerjaan ditarik ke tingkat provinsi. Dengan demikian, peristiwa kebakaran pabrik kembang api itu merupakan efek sistemik dari tidak optimalnya peran Dinas Ketenagakerjaan Pemprov Banten.

Namun, yang terpenting kini adalah penegakan hukum atas kelalaian pemilik pabrik sekaligus manajemen dalam peristiwa kebakaran tersebut. Kita mengapresiasi langkah Polda Metro Jaya yang menetapkan pemilik pabrik Indra Liyono, Direktur Operasional PT Panca Buana Cahaya Sukses Andri Hartanto, serta tukang las Subarna Ega Sanjaya sebagai tersangka.

Mereka harus mempertanggungjawabkan kelalaiannya yang mengakibatkan 47 korban meninggal. Proses hukum kasus tersebut harus tuntas dan transparan. Yang terpenting lagi, aparat tidak boleh bermain mata dengan pemilik pabrik untuk memperlemah dakwaan di persidangan kelak.

Akhirnya, kita berharap kejadian di Duri Kosambi tersebut menjadi momentum otoritas ketenagakerjaan, pemilik pabrik, sekaligus manajemen untuk memperbaiki standar K3. Jangan sampai peristiwa kebakaran itu terulang lagi.

(*)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up