DALAM sebuah kunjungan ke Sepa PK (Sekolah Perwira Prajurit Karier) Kodiklat TNI di Tangerang (Provinsi Banten) akhir Desember lalu, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan statemen krusial. Dia mengatakan bahwa sistem pembinaan karier di tubuh TNI kini sepenuhnya menganut asas meritokrasi. Tidak ada lagi dikotomi atau pembedaan peluang karier berdasarkan asal-usul sumber perwira, baik lulusan akademi militer (Akmil), prajurit karier (PK), maupun Sekolah Calon Perwira (Secapa).
Konteks meritokrasi yang ditekankan oleh Sjafrie adalah prestasi lapangan yang diapresisasi dan tidak melihat latar belakang pendidikan. Dengan kata lain Perwira Prajurit Karier memiliki hak yang sama untuk bersaing mencapai puncak kepemimpinan tertinggi di TNI.
Sepa PK adalah lembaga pendidikan untuk mencetak perwira TNI, yang bersumber dari sarjana (setidaknya S-1). Sepa PK pada suatu masa pernah juga dikenal dengan sebutan Sepamilsuk (Sekolah Perwira Militer Sukarela). Sudah menjadi pengetahuan umum selama ini, dalam pengembangan karier (promosi jabatan), lulusan Sepa PK agak sulit bersaing dengan perwira lulusan Akmil. Dan itu sudah dimulai sejak di hulu, ketika kuota untuk masuk Seskoad juga terkesan sedikit dibatasi.
Kiranya statemen Menhan di atas bisa dibaca sebagai konfirmasi, bahwa promosi jabatan bagi perwira TNI akan lebih adil. Apa yang disampaikan Menhan adalah semacam komitmen pimpinan, yang kiranya bisa menjadi katalis bagi pengembangan karier perwira lulusan Sepa PK, serta memberikan tambahan motivasi bagi golongan perwira tersebut.
Seleksi alam
Apa yang disampaikan Menhan soal prinsip meritokrasi, bisa dianggap sebagai post-factum, mengingat sejumlah perwira lulusan Sepa PK sebelumnya sudah diberikan kesempatan menempati posisi strategis. Sekadar menyebut nama, salah satunya bahkan berhasil mencapai bintang tiga, yaitu Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistyo (Kepala Badan Siber dan Sandi Negara). Sementara dua nama lainnya, sementara masih berpangkat kolonel, namun diproyeksikan memiliki prospek karier cerah, yaitu Kol Inf Mohammad Benrieyadin (Komandan Brigade Infanteri 17 Kostrad) dan Kol Inf Paulus Panjaitan (kini bertugas di PBB).
Tiga nama di atas, perlu disebut secara khusus, karena latar belakang kecabangan mereka, yaitu infanteri, korps yang bisa dikatakan sebagai favorit perwira muda yang baru lulus Akmil. Dengan kata lain, ketiga perwira tersebut benar-benar sudah diuji di lapangan, bertugas berbarengan dengan kolega yang rata-rata lulusan Akmil, dan terbukti mereka lolos.
Selama ini memang sudah ada perwira dari Sepa PK, yang secara reguler bisa mencapai level perwira tinggi (pati), namun umumnya adalah tenaga kesehatan (dokter) yang kemudian memilih bergabung ke TNI, yang bila di matra darat masuk rumpun CKM (corps kesehatan militer). Sementara untuk kecabangan tempur, khususnya korps infanteri, bisa disebut langka, sehingga tiga nama di atas ibarat “lolos dari lubang jarum”.
Memang sempat terjadi wacana di publik terkait promosi tiga nama di atas. Nugroho dihubungkan dengan masa lalunya sebagai mantan anggota Tim Mawar. Demikian pula dengan Benrieyadin dan Paulus Panjaitan, sudah menjadi pengetahuan umum, kalau keduanya adalah anak dari elite politik dan militer di tanah air, sekadar diketahui Benrieyadin adalah anak dari Menhan dan Paulus adalah anak dari Luhut Binsar Panjaitan.
Sudah menjadi tradisi selama ini, hanya khusus untuk posisi Panglima TNI (termasuk Kapolri) dan (utamanya) KSAD, selalu jatuh pada perwira yang memiliki hubungan langsung dengan elite politik. Seperti di masa SBY berkuasa (2004-2014), yang diangkat sebagai KSAD adalah kerabatnya sendiri (Jenderal Pramono Edhi Wibowo). Fenomena seperti ini juga terjadi pada era sebelumnya (Orde Baru), dan yang era sesudahnya, dan publik tampaknya sudah permisif.
Sementara prinsip meritokrasi dan kompetensi sudah lama diterapkan di TNI pada posisi “second liner” (di bawah Panglima TNI dan KSAD), ketika perwira berlatar belakang keluarga sederhana, bisa mencapai posisi prestisius, salah satunya adalah Jenderal TNI Tandyo Budi Revita (Wakil Panglima TNI, Akmil 1991). Jenderal Tandyo memiliki kakak yang juga berkarier bagus, yaitu Mayjen TNI (Purn) Nugroho Budi Wiryanto (terakhir Pangdam III/Siliwangi, pernah Komandan Satgultor 81 Kopassus, Akmil 1987). Orang tua Jenderal Tandyo berprofesi sebagai guru di Kota Solo.
Nama kakak beradik perwira lain yang bisa disebut adalah Letjen TNI (Purn) Erwin Syafitri (terakhir Wakil KSAD, lulusan terbaik Akmil 1982) dan Mayjen TNI (Purn) Achmad Daniel Chardin (terakhir Pangdam I/Bukit Barisan, Akmil 1990), ayah keduanya adalah seorang bintara di Binjai (Sumatera Utara). Nama-nama tersebut bisa menjadi figur inspiratif, di tengah asumsi posisi KSAD (termasuk kepala staf yang lain) dan Panglima TNI bersifat politis, atau diistilahkan sebagai “garis tangan” dalam percakapan sehari-hari komunitas perwira.
Sementara dari generasi yang lebih baru bisa disebut Kol Inf Alzaki, lulusan terbaik Akmil tahun 2004, dan menerima penghargaan yang sama ketika mengikuti pendidikan lanjutan di US Army Command and General Staff College di Fort Leavenworth, Kansas, yang setara dengan Seskoad. Alzaki baru saja dipromosikan sebagai Komandan Brigade TP/85, yang bermarkas di Kutai Barat (Kalimantan Timur). Pengangkatan Alzaki sebagai Komandan Brigade TP (Teritorial Pembangunan), adalah sebagai cara untuk mendorong performa satuan BTP (Bataliyon Teritoral Pembangunan), yang memang masih dalam fase pengembangan saat ini.
Kemudian Penempatan Benrieyadin sebagai Komandan Brigade Infanteri 17 Kostrad, bisa disebut sebagai praktik penerapan meritokrasi dan kompetensi. Sejak satuan ini didirikan (20 Mei 1966), baru kali ini Brigade Infanteri 17 dipimpin oleh perwira yang bukan lulusan Akmil. Sementara di sisi lain ada nama Letkol Inf Teddy Indra Wijaya (Akmil 2011), yang kariernya demikian cepat, meski belum sempat mengikuti pendidikan Seskoad di Bandung. Dengan kata lain, sejatinya dari segi kompetensi, proses meritkorasi masih berjalan belum sistemik, dan butuh penjelasan langsung dari Panglima TNI.
Minim penjelasan
Salah satu problem krusial TNI saat ini adalah komunikasi kepada publik, terlebih bila dihubungkan dengan arus informasi digital yang sangat cepat, sehingga TNI juga harus beradaptasi. Secara kelembagaan memang ada posisi kepala pusat penerangan (Kapuspen) TNI, dan kepala dinas penerangan (Kadispen) pada masing-masing matra, namun publik juga paham, penjelasan dari pimpinan lembaga tersebut bersifat generik, yang sebenarnya publik juga sudah paham tanpa perlu ada konferensi pers sekalipun.
Ada beberapa program skala besar, seperti penambahan jumlah Kodam dan pembentukan BTP secara masif, idealnya langsung dijelaskan oleh Panglima TNI atau (setidaknya) KSAD. Dalam program skala besar, yang itu berarti akan menyerap sejumlah dana yang besar pula, narasi yang acapkali dimunculkan adalah, program itu berdasar arahan Presiden Prabowo (selaku Panglima Tertinggi TNI). Mungkin ilustrasi di bawah ini bisa sedikit menjelaskan.
Saat menyaksikan upacara pelantikan perwira remaja lulusan Akademi TNI dan Akpol, pertengahan tahun lalu di Istana Merdeka, ada sesuatu yang tidak biasa, karena ada 8 perwira yang memperoleh Adi Makayasa (lulusan terbaik), sementara biasanya 4 perwira.
Rupanya untuk pelantikan tahun 2025 ini, mengulang apa yang pernah terjadi pada tahun 1988, yaitu adanya dua generasi yang dilantik secara bersamaan, hingga dikenal istilah Akmil 1988A dan Akmil 1988B. Jadi sekarang ini, sebut saja untuk Akmil, akan ada Akmil 2025A dan Akmil 2025B. Itu sebabnya ada 8 perwira yang memperoleh Adi Makayasa, jadi masing-masing ada 2 perwira dari Akmil, AAL, AAU dan Akpol.
Dari peristiwa tersebut, publik menjadi paham, bahwa tahun ini adalah transisi sistem pendidikan di Akmil (dan akademi matra yang lain), dari yang sebelumnya 4 tahun menjadi 3 tahun. Persoalannya adalah, pergantian sistem atau durasi pendidikan ini minim sosialisasi. Semuanya terkesan tiba-tiba dan instan.
Dipersingkatnya durasi pendidikan, tentu berdampak pada kualitas dan kompetensi perwira remaja yang baru lulus. Bila sebelumnya, dalam durasi 4 tahun, seorang lulusan Akmil dianggap setara sarjana (S-1 kalau di Indonesia, atau BA secara internasional), sementara kalau durasi hanya 3 tahun, tentu klaim setara sarjana tidak lagi berlaku, dan menjadi hanya setara lulusan program diploma.
Pada akhirnya publik paham juga, durasi pendidikan ini dipersingkat, karena ada kebutuhan perwira dalam jumlah banyak, untuk segera mengerjakan tugas di pelbagai sektor, dalam hal ini mengisi slot perwira di BTP, ketika TNI juga bergerak dalam urusan ketahanan pangan dan urusan lainnya yang berkaitan dengan instruksi negara.
Perubahan kebijakan seperti ini, termasuk promosi pada jabatan strategis bagi Kol Inf Benrieyadin dan Letkol Teddy, idealnya ada sosialisasi ke publik, bukan soal karena asumsi bahwa tentara digaji dari (pajak) rakyat, namun lebih pada soal citra dan transparansi. Hari-hari ini, niat TNI untuk kembali menguasai pelbagai sektor sangat terlihat, sehingga TNI perlu bersikap persuasif dan berusaha menarik simpati publik. Dalam pergantian sistem ini, terlihat pimpinan TNI, sebut saja Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, tampak sekali tidak transparan dan minim sosialisasi, ketika sudah memasuki era keterbukaan informasi seperti sekarang.
Dalam penambahan jumlah Kodam misalnya, tentu pihak TNI AD memiliki konsep sendiri, hanya mungkin tidak tersampaikan ke publik. Dalam pandangan publik awam, bisa jadi akan muncul kesan TNI AD sekadar mengikuti jejak Polri, yang membentuk Polda pada setiap provinsi. Pandangan seperti ini sudah pasti ditolak pihak TNI, mengingat TNI sangat alergi bila dianggap programnya terinspirasi Polri, itu sebabnya perlu klarifikasi ke publik.
Adalah Generasi Z dan Alpha yang perlu dirangkul TNI dalam konteks sosialisasi program, mengingat jumlah kelompok usia ini sangat besar, dan yang lebih penting, mereka adalah generasi yang melek digital dan cerdas. Perwira TNI (termasuk Polri) yang baru lulus tahun-tahun ini, adalah juga dari Generasi Z, dan sebagian kecil Generasi Alpha. Lapisan ini adalah kelompok strategis, karena akan mengelola Indonesia pada satu atau dua dekade mendatang. Sehingga kejelasan informasi dari pihak TNI terhadap dua generasi tersebut, menjadi sesuatu yang prinsipil, guna menghindari kesalahpahaman.
*) Dimas Bagus Arya Saputra, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)