PEMERINTAH Provinsi Jawa Timur (Pemprov) Jatim dan pemerintah kota atau kabupaten di wilayah Gerbangkertosusila Plus (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan plus Jombang, Tuban, Bojonegoro) terus mengembangkan konektivitas transportasi umum di wilayah aglomerasi megapolitan tersebut. Kita sudah mendengar rencana pada 2024 bahwa bus Trans Jatim dan kereta api (KA) komuter akan terus terintegrasi. Persiapan pun terus dimatangkan, termasuk integrasi tarif agar dapat dijangkau semua kelompok.
Selain Trans Jatim, jalur KA Gresik–Surabaya–Sidoarjo akan diperluas. Di Gresik direncanakan titik perhentian terakhir tidak di Stasiun Indro seperti saat ini. Tapi akan ditambah sampai ke Stasiun Gresik (Stasiun Grissee). Bahkan sampai ke Manyar, di titik bekas Stasiun Sekarwoyo.
Rencana pengaktifan kembali jalur perlintasan kereta ini memang sudah ada. Namun, rencana itu masih terganjal banyak kendala. Salah satunya bangunan dan permukiman yang sudah menutup jalur rel lama.
Selain Gerbangkertosusila secara umum, layanan transportasi publik di Surabaya dan sekitarnya juga masih memiliki tantangan besar. Para pengguna transportasi umum itu berharap Pemkot Surabaya segera menambah armada dan menyediakan jalur khusus. Juga mengintegrasikan moda transportasi itu dengan Trans Jatim yang dikelola Pemprov Jatim serta dengan Trans Semanggi Suroboyo yang dikelola Kementerian Perhubungan.
Kondisi lainnya pada awal tahun 2023 ini, Pemkot Surabaya meluncurkan Wirawiri Suroboyo, sebuah moda pengumpan (feeder) untuk blusukan ke jalan-jalan kecil di Surabaya. Beberapa pengguna Wirawiri Suroboyo menyatakan bahwa jumlah unit feeder kurang. Sebab, jeda tunggu (headway) terlalu lama. Sama halnya dengan pelayanan Suroboyo Bus. Pengguna Suroboyo Bus pernah menunggu selama 1,5 jam pada rush hour. Sebab, setiap kali tiba di halte, bus merah itu selalu penuh atau kebalikannya ketika jam normal, headway-nya terlalu lama karena unit yang beroperasi sedikit. Penambahan armada untuk semua jenis moda juga akan menjawab sebagian besar permasalahan panjangnya jeda tunggu (headway) antarunit.
Terobosan lain yang bisa dipertimbangkan adalah pembangunan jalur khusus untuk beberapa jalan yang representatif. Pembuatan jalur khusus ini memang akan menuai polemik. Pasalnya, ruas jalan di kota-kota Gerbangkertosusila kebanyakan tidak lebar. Tiap pemerintah daerah diharapkan dapat berani mengambil keputusan kalau jalur khusus tidak akan dibuat di seluruh kawasan. Tapi dapat dicoba di beberapa lokasi tertentu dahulu yang lebar jalannya memungkinkan. Namun, kompensasi yang bakal didapat adalah tarif yang terjangkau, waktu jeda tunggu pendek, serta kenyamanan dalam moda transportasi umum.
Seluruh elemen masyarakat, tidak terkecuali kelompok perempuan, dan semua kelompok inklusi harus mendapatkan hak yang sama dalam mendapatkan akses dalam bermobilitas. Sehingga permintaan (demand) penggunaan transportasi umum dapat terus tumbuh. Sosialisasi tentang trayek, sistem pembayaran, titik-titik perpindahan antarmoda, jeda tunggu antarmoda, titik naik dan titik turun sesuai halte, serta macam-macam perubahan lainnya harus diinformasikan dengan menyeluruh. Pembaruan informasi ini juga mutlak dilakukan agar semua warga yang ingin naik transportasi umum dapat dimudahkan.
Edukasi mengenai pentingnya dampak polusi dari transportasi juga harus disosialisasikan kepada masyarakat. Polusi udara dari sektor ini memberikan dampak kesehatan serta dampak lingkungan sebagai pemicu pemanasan global. Pemerintah Indonesia telah mendeklarasikan target penurunan emisi dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) terbaru. Indonesia berambisi menaikkan target pengurangan emisi dari 29 persen menjadi 31,89 persen dengan kemampuan sendiri. Serta dengan dukungan internasional dari sebelumnya hanya ditargetkan 40 persen pada 2030 menjadi 43,2 persen.
Studi ketahanan warga dari proyek mobilitas perkotaan besutan Kemenhub RI dan pemerintah Inggris menyampaikan, transportasi yang baik dapat meningkatkan ketahanan warga. Terutama ketika terjadi bencana sebagai dampak dari pemanasan global.
Studi lain yang sedang berjalan di area Gerbangkertosusila Plus adalah sustainable urban mobility plan (SUMP) Gerbangkertosusila Plus. Studi tersebut melihat integrasi jalur transportasi dan mobilitas antarkota untuk membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah itu. Hal tersebut sesuai dengan Perpres Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila. Hasil studi ini direncanakan rampung akhir tahun ini agar dapat menjadi landasan kebijakan transportasi di wilayah aglomerasi ini.
Tidak kalah pentingnya, faktor keselamatan di jalan juga menjadi bagian penting dari pengembangan transportasi yang aman di wilayah Gerbangkertosusila Plus. Semua perusahaan angkutan umum (barang khusus dan barang umum) harus mematuhi dan melaksanakan penyusunan dokumen sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum. Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2018, antara lain semua pengemudi harus memiliki sertifikat kompetensi.
Kita berharap semua studi akan segera berlalu dan secepatnya menjadi aksi nyata yang saujana (memiliki visi dan cita-cita panjang) bagi semua pihak. Kita semua menunggu semua level pemerintahan memprioritaskan pembangunan transportasi. Apalagi, titik kemacetan di Gerbangkertosusila makin bertambah. Tentu saja masalah itu bukan milik Surabaya saja karena banyak pengguna transportasi yang menuju ke Surabaya berasal dari wilayah lain di sekitarnya. Jadi, kapan transportasi di Gerbangkertosusila Plus menjadi aman, nyaman, berkelanjutan, serta inklusif? (*)
*) HARY SOEGIRI, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Jawa Timur