alexametrics

Peran Bank Digital dan Digitalisasi UMKM

Oleh CHANDRA BAGUS SULISTYO *)
31 Agustus 2021, 19:48:44 WIB

KONTRIBUSI usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terhadap pertumbuhan ekonomi nasional kuartal II 2021 sebesar 7,07 persen year-on-year perlu dorongan lebih kuat lagi. Optimalisasi peran UMKM menjadi garda depan penggerak perekonomian nasional kiranya perlu segera diwujudkan. Dengan demikian, UMKM harus mempunyai karakter yang adaptif dan solutif dalam memenuhi kebutuhan pasar.

Oleh karena itu, di tengah pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), kebutuhan digitalisasi UMKM menjadi sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar lagi keberadaannya. Hal tersebut untuk memperkuat UMKM sebagai penopang fundamen perekonomian negeri ini.

Pelaku bisnis UMKM adalah pejuang ekonomi yang tangguh. Ketika melihat permasalahan (pembatasan mobilitas), selalu terbuka peluang (berupa oportunitas bisnis usaha baru saat pandemi) yang besar untuk dimanfaatkan secara apik. Kondisi tersebut tidak lepas dari karakteristik UMKM yang mempunyai produk dan skema usahanya lebih fleksibel serta dekat dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Menjadi wajar jika UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian di negeri ini.

Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) 2020, kontribusi UMKM bagi ekonomi nasional masih sangat tinggi. Peran mereka lebih dari 37,3 persen dari produk domestik bruto (PDB). Data Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo), Association Business Development Services Indonesia (ABDSI), serta Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa UMKM mampu menyerap 34 juta pekerja atau sekitar 73 persen dari tenaga kerja yang ada. Sementara dari sisi transaksi, UMKM mampu berkontribusi Rp 4.235 triliun terhadap perekonomian Indonesia. Namun, UMKM masih memiliki keterbatasan mengakses dan memanfaatkan digitalisasi dalam usaha dan pasar.

Peran Bank Digital

Agar percepatan digitalisasi dapat terimplementasi pada pelaku UMKM, dibutuhkan dukungan dari perbankan. Karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah merilis aturan bank digital yang tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 21 Tahun 2021 tentang Bank Umum. POJK Bank Umum terdiri dari 19 bab dan 160 pasal. Ketentuan mengenai bank digital diatur dalam bab IV pada pasal 23 sampai 31. Disebutkan, bank digital merupakan bank berbadan hukum Indonesia (BHI) yang menyediakan dan menjalankan kegiatan usaha melalui saluran elektronik tanpa kantor fisik selain kantor pusat atau dapat menggunakan kantor fisik yang terbatas.

Bank digital diharapkan berkontribusi terhadap pengembangan ekosistem keuangan guna mempercepat peningkatan inklusi keuangan. Bank dengan layanan digital penuh ini diharapkan bersinergi dengan fintech dan lembaga keuangan bukan bank lainnya agar dapat melakukan penetrasi keuangan bagi UMKM sehingga menembus seluruh lapisan masyarakat.

Dalam rangka memberikan layanan secara komprehensif, perbankan perlu melakukan pemetaan area kebutuhan digital bagi UMKM. Identifikasi terhadap kebutuhan pelaku UMKM di era digital saat ini dikategorikan ke dalam tiga kuadran. Yaitu dimulai dari fundamental needs, kemudian meningkat menjadi core needs dan akhirnya berupa value add needs.

Kuadran pertama merupakan fundamental needs, yakni kebutuhan dasar dari pelaku bisnis UMKM. Pada kondisi ini setiap UMKM pasti akan memerlukannya. Tipologi UMKM pada kuadran ini adalah mereka yang skala usahanya mikro dan kecil. Biasanya adalah usaha rintisan baru serta pengolahan produknya masih sederhana.

Adapun kebutuhan UMKM pada tahap ini berupa kebutuhan permodalan untuk meningkatkan kapasitas produksinya, kebutuhan transaksi keuangan untuk kelancaran usaha, serta kebutuhan pengelolaan dana –baik dalam bentuk tabungan, giro, maupun deposito.

Editor : Dhimas Ginanjar

Saksikan video menarik berikut ini:




Close Ads