alexametrics

Bukan Isu Baru, Perlu Perbaikan Kriteria yang Baru

Oleh EKO LISTIYANTO*
31 Mei 2021, 15:41:20 WIB

PENGANGKATAN sosok Abdee Slank di jajaran komisaris BUMN tentu mengundang banyak pertanyaan,

Secara umum, jabatan komisaris berkaitan dengan fungsi pengawasan dan pengarahan terhadap kinerja BUMN. Idealnya, mereka yang duduk di kursi komisaris harus tahu background BUMN tersebut.

Kalau BUMN telekomunikasi, ya harus tahu juga situasi industri itu dan aspek-aspek governance. Paling tidak, harus tahu dinamika bisnisnya. Akan lebih komplet kalau yang bersangkutan juga tahu aspek teknisnya. Misalnya, bagaimana membaca laporan keuangan sehingga direction yang diberikan akan sesuai untuk penguatan BUMN-nya.

Namun, yang terjadi saat ini tidak begitu. Kecenderungannya, kini sebagian komisaris diisi oleh profesional dan sebagian lain adalah representasi bagi-bagi (kursi) atau balas jasa karena sudah mendukung pada pemilihan presiden. Kenyataannya memang begitu. Mau ditutupi atau dibahasakan sehalus mungkin juga kenyataannya seperti itu.

Apakah itu salah? Secara legal, tidak. Bagi pemerintah yang notabene menguasai saham BUMN, siapa saja yang dipercaya secara legal tidak bisa digugat. Namun, secara norma, idealnya tidak begitu. Penunjukan figur Abdee, menurut saya, tidak ideal. Dilihat secara kriteria, tidak ideal. Tapi, apakah tidak boleh? Ya boleh-boleh saja.

Jika penunjukan Abdee diharapkan bisa mendorong Telkom agar lebih kreatif dan inovatif, kenapa tidak sekalian ke jajaran direksi saja? Biar tune in sekalian. Sebab, sebagai komisaris, kewajiban rapat dalam sebulan saja hanya dua kali. Kalau hanya jadi komisaris, tidak banyak menolong.

Penunjukan figur-figur yang dekat dengan lingkaran istana itu tentu membawa sentimen negatif. Pada akhirnya, publik tidak bisa menerima hadirnya orang-orang itu. Bisa jadi, kinerja BUMN kita yang hari-hari ini jeblok disebabkan banyaknya posisi yang ditukarkan karena balas jasa itu sendiri.

Sebetulnya, ini agak ambigu dengan strategi Menteri BUMN Erick Thohir yang menyebut mengedepankan akhlak. Akhlak itu juga terkait profesionalisme. Mari berkaca pada 2015 saat Sukardi Rinakit menolak didapuk sebagai komisaris Bank BTN. Alasannya, beliau menyebut sektor perbankan bukan kapasitasnya.

Nah, penolakan itu cerminan akhlak yang sebenarnya. Meski dekat dengan presiden, beliau menolak jabatan komisaris dengan alasan mendasar. Bahwa memang perbankan bukan kompetensinya. Sayang, contoh seperti beliau sangat jarang.

Fenomena menaruh orang lingkaran istana di kursi BUMN bukanlah hal baru. Seharusnya ada beberapa perbaikan pada kriteria atau standar yang baku dan spesifik. Dengan begitu, diharapkan jabatan itu bukan ajang bancakan.

Baca juga: Lumrah Penunjukan Komisaris BUMN Diwarnai Kepentingan Politik

Lalu, kalau perusahaannya sudah berstatus Tbk, tentu akan ada reward and punishment. Dalam jangka pendek, saham TLKM tidak akan terkoreksi juga karena kondisi pandemi membuat kinerja sektor telekomunikasi justru mendapat angin segar. Pilihan pasar juga masih sedikit. Namun, ke depan akan ada punishment dengan sendirinya. Pasar akan mudah memberi punishment dengan banyaknya pilihan saham sektor lain. Saat memasukkan orang yang tepat, tentu sahamnya positif. Begitu pula sebaliknya.

*) EKO LISTIYANTO, Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

**) Disarikan dari wawancara wartawan Jawa Pos Dinda Juwita

Editor : Ilham Safutra

Reporter : */c18/fal

Saksikan video menarik berikut ini:




Close Ads