alexametrics

Perlukah Pembinaan Ideologi Pancasila?

Oleh ACHMAD MUNJID *)
30 September 2020, 19:48:01 WIB

SEPTEMBER kembali jadi ajang rutin ribut-ribut soal Partai Komunis Indonesia (PKI). Kegaduhan polemik seputar RUU HIP (Haluan Ideologi Pancasila) memang surut setelah ia diganti RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP. Tapi, ketegangan tetap membayang. Di satu sisi, ada kelompok yang meneriakkan adanya ancaman serius ideologi radikal (Islam). Di sisi lain, ada kelompok (Islam) yang meneriakkan bahaya kembalinya komunisme. Tak pelak, Pancasila kembali diperebutkan.

Pancasila memang dirumuskan sebagai kesepakatan untuk menjaga titik keseimbangan berbagai kekuatan. Di situlah Indonesia berdiri. Ketika keseimbangan terganggu, Indonesia terancam. Ketegangan yang membayang itu menunjukkan bahwa sekarang keseimbangan sedang terganggu.

Betulkah solusinya adalah pembinaan ideologi seperti ditawarkan RUU BPIP yang kini digodok DPR?

Dasar Negara

Dalam pidato 1 Juni 1945, Soekarno merumuskan Pancasila untuk menjawab pertanyaan Ketua BPUPKI Radjiman Wedyodiningrat tentang dasar negara. Dalam istilah Soekarno (1947:1), Pancasila adalah philosofische grondslag, fondasi filosofis, ”oentoek di atasnja didirikan gedoeng Indonesia Merdeka jang kekal dan abadi”.

Soekarno juga menyebut Pancasila sebagai weltanschauung (pandangan dunia) yang bisa disetujui semua pihak, alat pemersatu yang bisa diterima golongan agama, nasionalis, sosialis, dan lainnya. Tapi, ia tak pernah menyebut Pancasila sebagai ideologi, termasuk ketika memberikan uraian rinci dalam kursus-kursus Pancasila pada 1958–1959 yang dibukukan menjadi Pantja Sila sebagai Dasar Negara.

Dalam pidato berjudul ”Ilmu dan Amal” ketika menerima gelar doktor honoris causa dari UGM pada 1951 berkat jasanya sebagai ”pencipta Pancasila”, Soekarno konsisten tak pernah menyebut Pancasila sebagai ideologi. Pancasila memang lebih besar daripada ideologi.

Orang yang mungkin pertama menyebut Pancasila sebagai ”ideologi” adalah Radjiman Wedyodiningrat dalam pengantar buku Lahirnja Pantja Sila, versi tertulis pidato Soekarno 1 Juni 1945. Di situ Pancasila disebut sebagai ”Demokratisch Beginsel, soeatoe Beginsel jang mendjadi Dasar Negara kita, jang mendjadi Rechtsideologie Negara kita…”

”Rechtsideologie” di situ berarti ideologi hukum, sistem gagasan yang menjadi dasar hukum, sumber dari segala sumber hukum. Jelas, itu bukan ideologi sebagaimana lazim dipahami sekarang.

Ideologi

Di antara yang pertama menyebut Pancasila sebagai ideologi dalam pengertian yang lazim sekarang adalah Roeslan Abdulgani. Dalam ceramah pada 1975 yang kemudian dibukukan menjadi Pengembangan Pancasila di Indonesia (1979), Roeslan bahkan membicarakan pentingnya ”pembinaan ideologi Pancasila” demi ketahanan nasional yang mantap, antara lain, dengan merujuk pengalaman Vietnam. Meski kuantitas dan kualitas persenjataan Vietnam Utara yang komunis lemah, mereka bisa mengalahkan Vietnam Selatan dukungan Amerika Serikat berkat ”ketahanan mental ideologis yang besar sekali” (h. 23). Roeslan adalah kepala BP7 pada 1978–1992.

Khususnya sejak 1965, Pancasila memang makin digemparkan sebagai ideologi guna memerangi komunisme dan Islam politik, dua musuh ideologis utama Orde Baru (Orba). Dalam konteks itu, Pancasila tidak hanya dimaknai sebagai seperangkat nilai, keyakinan, atau paham tentang prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara, tapi bahkan menjadi doktrin yang tertutup, dengan tafsir yang kaku, tunggal, untuk dipahami dan tinggal diamalkan. Itulah pengertian Pancasila sebagai ideologi yang lazim sekarang, yang efektif menjadi instrumen politik penguasa.

Lewat berbagai jalur, semasa Orba setiap warga negara wajib mengikuti indoktrinasi Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Setiap organisasi kemasyarakatan, lembaga agama, asosiasi profesi, partai, atau perkumpulan apa pun wajib menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal atau dibubarkan. Meski disebut sebagai ideologi terbuka, Pancasila sebagai Ideologi (1991) suntingan Oetojo Oesman melukiskan bagaimana upaya Orba mengumpulkan pemikiran guna menjustifikasi doktrin Pancasila sebagai alat kontrol ketat berbagai bidang kehidupan.

Betapapun, setelah sekian banyak energi, anggaran, sumber daya, dan waktu dikerahkan, apa hasil indoktrinasi Pancasila dari 1978–1998? Gatot, gagal total! Betulkah setelah reformasi pemahaman masyarakat terhadap Pancasila luntur dan solusinya adalah pembinaan ideologi? Bagi saya itu salah diagnosis, keliru resep. Maukah kita terperosok lagi ke lubang sejarah yang sama?

Pembinaan Ideologi

Saya khawatir justru di sinilah problem utama RUU HIP dan RUU BPIP yang cenderung menempatkan Pancasila sebagai ideologi dalam arti doktrin. Padahal, mengikuti Radjiman, bukankan Pancasila dirancang sebagai demokratisch beginsel (prinsip demokrasi), sebagai paradigma? Kenapa begitu obsesif terhadap pembinaan ideologi, suatu upaya kontrol pikiran yang lazim dilakukan negara-negara komunis dan rezim Islam yang justru ditolak Pancasila?

Penggunaan istilah dan definisi ”pembinaan ideologi” (pasal 1) serta tujuannya (pasal 3) menunjukkan bahwa orientasi RUU BPIP tidak jauh berbeda dengan P4: normativisasi Pancasila. Di situ Pancasila bukan menjadi paradigma bersama yang memberdayakan setiap warga negara, sebagai pijakan dan penuntun ”mengapa, bagaimana, dan untuk apa” kita menjadi sebuah bangsa.

Mari kembalikan Pancasila sebagai kesepakatan untuk menjaga keseimbangan. Yang kita perlukan bukan ”apa” tafsir Pancasila yang baik dan benar, tapi ”bagaimana” mengembangkan model penafsiran yang konstruktif bagi kehidupan bersama. Dengan demikian, religiusitas dan kebebasan beragama, humanisme, dan hak-hak asasi manusia, nasionalisme, demokrasi, serta keadilan sosial sebagai nilai-nilai pokok Pancasila bisa terus diterjemahkan melalui pergumulan dengan realitas hari ini dan dipandu komitmen sejarah serta cita-cita bersama sebagai bangsa.

Untuk sila pertama, misalnya, yang terpenting bukan mengurus apa itu agama dengan segala kriterianya yang kerap berbuntut penyesatan, bahkan kriminalisasi minoritas, tapi bagaimana setiap pribadi dan kelompok menikmati kebebasan beragama dengan jaminan kepastian hukum. Pengembangan paradigma dan model penafsiran konstruktif terhadap Pancasila tak membutuhkan pembinaan ideologi. Pembinaan ideologi justru akan melumpuhkannya. (*)


*) Achmad Munjid, Dosen FIB dan sekretaris Pusat Studi Pancasila UGM

Editor : Dhimas Ginanjar




Close Ads