alexametrics

Pentingnya Menimbang Untung Rugi Larangan Ekspor CPO

Oleh YOSE RIZAL DAMURI*
30 April 2022, 13:55:01 WIB

ILMU ekonomi mengajarkan bahwa intervensi pemerintah dalam bentuk kebijakan dan regulasi hanya akan meningkatkan kesejahteraan jika digunakan untuk memperbaiki kegagalan pasar. Ada indikasi kegagalan pasar di pasar minyak goreng. Harga internasional minyak kelapa sawit/crude palm oil (CPO) yang terus melambung memberikan kesempatan bagi produsen dalam mendikte harga.

Komisi Pemantau Persaingan Usaha (KPPU) bahkan menduga adanya praktik oligopolistik.

Jadi, intervensi pemerintah dapat diambil, apalagi mengingat minyak goreng adalah salah satu bahan kebutuhan pokok.

Pentingnya Cost-Benefits Analysis

Tetapi, kebijakan dan regulasi yang diambil juga harus memperhatikan dua hal: akibat dari kebijakan tersebut serta mekanisme dan kemampuan implementasi. Kebijakan pelarangan ekspor CPO dan turunannya yang baru saja dikeluarkan adalah contoh kebijakan yang tidak memperhitungkan biaya yang akan ditanggung oleh perekonomian. Kebijakan itu mungkin akan berhasil menurunkan harga minyak goreng di pasar domestik, mengingat kebutuhan CPO untuk pangan hanya sekitar 20 persen dari produksi.

Tetapi, ada biaya sangat besar yang ditanggung perekonomian akibat kebijakan tersebut. Pertama, seperti kita ketahui, ekspor CPO dan turunannya adalah penyumbang ekspor dan devisa terbesar. Pada tahun 2021 ekspor produk ini mencapai angka USD 33 miliar dan menjadikan neraca perdagangan surplus sebesar USD 35 miliar. Dengan larangan ekspor, tentunya angka itu akan jauh berkurang.

Kedua, ekspor produk ini juga menyumbang penerimaan negara yang cukup signifikan. Setiap ton CPO yang diekspor dikenai pungutan ekspor sebesar USD 375 ditambah bea keluar USD 200. Dapat dibayangkan berapa pemasukan pemerintah yang hilang akibat 36 juta ton ekspor per tahun tidak lagi dapat dilakukan.

Ketiga, tentunya kebijakan ini akan berpengaruh terhadap produsen dan petani kelapa sawit. Penurunan harga tandan buah sawit sudah terlihat bahkan sebelum kebijakan tersebut dikeluarkan. Dengan jumlah petani sawit yang mencapai 2,7 juta keluarga, tentunya hal itu akan membawa dampak sosial ekonomi yang sangat besar. Belum lagi dampaknya terhadap perkembangan industri itu sendiri.

Terakhir, larangan ini juga dapat menjadi preseden buruk untuk ketahanan pangan. Di tengah instabilitas yang tinggi akibat perang di Ukraina, larangan ekspor pangan adalah hal yang perlu dihindari. Larangan ekspor ini dapat ditiru negara produsen pangan lain ketika terjadi guncangan di pasar domestik mereka. Hal ini dapat memicu krisis pangan seperti yang terjadi pada 2007-2008 lalu. Kebijakan tersebut juga dapat membuat hilangnya kepercayaan terhadap komitmen Indonesia dalam berbagai transaksi ekonomi dan perdagangan, terutama mengingat kepresidenan Indonesia di G20.

Ada juga kemungkinan larangan ini tidak dapat dijalankan dengan baik hingga mendorong penyelundupan, mengingat begitu besarnya insentif untuk melanggar kebijakan ini. Itu sudah terjadi pada berbagai kebijakan sebelumnya, mulai dari harga eceran tertinggi (HET) hingga domestic market obligation, yang hanya menyebabkan kelangkaan dan pelanggaran.

Opsi Kebijakan Lainnya

Jadi, apa intervensi pemerintah yang tepat dilakukan? Sebenarnya beberapa kebijakan yang diambil saat ini sudah memperbaiki keadaan. Setelah kebijakan HET dicabut, pasokan minyak goreng mulai kembali normal. Memang harga berada pada tingkatan yang tinggi. Tetapi, ketersediaan produk adalah hal utama yang perlu dijaga. Percuma harga ditetapkan pada tingkat rendah jika pasokan tidak mencukupi.

Tingginya harga lebih disebabkan oleh tingginya permintaan dunia terhadap CPO. Cara yang paling manjur untuk menurunkan harga adalah menurunkan permintaan dunia. Tetapi, ini tentu bukan kontrol pemerintah. Tingginya permintaan sebenarnya juga menguntungkan perekonomian Indonesia dengan adanya windfall profits.

Yang lebih mungkin dilakukan ialah mengalihkan windfall profits tersebut sebagai kompensasi dari kenaikan harga. Ini dapat berbentuk subsidi untuk menurunkan harga minyak goreng, seperti yang dilakukan Malaysia untuk produk bersubsidi mereka. Tetapi, ini membutuhkan mekanisme yang rumit dan rawan penyalahgunaan.

Cara lainnya ialah memberikan bantuan kepada pihak yang terdampak secara signifikan dalam bentuk bantuan langsung. Saat ini pemerintah menyalurkan bantuan untuk 20,65 juta keluarga penerima manfaat. Bantuan tersebut juga dapat diberikan secara lebih luas. Beban untuk pemberian bantuan tersebut, yang sekitar Rp 6,20 triliun setiap bulan, seharusnya dapat diambil dari pungutan ekspor yang meningkat cukup tinggi akibat kenaikan harga internasional.

Lalu bagaimana dengan praktik oligopolistik yang ditengarai terjadi antara produsen minyak goreng? Untuk ini pemerintah perlu menerapkan kebijakan persaingan usaha dengan lebih ketat. Larangan ekspor tidak akan efektif digunakan dalam rangka menghadapi praktik oligopolistik dan kartel. Jan Tinbergen, peraih Nobel Ekonomi pertama, menyebutkan bahwa untuk mencapai beberapa target perbaikan, dibutuhkan instrumen kebijakan dalam jumlah yang sama. Mengharapkan bahwa dengan satu larangan ekspor akan mencapai berbagai target kebijakan merupakan suatu hal yang mustahil dan hanya membawa kerugian bagi perekonomian Indonesia. (*)


*) YOSE RIZAL DAMURI, Executive Director Centre for Strategic and International Studies (CSIS)

 

Editor : Ilham Safutra

Saksikan video menarik berikut ini:



Close Ads