alexametrics

Antisipasi Harga Pangan Jadi Isu Politik

Oleh Rusli Abdullah*
30 April 2019, 12:00:43 WIB

JawaPos.com – Harga pangan selalu menjadi sorotan menjelang Ramadan. Tahun ini, hingga sepekan sebelum puasa, harga dan pasokan pangan cukup kondusif. Khususnya untuk komoditas utama seperti beras, daging, gula, ayam, dan cabai.

Kendati demikian, pemerintah tak boleh lengah. Kerja sama dengan satgas pangan sebagaimana tahun lalu perlu tetap diintensifkan untuk mencegah lonjakan harga.

Menjelang Ramadan tahun lalu, beras sempat menjadi isu utama. Saat itu harganya cukup tinggi. Ditambah dengan pasokan yang minim. Tahun ini hal tersebut tidak terjadi. Kebetulan, kita baru saja panen raya. Dengan pasokan yang cukup, potensi harga beras melambung tinggi saat Ramadan bisa diminimalkan. Kondisi itu perlu didukung dengan pengelolaan yang baik pada urusan distribusi dari sentra panen ke daerah dengan permintaan tinggi.

Pergerakan harga yang masih aman juga terjadi pada komoditas daging. Pasokan daging beku impor cukup membantu meredam harga menjelang Ramadan. Sementara itu, untuk komoditas ayam dan telur, ada kenaikan meski masih tergolong normal. Beberapa waktu lalu harga dua komoditas itu sempat jatuh karena oversupply.

Yang patut mendapat perhatian adalah bawang putih. Harga bawang putih terus melonjak. Pemerintah cenderung telat dalam merespons fenomena tersebut. Sudah jelas bahwa harga melambung karena pasokan langka. Seharusnya impor dilakukan dengan melihat perbandingan pasokan dan kebutuhan.

Pengelolaan komoditas bawang putih seharusnya dapat dilakukan dengan mudah. Karena bawang putih merupakan komoditas yang 80 persen impor, pemerintah mestinya lebih mudah memetakan jumlah stok. Tiap tahun kita impor. Kebutuhan masyarakat akan bawang putih juga sudah bisa terdeteksi. Dengan demikian, seharusnya tak perlu terjadi kelangkaan pasokan.

Kenaikan harga bawang putih sangat berpotensi berlanjut hingga Ramadan. Sebab, rencana impor sejak awal Maret lalu ternyata baru dilakukan bulan ini. Impor tentu membutuhkan waktu. Padahal, pekan depan sudah mulai puasa.

Pemerintah harus bisa mengambil pelajaran dari tahun-tahun sebelumnya. Peran satgas pangan dalam mengawasi pergerakan pangan saat Ramadan tak boleh kendur. Harus berani memberikan sanksi tegas kepada oknum yang memanfaatkan situasi, misalnya bermain harga. Terhadap oknum yang terbukti melanggar seperti melakukan penimbunan, pemerintah harus berani menjatuhkan sanksi dengan mencabut izin dagang.

Kita sangat berharap pemerintah memberikan perhatian ekstra pada pengelolaan dan ketertiban stakeholder pangan di bulan puasa. Ramadan tahun ini sangat berdekatan dengan musim politik. Kenaikan harga, kelangkaan pasokan, dan masalah pangan lain selama Ramadan rawan menjadi isu politik. Jika isu memanas, bisa memantik konflik di masyarakat.

*) Peneliti Institute Development of Economics and Finance

Editor : Ilham Safutra

Reporter : (Disarikan dari wawancara Agfi Sagittian/c11/fal)



Close Ads