alexametrics

Karena Target Semakin Realistis

Oleh AHMAD ERANI YUSTIKA*
29 November 2019, 13:29:27 WIB

PREDIKSI Pak Jokowi tentang pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5,04–5,05 persen (di bawah target APBN 5,3 persen) itu bukan pesimisme. Itu sesuai kenyataan.

Memang ada kritik bahwa target pertumbuhan ekonomi pemerintah terlalu tinggi, bahkan pernah sampai 7 persen. Namun, secara historis, pada periode 2009–2014, selisih antara target pertumbuhan ekonomi dalam APBN dengan realisasinya itu ya sekitar 1–1,2 persen. Kalau sekarang target pertumbuhan ekonomi dalam APBN itu 5,3 persen, sementara realisasinya diperkirakan 5,04–5,05 persen, berarti melesetnya 0,25–0,26 persen.

Tanpa bermaksud menggampangkan target pertumbuhan yang kemungkinan tidak tercapai, kita tetap melihat bahwa perbedaan antara target dan realisasi pertumbuhan memang mengecil. Artinya, target pertumbuhan ekonomi pemerintah semakin lama itu semakin realistis. Perancangan target pertumbuhan ekonomi sudah semakin hati-hati dan presisi.

Ke depan perlu dilihat lagi apakah perlu perubahan dalam RAPBN 2020. Bisa kita lihat setidaknya sampai kuartal I tahun depan. Ada banyak faktor yang memengaruhi karena ekonomi itu bergerak dinamis. Kalau eskalasi perang dagang semakin panas, lalu harga minyak masih fluktuatif sekali, bisa jadi pertumbuhan ekonomi di bawah 5 persen. Tapi, kalau faktor global itu membaik, bisa jadi pertumbuhan ekonomi kita di atas 5 persen. Rentang pertumbuhan ekonomi tahun depan masih bergantung pada berbagai faktor, tetapi kira-kira bisa 4,8–5,2 persen.

Secara teori, pada saat seperti ini konsumsi pemerintah memang perlu ditingkatkan. Jika perlu pelebaran ruang defisit fiskal, tentu perlu konfigurasi RAPBN ke depannya. Tetapi, kalau situasinya tidak terlalu membutuhkan pelebaran perencanaan, tidak perlu mengubah RAPBN maupun target-target indikator ekonomi.

APBN harus dikelola secara hati-hati. Ekspansi belanja bisa saja diperbanyak dalam situasi ekonomi seperti ini. Namun, kalau penerimaan pajak tahun ini tidak banyak, ke depan ekspansi belanja ditutup dengan utang. Pelebaran defisit fiskal bisa menjadi risiko ekonomi. Maka, pergerakan nilai tukar harus diperhatikan benar oleh pemerintah. Sebab, biaya oportunitas harus diperhitungkan dengan cermat.

Selama ini agenda transformasi ekonomi, kemudahan iklim berusaha, peningkatan produktivitas SDM, serta pengendalian impor dan promosi ekspor selalu digaungkan pemerintah. Itu diulang-ulang dan dibicarakan terus oleh Pak Presiden kepada seluruh pejabat pemerintah.

Konsumsi rumah tangga masih akan menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi. Kontribusinya masih akan di atas 50 persen. Kebijakan subsidi dan harga-harga administered prices saya rasa sudah dipertimbangkan dengan matang dan tetap memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat. Selain bantuan sosial (bansos), masih akan ada kartu prakerja ke depan. Harapannya, sementara bisa menolong mereka yang kurang mampu secara ekonomi.

Indonesia saat ini menjadi negara penyumbang terbesar dari sisi pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) dunia. Secara berurutan, posisi pertama disumbang Tiongkok, AS, India, Uni Eropa, lalu Indonesia. Posisi Indonesia di nomor 5 itu masih akan terjaga. Sebab, meski tumbuh melambat atau stagnan, perekonomian Indonesia masih menjadi tumpuan bagi pertumbuhan PDB dunia.

Artinya, perekonomian Indonesia itu masih luar biasa. Cukup tangguh dalam situasi global yang menurun hebat belakangan ini. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada 2014 masih 8 persen, 2018 turun ke 6,5 persen, tahun depan diperkirakan di bawah 6 persen. Nah, pertumbuhan ekonomi Indonesia 2014 itu 5,02 persen. Tahun ini masih di kisaran 5 persen. Memang tidak tumbuh begitu cepat, tetapi setidaknya pengelolaan ekonominya sudah lumayan bagus. Sebab, negara-negara lain sudah banyak yang nyungsep.

Intinya, saya ingin mengatakan bahwa mungkin capaian pertumbuhan ekonomi belum sesuai target. Tetapi, jika dilihat di level global maupun regional, kita masih tangguh untuk mengelola ekonomi di tengah turbulensi yang terjadi saat ini.

*) Mantan Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi

**) Disarikan dari hasil wawancara wartawan Jawa Pos Shabrina Paramacitra.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : */c10/oni



Close Ads