alexametrics

PeduliLindungi dan Statistik Big Data

Oleh SAMDYSARA SARAGIH *)
29 September 2021, 19:48:00 WIB

SAAT konferensi pers perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Senin (20/9), Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengulik tentang perkembangan aplikasi PeduliLindungi. Platform wajib dalam aktivitas pelonggaran PPKM itu diklaim telah diakses lebih dari 50 juta kali per hari.

Lalu lintas data dipastikan akan membeludak mengingat penerapan saringan PeduliLindungi makin diperluas ke berbagai sektor. Merujuk Inmendagri Nomor 43 Tahun 2021, aplikasi tersebut dipakai antara lain untuk memasuki tempat kerja, pasar modern, moda transportasi, dan tempat hiburan.

Tak cuma jago kandang, pemerintah berancang-ancang membawa PeduliLindungi ”go international”. Menkes Budi menyebutkan, PeduliLindungi bakal dikoneksikan dengan aplikasi serupa di luar negeri. Harapannya, platform daring itu dapat diadopsi untuk penyaringan mobilitas antarnegara.

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bahkan mengisyaratkan PeduliLindungi disiapkan sebagai aplikasi super. Seperti diberitakan jawapos.com Kamis (23/9), Luhut berancang-ancang menanamkan fitur pembayaran dalam PeduliLindungi.

Di era modern ini, siapa yang tidak terpincut dengan berjibunnya data. Pelaku bisnis telah menggunakan apa yang disebut analisis big data untuk memelototi tren para pelanggannya. Bisa itu di aplikasi belanja daring, dompet digital, atau media sosial.

Sesuai dengan namanya, data dalam jumlah besar sudah pasti menjadi syarat big data. Namun, kuantitas saja belum cukup. Big data dalam penerapan praktisnya baru terpenuhi manakala data bergerak dalam kecepatan tinggi dan bervariasi. Tiga unsur ”v” tadi, yakni jumlah (volume), kecepatan (velocity), dan variasi (variety), malah dalam perkembangan terbaru dianggap masih kurang.

Saking ruwetnya, big data hanya bisa diproses dengan perangkat lunak khusus. Lewat perangkat lunak itu akan diperoleh insight secara real-time. Inilah yang kemudian melatarbelakangi perkembangan analisis big data.

Kini pemerintah berpeluang menjadi penyelenggara big data. Merujuk target Menko Luhut, PeduliLindungi bakal diunduh 100 juta orang. Jumlah itu melebihi separo dari jumlah penduduk Indonesia pemegang kartu tanda penduduk (KTP).

Dalam hal menghimpun data penduduk, pemerintah sebenarnya kolektor terbesar. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri saja sudah merekam 192 juta jiwa KTP penduduk per Desember 2019. Nomor induk kependudukan (NIK) setiap pemegang KTP bersifat sekali seumur hidup.

Nah, aplikasi PeduliLindungi menggunakan basis NIK sebagai identitas akun. Bayangkan jika para pemegang NIK dalam jumlah besar beraktivitas secara digital. Apakah itu berdiam di suatu tempat, bergerak via moda transportasi, mengakses sarana umum, hingga berwisata. Parameter tersebut sudah bisa memenuhi kriteria big data, bukan?

Editor : Dhimas Ginanjar

Saksikan video menarik berikut ini:




Close Ads