alexametrics

Pencalonan Gibran, Politik Dinasti atau HAM?

OLEH : ALI SAHAB *)
28 Juli 2020, 16:52:07 WIB

PENCALONAN Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota (cawali) Solo resmi diumumkan PDIP pada Jumat (17/7). Gibran akan didampingi Teguh Prakosa sebagai calon wakil wali kota (cawawali). Teguh merupakan sekretaris DPC PDIP Surakarta 2005–sekarang.

Pencalonan Gibran mendapat banyak sorotan. Sebab, Gibran sebelumnya pernah mengeluarkan pernyataan tidak akan terjun ke dunia politik. Gibran tetap akan berbisnis. Namun, hal itu berubah. Gemerlap panggung politik lebih menarik Gibran dan sesaat mengesampingkan bisnisnya.

Pro-kontra pencalonan Gibran tidak bisa dihindari. Sebab, Gibran merupakan anak Presiden Jokowi yang masih menjabat. Karena itu, wajar masyarakat takut akan terjadi konflik kepentingan (conflict of interest) jika Gibran menjadi wali kota Solo nanti. Dunia politik memang harus mengader anak-anak muda yang mempunyai masa depan, tapi tidak berarti mencalonkan anak para pejabat.

Selain Gibran, Bobby, menantu Jokowi, sedang menunggu keputusan resmi pencalonannya sebagai calon wali kota Medan. Hanindhito Himawan Pramana yang merupakan putra Pramono Anung juga mencalonkan diri sebagai calon bupati Kediri.

Fenomena politik dinasti di setiap pilkada memang masih menggejala. Di berbagai daerah juga bermunculan politik dinasti. Anak, menantu, dan keponakan menjadi anggota dewan saat orang tuanya menjabat kepala daerah. Ada juga yang menjadi penerus orang tuanya sebagai kepala daerah.

Masih menguatnya politik dinasti ini merupakan konsekuensi biaya politik yang mahal. Hanya elite politik yang mempunyai resources komplet sebagai modal politik yang bisa maju. Di satu sisi, ada politikus yang memang merajut karir politiknya dari bawah, tapi tidak mempunyai resources sehingga tak bisa menapaki karir politik yang lebih tinggi. Ada lagi calon kepala daerah yang harus tertatih-tatih di awal untuk mendapatkan rekom partai, apalagi bukan kader partai.

Mengutip artikel Pablo Querubin (2015) yang berjudul Family and Politics: Dynastic Persistence in The Philippines di Quarterly Journal of Political Science bahwa fenomena dinasti politik juga terjadi di beberapa negara demokrasi kontemporer seperti India, Jepang, Filipina, dan Amerika Serikat (AS). Keluarga Kennedy di AS, keluarga Gandhi di India, dan keluarga Aquino di Filipina.

Dinasti politik tersebut memberikan keuntungan elektoral bagi calon yang mempunyai kekerabatan itu. Setelah berkuasa, incumbent dapat menggunakan instrumen di mana dia menjabat (sumber daya publik) untuk meningkatkan kekuasaan dinasti politik salah satunya untuk mendanai patronase dan klientelistik yang merupakan faktor penting pendorong keberhasilan di pemilu (kemenangan).

Pencalonan Gibran menyisakan kekecewaan Achmad Purnowo, wakil wali kota Solo yang sedianya mencalonkan diri sebagai cawali. Pada akhirnya Purnowo harus legawa dan menerima undangan Jokowi di istana.

Kemunculan anak-anak muda di dunia politik memang bagus. Namun, rekam jejaknya juga harus teruji, terutama di dunia politik. Adanya pandemi Covid-19 ini adalah salah satu ujian bagi kepala daerah. Leadership dan kemampuan manajemen kepala daerah terlihat. Mana kepala daerah yang mampu memimpin daerahnya dengan baik dan mana kepala daerah yang gagap dengan perubahan cepat karena Covid-19. Dengan begitu, jangan sampai calon pemimpin muda yang lahir dari politik dinasti ini juga tergagap-gagap ke depannya.

Pencalonan Gibran atau siapa pun ke dunia politik juga merupakan hak asasi setiap orang. Sebagai makhluk politik, seseorang bebas berserikat dan berkumpul, termasuk menggunakan hak politiknya sesuai pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Di era demokrasi modern, suara terbanyak ini memang memberikan kelebihan dan kekurangan. Suara mayoritas menjadi hal yang utama dalam setiap pemilihan. Suara mayoritas bisa berdampak pada kebaikan, bisa juga keburukan.

Yang menarik dari pemilihan Gibran sebagai cawali Solo adalah pemilihan calon wakilnya, Teguh Prakosa. Teguh merupakan sekretaris DPC PDIP Surakarta yang sebelumnya menjadi wakil bendahara. Usia Teguh Prakosa 62 tahun mendampingi Gibran yang berusia 33 tahun. Teguh sebelumnya juga merupakan bakal calon wakil wali kota mendampingi Purnowo.

Fenomena itu menunjukkan betapa kuatnya keinginan Gibran untuk menjadi cawali Solo sekuat hasil survei internal terakhir. Yakni, elektabilitas Gibran semakin mengungguli Purnowo. Meski belum berpengalaman di dunia politik, Gibran nanti banyak dibantu Teguh yang sudah senior dan punya pengalaman politik yang mumpuni.

Mengapa Gibran tidak menggandeng wakil yang milenial? Hal itu tentu sudah menjadi pertimbangan masak dari PDIP terkait komposisi dan segmentasi yang tentunya akan berproyeksi untuk dua periode. Sesuai filosofi Jawa bahwa tidak ada matahari kembar.

Pemilih Yang Menentukan

Pro dan kontra pencalonan Gibran dalam pilkada Solo memang tidak bisa dihindari. Dalam berpolitik memang ada hak asasi, tapi juga ada etika politik, ibarat gas dan rem dalam berkendara. Masyarakat Solo sebagai pemilihlah pada akhirnya yang menentukan siapa yang pantas menjadi wali kota ke depan. PDIP memang mendominasi perolehan kursi di DPRD Solo. PDIP memperoleh 30 dari 45 kursi di DPRD. Partai yang memperoleh kursi terbanyak kedua adalah PKS dengan 6 kursi. Selanjutnya PAN, Golkar, dan Gerindra yang masing-masing 3 kursi serta PSI 1 kursi. Perolehan suara PDIP di pemilihan legislatif memang dominan, tapi tidak selalu berkorelasi positif terhadap perolehan suara di pilkada.

Masih ada harapan bagi calon penantang dari partai-partai lain untuk memunculkan calon yang bisa bersaing dengan Gibran yang notabene didukung partai mayoritas. Hal itu memang menjadi tugas partai politik untuk memunculkan kader terbaiknya agar bisa berkompetisi di pilkada Solo.

Tesis ’’politik dinasti” versus ’’hak asasi” harus didialogkan dalam proses suksesi kepemimpinan, dalam hal ini pilwali solo. Kelompok yang menilai pencalonan Gibran sebagai politik dinasti harus bisa mendorong munculnya calon yang bisa mengimbangi elektabilitas Gibran. Satu sisi kelompok yang mendukung pencalonan Gibran sebagai hak asasi harus juga bisa menunjukkan berpolitik yang free and fair serta bebas dari konflik kepentingan.

Calon lain yang diharapkan bisa mengimbangi popularitas Gibran adalah Putri Woelan, cucu Pakubuwono XII yang berencana maju sebagai penantang Gibran. Jika benar Putri Woelan maju, itu akan menguji kekuatan patron pada kubu masing-masing. Kubu Gibran akan menguji kekuatan patron elite PDIP dan party ID. Satu sisi Putri Woelan akan menguji kekuatan patron dari Keraton Surakarta. Dengan demikian, masyarakat Solo dihadapkan pada pilihan cawali tidak hanya satu (calon tunggal) agar bisa membandingkan kelebihan dan kekurangan tiap-tiap calon. Dalam politik, kekuasaan harus direbut, bukan diwariskan. (*)


*) Ali Sahab, Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga

Saksikan video menarik berikut ini:

Editor : Dhimas Ginanjar



Close Ads