alexametrics

Di Balik Ketegangan India-Tiongkok

Oleh REZA AKBAR FELAYATI *)
28 Juni 2020, 04:04:51 WIB

SETELAH Perang Sino-India 58 tahun silam, kini India dan Tiongkok kembali terlibat konflik teritori. Sejak 16 Juni hingga 18 Juni 2020, tentara India dan Tiongkok terlibat perkelahian secara terbuka. Dalam kontak tersebut, sedikitnya 20 tentara India tewas dan 43 tentara Tiongkok dikabarkan juga tewas.

Penyulut konflik bersenjata itu adalah rasa keberatan pasukan Tiongkok dengan pembangunan jalan di Lembah Sungai Galwan di India. Tentara Tiongkok menuduh pasukan India melintasi Line of Actual Control (LAC) yang disetujui kedua negara pasca-Perang Sino-India 1962.

Kontak fisik antara tentara India dan Tiongkok dilaporkan terjadi di Lembah Galwan. Di dekat Aksai Chin, wilayah administrasi Tiongkok, tetapi diklaim juga sebagai wilayah India. Kedua negara saling tuduh melanggar LAC yang membentang sepanjang Lembah Galwan.

Menteri Pertahanan India Rajnath Singh bertemu dengan menteri luar negeri, kepala staf pertahanan, serta kepala angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara untuk meninjau situasi di Ladakh Timur pada 17 Juni 2020. Pada tanggal yang sama, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Zhao Lijian mengatakan bahwa pasukan India terbukti serius melanggar LAC. Pihak India dituduh melakukan kegiatan ilegal, melakukan provokasi, dan menyerang tentara Tiongkok yang menyulut kontak senjata kedua pihak.

Memanasnya kembali dua kawasan tersebut memunculkan pertanyaan besar terkait stabilitas di kawasan Asia Selatan dan Timur setelah 58 tahun. Apakah konflik itu merupakan perpanjangan dari persaingan antara India dan Tiongkok sebagai emerging countries? Ataukah itu merupakan akumulasi dari gesekan antara India dan Tiongkok yang selama ini kerap terjadi di kawasan perbatasan kedua negara?

Sejarah Konflik di Lembah Galwan

Secara geografis, Lembah Galwan berada di kawasan Aksai Chin, wilayah yang diperebutkan India dan Tiongkok. Aksai Chin diklaim Tiongkok bagian dari Xinjiang. Sedangkan India mengklaim Lembah Galwan sebagai bagian dari kawasan Ladakh.

Kawasan tersebut juga merupakan kawasan yang diperebutkan kedua negara pada perang 1962. Menurut Srinath Raghavan dalam War and Peace in Modern India, India mengklaim wilayah itu bagian dari Ladakh, wilayah pegunungan terpencil di timur Lembah Kashmir, yang masuk wilayah Negara Bagian Jammu dan Kashmir. India mengklaim Aksai Chin dan Kashmir berdasar McMahon Line, merupakan garis demarkasi teritori peninggalan era kolonial Inggris. Dalam garis demarkasi itu, Aksai Chin masuk wilayah Kashmir sebagai bagian dari India.

Tetapi, pihak Tiongkok tidak pernah dengan resmi menerimanya. Beijing lebih memilih untuk melihat dari aspek pembangunan dan sosial di antara kawasan tersebut yang didominasi Tiongkok. Situasi itu menciptakan status quo yang tidak nyaman bagi kedua negara yang bertahan hingga kini. Jadi, memang tidak ada pihak yang setuju dengan legalitas perbatasan yang diperebutkan itu.

Proyek Infrastruktur

Gesekan teritorial tersebut kemudian diperparah India yang tahun lalu mencabut status daerah Jammu dan Kashmir sebagai kawasan semiotonom. Itu memunculkan kekhawatiran pihak Tiongkok bahwa India akan menghambat strategi pembangunan infrastruktur Tiongkok di wilayah Asia Selatan. Padahal, itu merupakan bagian dari Belt and Road Initiative.

Tiongkok dan Pakistan memiliki koridor ekonomi bernama CPEC (China-Pakistan Economic Corridor) dan mencabut status khusus Jammu dan Kashmir yang dianggap menghambat CPEC sekaligus berpotensi menggeser Tiongkok sebagai pemain penting di Ladakh. Happymon Jacob, profesor dari Universitas Jawaharlal Nehru Delhi, mengatakan bahwa ekspansi dan penguatan India di wilayah Kashmir dapat mengancam kepentingan geostrategis Tiongkok di Asia Tengah dan Selatan. Sebab, Tiongkok telah menginvestasikan lebih dari USD 60 miliar dengan Pakistan dan jalur ekonomi antara dua kawasan tersebut ada di Kashmir. Maka tidak mengherankan jika Tiongkok kebakaran jenggot ketika melihat India ikut bermain di kawasan Kashmir sejak beberapa tahun terakhir.

Tahun lalu India menyelesaikan jalan baru segala cuaca yang sangat dekat LAC. Tujuan pembangunan itu ialah mendukung pasukan India di sepanjang perbatasan, yang memungkinkan mereka disuplai melalui jalan darat dari Daulat Beg Oldi, lapangan terbang tertinggi di dunia di Ladakh. Adanya dinamika yang signifikan di antara dua negara di kawasan Kashmir itu menunjukkan bahwa potensi perubahan status quo di LAC amat bernuansa konfliktual.

Pihak Ketiga dalam Konflik

Melihat situasi yang terjadi di Ladakh dan menarik benang merah dari sejarah konflik teritori antara India dan Tiongkok, adanya pihak ketiga sebagai mediator menjadi opsi penting yang harus dikonsiderasikan kedua negara. Sebab, India maupun Tiongkok sama-sama meyakini bahwa landasan legal teritori Kashmir yang mereka pegang adalah yang paling benar. Tidak ada intensi mediasi secara mandiri dari kedua negara yang kemudian memicu perang terbuka di antara mereka sebelum PM Tiongkok (saat itu) Zhou Enlai menyatakan gencatan senjata pada 21 November 1962.

Siapa mediator yang dibutuhkan untuk menengahi konflik India-Tiongkok? Negara yang netral dengan posisi bargaining power yang seimbang dengan India dan Tiongkok bisa menjadi opsi. Negara netral itu adalah negara yang masuk dalam kategori emerging economies selain India dan Tiongkok.

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada 17 Juni 2020 menawarkan diri untuk menjadi mediator. Akan tetapi, problemnya, AS memiliki kecenderungan kontra terhadap kebijakan-kebijakan Tiongkok sebagaimana terlihat beberapa tahun terakhir. Jadi, AS bisa dianggap tidak netral. Bahkan bisa menjadi bumerang lebih buruk bagi stabilitas perbatasan India-Tiongkok ke depan. (*)

*) Reza Akbar Felayati, Lulusan Hubungan InternasionaI FISIP Unair, penerima beasiswa Eka Tjipta Foundation untuk magister media dan komunikasi di London School of Economics (LSE), Inggris

Saksikan video menarik berikut ini:

Editor : Dhimas Ginanjar



Close Ads