alexametrics

Putusan MK, Asthabrata, dan Pesan Albert Camus

oleh: Suparto Wijoyo
28 Juni 2019, 16:01:46 WIB

Don’t walk in front of me.

I may not follow.

Don’t walk behind me.

I may not lead.

Walk beside me.

Just be my friend.

(Albert Camus)

MAHKAMAH Konstitusi (MK) telah membuat putusan atas perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) dengan argumentasi hukum yang terbuka untuk ditelaah. Sebuah putusan yang secara yuridis-konstitusional menjadi pemungkas palagan pilpres 17 April 2019. Pilpres hadir untuk menawarkan keniscayaan pergantian kekuasaan agar presiden lengser keprabon atau melanjutkan takhta menurut kaidah kerakyatan. Situasi pengincaran kursi presiden nyaris serupa adegan dalam novel The Golem and The Jinni (Sang Golem dan Sang Jin) karya Helene Wecker (2015): Yang manunggal bisa berpisah, yang bermusuhan dapat memaksa mereka mengambil keputusan luar biasa.

Publik sejatinya memahami bahwa pemilu itu wahana ”pertunangan politik” menuju ”resepsi pernikahan” kekuasaan. Ribet dan ribut kecil lumrah asal tidak bermaksud menggagalkan perjodohan. Kegaduhan pilpres yang panas dan ganas tetap dikonstruksi menyajikan literasi kematangan rakyat berpesta suara. MK menunjukkan kelasnya sebagai ”taman uji nalar” agar prasangka tidak mengalir liar di jalanan. Fungsi peradilan MK melambangkan pesona bernegara dalam menempuh titian peradaban hukum untuk memilih ”jawara pemerintahan”.

Sebagai bekal sosok yang memenangi pertarungan, terdapat referensi tradisi mengenai ajaran Asthabrata (delapan perilaku) seorang pemimpin. Dunia simbolis Jawa sangat hafal tentang wahyu Makutharama buat Arjuna. Asthabrata merupakan pedoman kepemimpinan yang dalam jagat pewayangan dikristalisasi sebagai sabda agung Sri Rama kepada Bharata yang hendak bertakhta di Kerajaan Ayodya. Asthabrata diformulasikan sesuai dengan sifat media semesta yang diinternalisasi dalam diri pemimpin. Asthabrata dijadikan bintang pemandu yang menahbiskan seorang pemimpin berperilaku: menerangi (laku hambeging candra), tegas-visioner (laku hambeging dahana), teguh nan percaya diri (laku hambeging kartika), berbelas kasih (laku hambeging kisma), teliti (laku hambeging samirana), menampung-mengayomi (laku hambeging samudra), menginspirasi (laku hambeging surya), dan bertindak adil (laku hambeging tirta).

Dengan bertata nilai Asthabrata, berarti top leader nasional merupakan pemimpin yang bijak bestari. Ajaran Asthabrata memberikan panduan ke arah mana mandat warga dipanggul presiden terpilih. Dalam konstelasi itulah presiden mengimplementasikan norma Pembukaan UUD 1945: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Persaingan di ajang pilpres dipuncaki dengan persandingan dalam harmoni sesama warga bangsa.

Karena itu, berkompetisi yang jurdil ditempuh sebagai jalan pengharapan agar presiden mengelaborasi peran seperti kata Napoleon Bonaparte (1769–1821), ”A leader is a dealer in hope.” Pilpres adalah forum mengambil prakarsa untuk mengarungi masa depan yang mencerminkan keanggunan demokrasi. Peter Senge cs dalam buku The Necessary Revolution (2008) berkata, ”… the future is now,” dan kita menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa inilah momentum peneguhan pemimpin berdasar putusan MK.

Apabila putusan MK itu tidak menghentikan gelegak ”saling ejek”, demokrasi tengah mengarah kepada anarkisme verbal atas nama kedaulatan rakyat yang dipunggungi ambisi yang belum balig politik. Renungkan bahwa pemilu memang mensyaratkan kedewasaan jiwa untuk menerima siapa pemenangnya. Rasa geram sebagai warga negara atas laku elite politik yang tampak suka ”mendemonstrasikan kekuatan” sambil menyembulkan kekesalannya sungguh menjadikan publik kian berjarak dengan makna sejati negara hukum (rechtsstaat).

Melalui putusan MK itu, daulat hukum menggeliatkan supremasinya agar rotasi pemegang kekuasaan tetap memiliki legitimasi. Perburuan jabatan di negara Pancasila saya yakini tidak dipenuhi ”muslihat pekat” seperti pemikiran Niccolo Machiavelli yang lahir pada 1469 di Florence, Italia, yang memperkenalkan buku Il Principe. Karya Sang Pangeran itu ditulis pada 1513 dan diterima ”pecandu kuasa” menjadi ”kitab agung” tata cara meraih kekuasaan dengan segala kewenangannya. Kekuasaan dianggitkan bukan soal agama dan moralitas, melainkan seberkas kumparan kekuatan ”siapa kuat, dia dapat”. Otoritas dipanggungkan penuh pijaran kehormatan bagi yang hendak merengkuhnya sehingga apa pun bisa dikorbankan. Ekspresi pemilu pun sering diserukan sebagian pihak untuk mendeskripsikan ”kuatnya daya tanding” mereka yang menyongsong ”perjamuan pasangan”. Begitulah apabila mengikuti alur cerita novel bagus garapan Ally Condie, Matched (2012): Pemilihan ini selaksa ultimatum yang harus ditempuh ”siapa pun, antara kesempatan dan hasrat”.

Untuk itulah, betapa perlunya diajarkan hakikat eksotisme dalam pemilu: Yang unggul adalah sosok yang mampu menarikan kekuasaan sesuai ”alunan gending” negara hukum. Di sinilah semangat demokrasi para kandidat terlukis sebagai mahkota terhormat yang menempatkan kepentingan negara di atas keinginan pribadi ataupun golongan.

Akhirnya, sehubungan dengan putusan MK itu, kuselipkan pesan esensial Albert Camus, penerima penghargaan Nobel Sastra 1957, seperti di awal tulisan ini dalam langgam: jangan berjalan di depanku/aku tak hendak mengikutimu/jangan melangkah di belakangku/aku tak berkenan memandumu/berjalanlah di sampingku/karena engkau adalah sahabatku. Dari putusan MK itu, saatnya seluruh elemen bangsa berdiri bersanding, mengingat episode bersaing telah usai. (*)

*) Sekretaris Badan Pertimbangan Fakultas Hukum dan Koordinator Magister Sains Hukum & Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga

Editor : Dhimas Ginanjar



Close Ads