PBNU Butuh Zakenkabinet

Oleh NADIRSYAH HOSEN*
27 Desember 2021, 14:33:07 WIB

Setelah Sandal dan Ketum Tertukar: NU Memasuki Abad Kedua

MUKTAMAR Ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) di Lampung baru saja berakhir. Persiapan panitia yang serbaringkas di masa darurat pandemi, konflik, dan polarisasi kontestasi serta isu dan fitnah berhamburan. Ajaibnya, semuanya berujung antiklimaks: muktamar berjalan lancar dan NU tetap bersatu. Apa yang terjadi sebenarnya?

Ketegangan selama persidangan yang melelahkan tentu saja ada. Letupan kecil –yang langsung viral dan disorot media– tentu juga ada. Tapi, secara umum muktamar tahun ini berjalan dengan khidmat dan ceria. Tidak seperti dua muktamar sebelumnya di Makassar dan Jombang.

Salah satu tokoh yang perlu dicatat dengan tinta emas adalah Prof M. Nuh selaku ketua steering committee (panitia pengarah). Beliaulah bintang cemerlang di muktamar Lampung. Tak banyak yang tahu bahwa sebelum muktamar berlangsung, Prof Nuh mengumpulkan kedua kubu yang berkompetisi untuk bertemu berkali-kali. Hal-hal krusial dan bisa menimbulkan kegaduhan beliau tengahi dan selesaikan di luar muktamar. Sehingga kedua kubu memasuki muktamar dengan tenang dan sejuk.

Bahkan, dalam arena muktamar pun beliau turun tangan langsung sebagai pemimpin sidang. Pembawaan beliau yang adem dan sabar menunjukkan kelasnya tersendiri. Itu sebabnya, secara umum muktamar berjalan dengan sukses. Kalau bukan Prof Nuh yang memimpin sidang, mungkin ceritanya akan lain.

Begitu juga banyak ulama dan kekasih Allah yang menempuh laku spiritual agar muktamar berjalan dengan lancar. Tentu nama-nama mereka tidak muncul di medsos. Ada yang datang ke Lampung, tapi memilih menjadi romli (rombongan liar) bukan utusan resmi dan menjaga keutuhan NU dengan caranya. Ada yang berada jauh dari Lampung, berdoa di tempat tertentu demi persatuan NU.

Karakter NU yang Demokratis

Di samping peran lahiriah Prof M. Nuh dan kontribusi batiniah para ulama dan kekasih Allah, berjalannya muktamar dengan baik juga berkat makin dewasanya warga NU dalam berdemokrasi. Pemilihan tidak hanya berdasar kalkulasi suara, tetapi juga mengedepankan akhlak.

Tengok saja bagaimana penjelasan anggota AHWA (Ahlul Halli wal Aqdi) yang bermusyawarah menentukan rais aam terpilih. KH Zainal Abidin (Sulawesi Tengah) mewakili sembilan anggota AHWA menjelaskan di depan muktamirin bagaimana para kiai sepuh berdiskusi dengan akrab dan penuh adab.

Kita juga saksikan bagaimana KH Said Aqil Siroj dan KH Yahya Cholil Staquf yang berkontestasi secara ketat, tapi mampu mengedepankan akhlak mulia. Saling memuji dan menghormati. Demokrasi plus akhlak itulah yang ditunjukkan NU untuk bangsa ini.

Yang Tertukar

Namun, bukan NU kalau tidak ada guyonannya. Viral beredar luas bagaimana di sela-sela penghitungan suara ada pengumuman sandal kiai yang tertukar setelah salat Subuh. Rupanya, karena kelelahan, ada peserta yang salah pakai sandal utusan lainnya. Panitia pun mengumumkan sandal yang tertukar tadi justru pada momen krusial penghitungan suara. Inilah karakter santri, baik di pondok pesantren maupun di arena muktamar, selalu sigap menjaga sandal kiainya.

Guyonan lain muncul. Kali ini oleh salah satu media yang keliru menampilkan headline bahwa yang terpilih sebagai ketua umum PBNU adalah Buya Yahya, lengkap dengan memasang foto Buya Yahya, ulama karismatik dari Cirebon. Media tersebut rupanya tidak hadir di Lampung dan tidak mengerti bahwa yang terpilih adalah Yahya yang lain, bukan Yahya yang itu. Setelah ada peristiwa sandal tertukar, malah muncul guyonan ketua umum yang tertukar. NU menunjukkan bahwa bangsa ini perlu kembali pada kaidah Gus Dur: ”Gitu aja kok repot!”

Pascamuktamar

Pertanyaan utamanya memang bagaimana setelah muktamar ini rais aam dan ketua umum PBNU terpilih mampu melaksanakan amanat dan mandat muktamirin dengan sebaik mungkin. Pertama, tim formatur perlu menyusun kabinet kepengurusan yang zakenkabinet alias kabinet ahli dan profesional serta mencerminkan masa transisi dan regenerasi memasuki abad kedua NU. Para kiai penjaga aswaja, para pemikir strategis yang visioner, serta praktisi kalangan profesional perlu dipertimbangkan untuk memperkuat jajaran kepengurusan PBNU.

Kedua, kemandirian NU dalam berkhidmat, seperti yang diamanatkan muktamar, harus menjadi perhatian PBNU 2021–2026. Setelah acara muktamar saya didatangi peserta dari Kudus yang merupakan petani tebu. Beliau mengeluhkan nasib warga NU di level bawah. Itu contoh kenyataan yang harus dijawab rais aam dan ketua umum terpilih. Keberpihakan kepada rakyat kecil yang mayoritas warga NU menjadi sebuah kewajiban.

Konsesi yang dijanjikan Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di pembukaan muktamar juga harus disikapi dengan jernih. NU harus bisa tawasuth agar berbagai kepentingan bisnis bisa berjalan dengan baik tanpa merusak alam dan lingkungan. Selain itu, memberikan kemaslahatan untuk semua pihak, bukan kalangan tertentu saja.

Ketiga, Kiai Yahya selaku ketua umum terpilih sudah menegaskan berkali-kali bahwa tidak akan ada capres-cawapres 2024 dari PBNU. Nah, bagaimana sikap itu bisa diwujudkan dalam bentuk kemandirian politik NU, tanpa menafikan aspirasi politik warga NU sendiri? Ini tentu perlu kajian mendalam.

’Ala kulli hal, selamat kepada para panitia, muktamirin, dan khususnya pasangan duet rais aam-ketua umum PBNU terpilih. Semoga sukses menjalankan amanat. Terima kasih pula atas pengabdian KH Said Aqil Siroj dan A. Helmy Faishal Zaini selaku Ketum dan Sekjen yang lama. Semoga tercatat sebagai amal jariah. (*)

 

*) NADIRSYAH HOSEN, Rais Syuriah PCINU Australia-Selandia Baru

Editor : Ilham Safutra

Saksikan video menarik berikut ini: