alexametrics

Pangan Lokal, Impor Beras, dan Gizi Masyarakat

Oleh MUHAMAD ROSYID JAZULI *)
27 Maret 2021, 19:48:04 WIB

PEMERINTAH Indonesia sedang mendapat sorotan terkait kebijakan impor 1 juta ton beras. Kebijakan ini menuai polemik, utamanya karena muncul setelah Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya menjauhi produk asing demi menyukseskan pembangunan ekonomi Indonesia.

Dalam pernyataannya (Jawa Pos, 22/3), mantan Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi menekankan besarnya risiko dalam mengelola beras di Indonesia. Narasi terkait beras berpeluang memperburuk citra pemerintah jika tak dikelola dengan baik. Kekhawatiran ini tentu sangat beralasan. Sebab, beras telanjur menjadi sumber pangan paling utama bagi rakyat Indonesia.

Swasembada beras menjadi tolok ukur capaian dan janji politik. Di masyarakat, tertancap adagium, kalau belum makan nasi, belum makan. Prevalensi beras dalam hidup orang Indonesia, secara politik maupun sosial, menjadikannya bagian penting dari kepentingan umum (general interest). Konsekuensinya, reformasi terhadap kebijakan terkait beras, misalnya kenaikan harga ataupun importasi, hampir pasti menimbulkan perdebatan dan kegaduhan publik (Patashnik, 2003).

Beberapa tokoh, pimpinan daerah, dan politikus dari partai penguasa maupun oposisi sama-sama mengkritik rencana ini. Berbagai argumen muncul. Misalnya, impor beras menyengsarakan rakyat kecil dan petani. Yang paling kencang, kebijakan itu mengingkari imbauan Presiden Jokowi tentang cinta produk dalam negeri dan benci produk asing.

Selain argumen-argumen tersebut, boleh jadi perdebatan terkait rencana kebijakan impor beras ini politis dan ahistoris semata. Sebab, jauh sebelum isu importasi beras ini, kegaduhan serupa yang lebih berbobot pernah terjadi. Misalnya, soal penghitungan produksi beras. Produksi beras yang awalnya dikira mencapai 70 juta ton pada 2018, ternyata jumlahnya sekitar 30 juta ton, berkat digunakannya metode penghitungan yang lebih reliabel, yakni kerangka sampel area (KSA).

Selain itu, di masa reformasi ini, sebenarnya tak ada era pemerintahan yang tak impor beras. Jumlah impor tertinggi terjadi pada 2011, mencapai 2,8 juta ton. Selain untuk alasan cadangan, importasi beras ini adalah konsekuensi perjanjian perdagangan RI dengan negara lain. Melihat kenyataan-kenyataan tersebut, seharusnya kegaduhan impor beras kali ini tak perlu terjadi.

Editor : Dhimas Ginanjar




Close Ads