MEMASUKI angkatan kelima program guru penggerak (PGP), masih ada nuansa ketidakpastian kelanjutan program tersebut di masa depan. Muncul kekhawatiran dari insan pendidikan, termasuk oleh guru penggerak, bagaimana nasib PGP setelah tahun 2024.
Pertanyaan kritis itu didasari histori berulang dalam laku kebijakan pendidikan nasional. Ganti menteri ganti kebijakan. Selama ini kebijakan pendidikan lebih bernuansa selebrasi karena konsistensi dan keberlanjutannya tidak berlangsung lama. Sirkulasi kebijakan yang tidak berlanjut akhirnya menjadi kekhawatiran dari insan pendidikan.
Tentu kita masih ingat persoalan kurikulum yang mengalami penyesuaian, jika tidak ingin disebut mengalami perubahan, begitu merepotkan. Kondisi itulah yang oleh Niels Mulder disebut bahwa dunia pendidikan di Indonesia mengarah ke ideologisasi. Muatan kurikulum hanya dibebani nalar elite. Sedangkan misi ilmu dan identitas kultural makin lenyap. Ajaran Ki Hadjar Dewantara pun terlupakan oleh rangsangan kapitalisme dan globalisasi (Mawardi, 2014).
Sejatinya PGP adalah strategi tepat untuk mewujudkan transformasi pendidikan Indonesia. Dengan PGP akan lahir pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistis. Termasuk mampu menggerakkan ekosistem pendidikan dengan keteladanan dan sebagai agen untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila.
Ketika Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menjadikan guru sebagai tema besar dalam kebijakan Merdeka Belajar episode ke-5 dengan PGP, seharusnya insan pendidikan merespons dan mendukung dengan antusias. Faktanya, ada banyak sekali tantangan yang dihadapi guru penggerak.
Tantangan tersebut dapat dipetakan pada dua tahap. Tahap pertama ketika calon guru penggerak (CGP) masih mengikuti proses pendidikan melalui pelatihan daring, lokakarya, konferensi, dan pendampingan selama sembilan bulan. Akan ada banyak sekali kondisi yang dihadapi selama CGP mengikuti pendidikan. Karena itu, konsistensi dan konsekuen adalah kunci untuk dapat menyelesaikan proses pendidikan.
Selain itu, tidak sedikit guru lain yang menggunjing, termasuk ada kepala sekolah yang memandang guru yang ikut PGP hanya untuk memenuhi hasrat pribadi. Hanya mengejar jenjang karier untuk menjadi kepala sekolah. Dengan persepsi demikian, tentu akan sulit bagi guru penggerak mewujudkan perubahan positif jika lingkungan terdekatnya tidak memberikan dukungan. Apalagi jika kemudian kepala sekolah menarik dukungan kepada CGP untuk mengikuti pendidikan.
Tantangan tahap kedua adalah ketika CGP sudah menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan sertifikat 306 jam pelajaran dan dinyatakan sebagai guru penggerak. Tantangan ini tidak kalah berat dibandingkan dengan tantangan tahap pertama. Guru penggerak mengemban misi kemuliaan dan keadaban. Tidak hanya terbatas pada tergerak dan bergerak untuk peningkatan kompetensi dirinya. Lebih dari itu, mereka juga harus menggerakkan ekosistem pendidikan di sekitarnya.
Tantangan berikutnya seperti di awal tulisan ini mengenai kekhawatiran keberlanjutan PGP setelah tahun 2024. Target yang dicanangkan Kemendikbudristek pada 2024 akan lahir 405.000 guru penggerak. Tantangan berupa kekhawatiran diri tentu memberikan konsekuensi besar karena berkaitan dengan motivasi dalam diri guru penggerak.
Pada titik inilah guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran harus berpegang pada nilai dan peran guru penggerak. Lima nilai guru penggerak: berpihak kepada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif, harus menjadi bagian dari identitas yang melekat dalam diri guru penggerak.
