JawaPos Radar | Iklan Jitu

Menimbang RAPBN 2017

Oleh : Ronny P. Sasmita*

26 Agustus 2016, 20:34:00 WIB
Menimbang RAPBN 2017
Ronny P. Sasmita (Jawa Pos Photo)
Share this

DALAM RAPBN 2017, total belanja infrastruktur dinaikkan 9 persen menjadi Rp 346,6 triliun dibanding yang tercantum dalam APBNP 2016 sebesar Rp 317,1 triliun. Anggaran infrastruktur tersebut dialokasikan masing-masing untuk infrastruktur ekonomi Rp 336,9 triliun, infrastruktur sosial Rp 5,5 triliun, dan dukungan infrastruktur Rp 4,2 triliun.

Peningkatan belanja infrastruktur sejatinya harus diapresiasi karena memang sangat diperlukan untuk memperbaiki kualitas pembangunan, memperlancar konektivitas antarwilayah, serta menjamin terwujudnya kedaulatan energi dan pangan.

 Di sisi lain, penurunan belanja terbesar terjadi pada anggaran yang ditransfer ke daerah, yakni sebesar 2,1 persen menjadi Rp 760 triliun dari Rp 776,3 triliun. Namun, yang dipotong adalah dana untuk membiayai kegiatan yang bisa diefisienkan, yakni perjalanan dinas dan bimbingan teknis (bimtek). Sedangkan dana desa dan biaya infrastruktur daerah tetap besar.

 Dibanding APBNP 2016, tentu road map fiskal 2017 terpantau lebih realistis dari sisi penerimaan negara karena telah memperhitungkan kondisi perekonomian nasional, shortfall pajak, serta ekonomi global yang masih diliputi ketidakpastian. Penerimaan negara ditargetkan Rp 1.737,6 triliun atau turun 2,7 persen dibanding tahun ini Rp 1.786,2 triliun.

Dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan direncanakan Rp 1.495,9 triliun atau turun 2,8 persen. Dan dari jumlah tersebut, penerimaan pajak turun 3,5 persen dari tahun ini menjadi Rp 1.271,7 triliun. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP), baik migas maupun nonmigas, turun 1,9 persen menjadi Rp 240,4 triliun.

 Jadi, tampaknya target penerimaan pajak dalam RAPBN 2017 cukup realistis. Sebab, target sebesar itu sudah memperhitungkan pertumbuhan alami, yakni 9,3 persen, yang berasal dari laju pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi sesuai asumsi RAPBN 2017.

Penurunan target penerimaan pajak akan memberikan kesempatan bagi dunia usaha untuk bertumbuh sehingga memperkuat kemampuan ekonomi nasional dalam membuka lapangan pekerjaan baru yang pada akhirnya dapat menurunkan angka kemiskinan. Dengan menurunkan penerimaan pajak, pemerintah tidak lagi menekan dunia usaha yang saat ini dalam posisi terjepit seiring dengan kondisi ekonomi yang belum pulih.

 Dengan target penerimaan pajak diturunkan, pemerintah juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan daya beli. Dengan daya beli yang meningkat, konsumsi masyarakat meningkat pula yang kemudian tetap diharapkan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi tahun depan. Setidaknya, dari target pertumbuhan ekonomi 5,3 persen yang dipatok dalam RAPBN 2017, cukup tecermin bahwa pemerintah mulai realistis karena angka-angka yang ditargetkan tidak jauh berbeda dengan tahun ini sebesar 5,2 persen.

 Saya cukup yakin, meskipun target penerimaan dan belanja negara sama-sama diturunkan, perekonomian nasional akan mampu tumbuh berkelanjutan (sustainable) dengan menjaga defisit anggaran tidak lebih dari 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Dalam RAPBN 2017, terjadi defisit Rp 332,9 triliun atau setara 2,41 persen dari PDB. Angka tersebut lebih tinggi dari defisit tahun ini Rp 296,7 triliun atau 2,35 persen dari PDB. Defisit tersebut mau tidak mau harus diperhitungkan karena pemerintah tidak bisa menafikan kondisi penurunan penerimaan yang lebih besar dari pengeluaran yang memang sedang menghantui.

 Dari RAPBN 2017 tersebut bisa sedikit disimpulkan bahwa sikap pemerintah yang jauh lebih realistis ketimbang tahun lalu dan tahun ini akan mampu membuat fiskal 2017 lebih kredibel dan diharapkan mampu memunculkan sentimen positif kepada dunia usaha dan investor. Karena posturnya mengecil, diharapkan penggunaan anggaran juga lebih tepat sasaran dengan berfokus pada kegiatan-kegiatan produktif yang bisa menimbulkan daya ungkit bagi perekonomian. Sedangkan pos-pos anggaran yang tidak produktif dan sudah dihilangkan dalam RAPBN bisa membuat belanja pemerintah lebih efisien.

 Tampaknya sampai hari ini, respons masyarakat terhadap RAPBN 2017 cukup positif. Dari reaksi pasar yang ada, kalangan pelaku usaha dan para ekonom menilai bujet pemerintah tahun depan cukup kredibel. Disebut kredibel karena fiskal 2017 disusun dengan asumsi makro dan target yang realistis.

Target pajak yang diturunkan otomatis menurunkan target penerimaan secara agregat. Pemerintah mulai menggeser sikap politik terhadap anggaran negara dan terlihat tidak mau lagi mengelola anggaran yang pasaknya terlalu besar daripada tiang. Sikap terhadap defisit pun terlihat cukup moderat mengingat perkembangan ekonomi domestik dan global yang kurang begitu menggembirakan. Jadi, cukup realistis jika akhirnya defisit bujet dipatok hanya 2,41 persen dari PDB.

 Di sisi yang lain, RAPBN 2017 juga dinilai cukup bagus karena tetap ekspansif meski penerimaan dan belanja menurun, masing-masing 2,7 persen dan 0,6 persen. Secara umum, dana yang dihimpun dari masyarakat lewat pajak tidak sebesar dana yang dibelanjakan ke masyarakat, yakni belanja modal, belanja barang, dan gaji serta tunjangan PNS, TNI, dan Polri. Namun, belanja pemerintah pusat naik 0,2 persen seiring dengan kenaikan belanja modal untuk membiayai infrastruktur.

 Jadi pendek kata, di tengah situasi perekonomian global yang belum pulih sepenuhnya, APBN memang sudah seharusnya dirancang secara realistis, mendukung kegiatan prioritas, kredibel, berdaya tahan, serta berkelanjutan untuk jangka pendek maupun jangka menengah. Sebab, sebenarnya perencanaan anggaran dalam APBN harus mampu memproyeksikan dinamika perekonomian internal maupun eksternal yang akan terjadi dalam satu tahun anggaran berjalan. Jika gagal, target-target akan meleset dan kredibilitas pemerintah ikut terkikis yang akhirnya situasi ekonomi semakin tak menentu. (*)

 

*Staf ahli Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN)
 

Editor           : fimjepe
Reporter      :

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up