alexametrics

Perbaiki Tata Kelola Kelembagaan

Oleh BHIMA YUDHISTIRA, Peneliti Indef
26 Juni 2020, 11:25:53 WIB

PENETAPAN tersangka terhadap Deputi Komisioner Pengawasan Pasar Modal II Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Fakhri Hilmi menjadi cerminan lemahnya fungsi pengawasan regulator. Kelemahan itu khususnya menyangkut pengawasan pada institusi yang mengelola dana publik. Lalu, terkait dengan proses Jiwasraya menunjuk manajer investasi.

Sebab, di situ letak permasalahannya.

Ada beberapa faktor kesalahan manajer investasi yang ditunjuk. Misalnya, terlalu agresif menempatkan dana pada instrumen yang risikonya cukup tinggi. Padahal, asuransi merupakan instrumen dana investasi jangka panjang. Nah, hal itu menimbulkan masalah likuiditas yang berakibat pada gagal bayar polis nasabah Jiwasraya. Jadi, di situ memang harus ada tanggung jawab dari OJK.

Persoalan yang terjadi saat ini harus menjadi pelajaran. Sebab, ini bukan yang pertama. Sebelumnya, kita ingat ada persoalan AJB Bumiputera yang memang belum diselesaikan secara optimal. Kemudian saat ini ada Jiwasraya.

Menurut saya, OJK harus melakukan perbaikan di internal kelembagaan. Misalnya, pengawasan silang (peer review) antar pegawai. Sehingga kalau ada rekannya yang melakukan pelanggaran bisa diselesaikan secara internal. Jadi, ada semacam whistleblower (pelapor pelanggaran) di internal OJK.

Selain itu, akar masalahnya harus diselesaikan. Mengingat, dana OJK berasal dari pungutan (iuran) lembaga keuangan. Baik perbankan, asuransi, maupun perusahaan pasar modal lainnya. Sementara itu, pada saat bersamaan, OJK harus mengawasi lembaga tersebut.

Kondisi itu rawan menimbulkan konflik kepentingan atau penyalahgunaan pengawasan. Jadi, ada tata kelola yang tidak pas dan harus diubah. Sebaiknya, pembiayaan OJK berasal dari APBN. Dengan begitu, pengawasan bisa berjalan lebih optimal.

Seharusnya OJK bisa mencontoh Bank Indonesia (BI) yang memiliki badan supervisi. OJK seharusnya memiliki pengawasan juga. Tidak hanya diawasi Komisi XI DPR RI, tetapi juga lembaga supervisi khusus internal.

Akibat kasus tersebut, bagaimana menghadapi investor? Pertama, proses hukum harus tuntas dan dipercepat. Kedua, menjual aset-aset para tersangka maupun manajemen investasi yang merugikan Jiwasraya. Kemudian hasil penjualan aset tersebut bisa digunakan untuk membayar klaim atau polis yang jatuh tempo nasabah Jiwasraya. Itu solusi yang paling cepat dilakukan.

Untuk memperbaiki reputasi, OJK harus melakukan reformasi kelembagaan. Trust itu pilar yang paling penting untuk lembaga keuangan. Dengan begitu, kejadian serupa tidak terulang. Harus ada reformasi kelembagaan itu. Jika tidak, saya khawatir akan menjadi bom waktu yang menimbulkan terulangnya kasus yang sama.

Seharusnya, dalam kondisi pandemi pemerintah mampu mengembalikan kepercayaan nasabah Jiwasraya. Yakni, dengan memberikan bail out atau suntikan dana secara langsung. Mengingat, pada saat bersamaan pemerintah memberikan banyak sekali stimulus. Dan, mereka jelas-jelas korban yang harus diprioritaskan. Pilihan skemanya banyak. Salah satunya bisa berasal dari dana gabungan BUMN keuangan.

*) Disarikan dari wawancara dengan wartawan Jawa Pos Agas Putra Hartanto

 

Saksikan video menarik berikut ini:

 

 

 

Editor : Ilham Safutra

Reporter : */c7/fal



Close Ads