alexametrics

Babak Belur KPK

Oleh: Kuswandi *)
26 April 2021, 12:16:19 WIB

SUDAH jatuh tertimpa tangga. Peribahasa ini tampaknya cocok untuk menggambar kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini. Belum lama lembaga antirasuah itu dihantam badai topan karena salah satu pegawainya, I Gede Suryantara mencuri barang bukti emas batangan senilai 1, 9 Kg. Dalam bulan yang sama, lembaga antirasuah kembali didera hal tak sedap.

Kali ini isunya bukan main-main, salah satu penyidiknya yang berasal dari institusi kepolisian, diduga menerima duit suap dari Wali Kota Tanjungbalai, Muhammad Syahrial. Penyidik atas nama AKP Steppanus Robbin Pattuju itu awalnya meminta duit sebesar Rp 1,5 miliar. Iming-imingnya, bisa menghentikan penyelidikan perkara dugaan korupsi yang diduga melibatkan Syahrial. Namun, dari kesepakatan tersebut, sampai dicokok, Steppanus baru menerima Rp 1,3 miliar.

Steppanus bukan bagian dari Satgas KPK yang menangani dugaan perkara korupsi Muhamad Syahrial. Oleh karena itu, patut diduga dia tak bermain sendiri. Dari informasi yang saya peroleh, ada tujuh penyidik lain yang diduga turut bermain dalam kasus yang sama. Mereka kerap digunakan oleh oknum petinggi partai politik untuk memperdagangkan perkara yang tengah dilidik atau disidik KPK. Modusnya, menakut-nakuti target. Jika tak bisa diajak berkompromi, akan disikat dengan cara dilakukan operasi tangkap tangan (OTT).

Mereka juga kerap menggagalkan operasi kedap yang tengah dilakukan satgas lain. Tujuannya jelas, agar target OTT yang sedang diincar bisa lolos. Mereka akan mengambil keuntungan dari target yang dibocorkan OTT-nya oleh para penyidik pedagang perkara ini.

Para penyidik pedagang perkara itu tak bekerja sendiri. Sebab, sistem di KPK bekerja secara kolektif kolegial. Mereka pun diduga turut melibatkan oknum petinggi komisi antirasuah yang memiliki hubungan erat dengan petinggi parpol. Terutama, yang mengusungnya menduduki kursi pimpinan di Kuningan -sebutan untuk kantor lembaga antirasuah-.

Segendang sepenarian, munculnya nama Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin tentu tak bisa dipandang sebelah mata. Musababnya, nama petinggi Partai Golkar itu turut disebut dalam perkara rasuah yang membuat heboh masyarakat Indonesia. Meskipun peran Aziz belum diungkap secara gamblang oleh KPK, namun tentunya lembaga yang kini digawangi Firli Bahuri Cs tak boleh menutup mata.

Sebab, dalam konteks hukum acara pidana (KUHAP), Aziz punya peran penting dalam sengkarut rasuah tersebut. Ini karena oleh Ketua KPK Firli Bahuri, dia disebut mengenalkan dan menyediakan kediamannya, sebagai tempat pertemuan antara Syahrial dan Robbin saat merencanakan upaya penghentian perkara.

Bisa jadi Aziz masuk dalam kategori saksi sesuai Pasal 1 angka 26 KUHAP (saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri). Dan kemudian diperluas maknanya tak terbatas hanya yang dia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Namun setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana (Putusan MK 65/PUU-VII/2010).

Lebih lanjut, jika ada peran mendalam yang dilakukan Aziz seperti meminta Robbin menghentikan perkara Syahrial, maka, politikus Golkar itu bisa dikenakan dengan Pasal 21 UU Tipikor. Ini karena perbuatannya masuk dalam kualifikasi pihak yang merintangi proses penyidikan yang dilakukan KPK. Dalam aturannya, setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Selain itu, Aziz juga bisa dikenakan Pasal 15 UU Tipikor yang menyebutkan, setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Editor : Dhimas Ginanjar

Saksikan video menarik berikut ini:




Close Ads