alexametrics

Jangan Anggap Enteng Publikasi

Oleh Hadar Nafis Gumay, Komisioner KPU 2012-2017
26 April 2019, 10:49:40 WIB

JawaPos.com – Kita kembali menghadapi persoalan yang mirip dalam rekapitulasi suara pemilu. Baru-baru ini, saya datang ke salah satu kecamatan untuk melihat suasana rekapitulasi suara. Saya mendapati tempat untuk rekapitulasi itu, kalau boleh dibilang, seadanya. Panas, sumpek, sehingga membuat mereka yang bekerja di situ tidak nyaman.

Kondisi tersebut memang riil terjadi karena tidak semua kecamatan bisa menyediakan tempat yang nyaman dan representatif. Apalagi, pemilu sekarang serentak. Yang dihitung juga bertambah banyak. Juga, proses rekapitulasi di kelurahan yang ditiadakan menambah beban kerja yang besar di level kecamatan.

Saya juga membaca pesan di grup para mantan anggota KPU. Ada berbagai berita yang menceritakan kondisi-kondisi tidak nyaman yang dialami para petugas PPK. Bukan hanya mereka. Panwascam dan para saksi peserta pemilu juga merasakannya.

Saya ingin mengatakan bahwa rekapitulasi adalah proses penting. Idealnya, ruang untuk rekapitulasi dibuat senyaman mungkin. Proses rekapitulasi suara itu cukup panjang dan memerlukan tenaga ekstra. Bila kondisinya tidak nyaman, potensi-potensi kesalahan atau bahkan manipulasi bisa terjadi.

Potensi manipulasi bisa kita lihat ketika ada petugas atau peserta pemilu yang nakal. Pada saat bersamaan, saksi-saksi peserta pemilu tidak siap. Begitu pula pengawasnya. Saya sempat mendengar adanya peserta yang mencoba merayu petugas untuk memanipulasi hitungan dalam kondisi itu.

Potensi kecurangan itu bermacam-macam. Misalnya, suara partai politik dipindahkan ke caleg tertentu yang diusung partai politik yang sama. Juga, ada pergeseran suara dari satu partai ke partai lain. Biasanya itu terjadi pada partai kecil yang peluangnya untuk mendapatkan kursi hampir habis di daerah tersebut.

Mengapa bisa demikian? Bukankah prosesnya terbuka, banyak saksi yang melihat, dan planonya pun ditempel di papan? Kecurangan bisa terjadi jika ada petugas yang terlibat dan pada saat yang sama saksi partai lain sedang lengah. Bahkan, bukan tidak mungkin pengawas juga terlibat. Karena kita memiliki pengawas, kecurangan berpotensi terjadi bila pengawasnya lengah atau terlibat.

Untuk mengantisipasi kecurangan itu, yang bisa dilakukan adalah bekerja secara terbuka. PPK memastikan plano bisa dilihat oleh siapa pun. Buka akses seluas-luasnya. Bila tempatnya memadai, boleh juga masyarakat dipersilakan menyaksikan dan mengawasi prosesnya. Dengan demikian, transparansi betul-betul terjaga.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah publikasi hasil penghitungan maupun rekapitulasi. Jangan sampai publikasi dianggap enteng. Ada elemen lain yang bisa ikut membantu penyelenggara dengan melihat publikasinya. Selain itu, peserta pemilu yang saksinya tidak hadir bisa mengetahui hasilnya.

Saya ambil contoh sederhana hasil pantauan di beberapa kelurahan di Setiabudi, Jakarta Pusat. Sampai akhir pekan lalu, saya tidak mendapati formulir C1 yang ditempel. Padahal, itu wajib. Publikasi adalah cara untuk memastikan potensi ke­curangan semakin kecil. Karena itulah, publikasi di setiap level penghitungan dan rekapitulasi suara sangat penting.

Peserta pemilu juga harus siap dengan kondisi semacam itu. Saksi-saksi harus dipersiapkan dengan baik dan dalam jumlah yang cukup. Semakin banyak saksi yang bisa dihadirkan semakin baik. Begitu pula pengawas. Mereka harus mumpuni. Selalu mengingatkan PPK agar bekerja sesuai dengan prosedur.

Sangat disayangkan apabila partai politik mengabaikan keberadaan saksi pada fase seperti ini. Peserta harus ingat, mereka punya ruang atau kesempatan besar untuk memastikan proses hitung dan rekap berjalan jujur serta adil. Kalau kemudian mereka tidak peduli dan tidak menyiapkan saksi, sangat mungkin yang mereka takutkan bakal terjadi. Bagaimana mereka menuduh curang, tapi tidak hadir dan tidak menyiapkan saksi? Tentu akan menyulitkan.

Kita masih bisa melakukan upaya antisipasi ke depan. Masih ada waktu sampai 2 Mei mendatang untuk membuat kerja rekapitulasi di kecamatan bisa lebih nyaman. KPU harus aware kepada para petugasnya di kecamatan. KPU harus memastikan mereka bekerja dengan suasana yang baik dan dengan fasilitas yang cukup. Dan, jangan lupa, mereka harus di-support. Jangan hanya menunggu hasil.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : (Disarikan dari wawancara dengan wartawan Jawa Pos Bayu Putra/c5/fal)