alexametrics

Kasus Suap dan Hakim sebagai Wakil Tuhan

Oleh ANTONIUS STEVEN UN *)
26 Januari 2022, 19:48:23 WIB

Sebagaimana diringkas oleh penafsirnya, Maurizio P. D’Entreves (1994), Arendt melihat bahwa pada modernitas telah terjadi ekspansi pasar ekonomi, pertumbuhan akumulasi modal, dan kekayaan sosial (social wealth). Maksudnya, segala sesuatu sudah menjadi objek produksi dan konsumsi, akuisisi dan pertukaran, sehingga batasan antara ruang privat dan ruang publik menjadi kabur.

Dalam perspektif ini, hakim yang korup memahami putusan pengadilan sebagai produk yang bisa diperjualbelikan dan dikonsumsi pihak-pihak yang berkepentingan. Sang hakim korup kemudian menggunakan jabatannya untuk menumpuk modal dan kekayaan sosial. Dengan demikian, kepentingan pribadi hakim korup telah merasuk masuk ke dalam ruang publik dan jabatan publik.

Bagi Arendt, ruang privat memang dicirikan oleh kebutuhan-kebutuhan, sedangkan ruang publik dicirikan oleh kebebasan. Dalam konteks kekuasaan kehakiman, seorang penegak hukum seharusnya memisahkan antara ruang privat dan ruang publik, antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Dengan demikian, ruang publik dan jabatan publik dikhususkan untuk pengejaran kepentingan umum.

Seorang hakim yang menggunakan jabatan publik untuk pengejaran kepentingan pribadi menandakan bahwa hakim tersebut tidak bebas. Dia sedang terbelenggu oleh kepentingan-kepentingan pribadi. Kebebasan seorang hakim nyata justru ketika dia meninggalkan kepentingan pribadi di rumahnya. Ketika memasuki ruang sidang pengadilan, dia mengejar kepentingan umum, atau sesuai dengan pesan Ilahi, mengejar keadilan.

Merasuknya kepentingan pribadi pada jabatan publik merupakan salah satu krisis integritas pejabat publik. Hakim sebagai seorang pejabat publik seharusnya memperjuangkan integritas publik. Patrick J. Dobel (1999 dalam Haryatmoko 2011) menjabarkan tujuh prinsip integritas publik yang harus dijalankan.

Pertama, pejabat publik berusaha ”menghormati setiap warga negara sebagai yang memiliki martabat, hak-hak asasi, dan kesetaraan di depan hukum”. Kedua, pejabat publik harus ”menomorduakan keputusan pribadi dengan menghargai hasil dari proses yang sah secara hukum dan sesuai dengan pertimbangan profesional”. Ketiga, mereka seyogianya ”akuntabel terhadap semua tindakan, baik terhadap atasan maupun publik, serta jujur dan tepat ketika mempertanggungjawabkannya”.

Keempat, pejabat publik seharusnya ”bertindak secara kompeten dan efektif dalam mencapai tujuan dengan batas-batas yang sudah ditetapkan”. Kelima, mereka semestinya ”menghindari favoritisme, berusaha independen dan objektif dengan tetap mendasarkan pada alasan-alasan yang tepat dan relevan di dalam mengambil keputusan”. Keenam, mereka berusaha ”menggunakan dana publik secara hati-hati dan efisien untuk tujuan-tujuan yang telah disetujui, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya”. Ketujuh, pejabat publik harus ”menjaga kepercayaan dan legitimasi lembaga-lembaga negara”. (*)


*) ANTONIUS STEVEN UN, Peraih gelar PhD dari Departemen Filsafat Vrije Universiteit Amsterdam dan dosen pada STT Reformed Injili Internasional Jakarta

Editor : Dhimas Ginanjar

Saksikan video menarik berikut ini: