Refleksi Hari Guru Nasional: Menguatkan Peran Guru dalam Pendidikan

25 November 2022, 19:48:55 WIB

KEBERHASILAN Indonesia menghelat KTT G20 di Bali diapresiasi banyak pemimpin dan masyarakat dunia. Ada empat agenda utama yang diangkat oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbudristek RI) setelah presidensi G20. Yaitu pendidikan berkualitas untuk semua, teknologi digital dalam pendidikan, solidaritas dan kemitraan, serta masa depan pekerjaan pasca-Covid-19.

Pendidikan berkualitas untuk semua bukanlah kebijakan yang baru muncul ketika Indonesia memegang presidensi G20. Masalah itu sudah sangat lama dan telah coba ditangani menteri-menteri pendidikan sebelumnya. Oleh karena itu, agenda pertama ini tidak mungkin berhasil hanya karena momentum G20. Yang diperlukan adalah transformasi yang menyeluruh dan sistematis dalam dua faktor, yaitu instrumen kebijakan (kurikulum sekolah, proses pembelajaran, asesmen, dan sebagainya) serta aktor pelaksana yang mengeksekusi berbagai instrumen kebijakan tersebut.

Faktor instrumen kebijakan sudah banyak dilakukan oleh Kemendikbudristek walaupun mungkin terkesan agak tergesa-gesa. Yang menjadi masalah dalam agenda pertama ini adalah upaya Kemendikbudristek belum menyentuh faktor kedua, yaitu aktor-aktornya itu sendiri, seperti peningkatan kapasitas guru, tenaga teknis, kepala sekolah, pengawas, serta pejabat pendidikan daerah yang dilakukan secara sistematis dan terprogram. Peningkatan kapasitas aktor itu melalui ”penggerak” lebih bersifat ad hoc yang hanya mungkin cocok untuk sementara saja.

Kemendikbudristek belum terlihat membenahi sistem pendidikan dan pelatihan guru dan tenaga kependidikan secara tersistem dan berkelanjutan. Contoh: perluasan pendidikan profesi guru (PPG) untuk guru dalam jabatan (yang sudah bekerja) adalah tidak tepat. Sebab, PPG lebih bersifat sebagai pre-service teacher education, yang tidak berdampak terhadap pengembangan kemampuan guru untuk belajar sepanjang hayat. Padahal, yang dibutuhkan guru yang sudah bekerja adalah sistem pelatihan dalam jabatan yang bermakna pembinaan profesi guru berkelanjutan (CPD) jika memang kementerian ingin membentuk guru yang profesional.

Tujuan Pendidikan Nasional yang Selaras Konstitusi

Gonjang-ganjing dunia pendidikan nasional beberapa tahun terakhir ini sepertinya tidak berkesudahan. Gaduhnya penyusunan RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) seolah menunjukkan bahwa pendidikan Indonesia semakin samar arahnya dan belum berangkat dari paradigma pendidikan yang kukuh.

Sebenarnya konstitusi kita sudah jelas mengamanatkan bahwa salah satu tujuan didirikannya negara RI adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam Pembukaan UUD 1945 ditegaskan, pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab memajukan negara melalui pendidikan yang bermutu dan dapat diakses oleh semua sehingga kecerdasan bangsa terbentuk. Hal itu lebih ditegaskan pada Pasal 31 UUD 1945 bahwa negara wajib membiayai pendidikan. Pada RUU Sisdiknas yang penuh kontroversi saat ini, sepertinya belum selaras dengan jiwa dan semangat konstitusi negara memiliki tanggung jawab mutlak membiayai pendidikan.

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya Nomor 012/PUU-III/2005 yang kemudian ditegaskan kembali dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 026/PUU-III/2005 bahwa negara memiliki kewajiban terhadap warga negara dalam bidang pendidikan, mempunyai dasar yang fundamental karena negara dibentuk untuk mencerdaskan kehidupan bangsanya. Eksistensi negara ditunjukkan dengan melaksanakan kewajiban menyelenggarakan pendidikan yang dapat diakses untuk semua.

Menghadapi perubahan dunia yang begitu cepat dalam bidang teknologi, komunikasi, dan informasi, mengubah berbagai bentuk kehidupan manusia. Pascapandemi Covid-19, pendidikan perlu diperteguh kembali untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang dapat mengikuti perubahan sosial, ekonomi, dan politik masa depan dalam suatu dunia yang terbuka. Masa depan pembangunan nasional seperti apa yang ingin diciptakan melalui dunia pendidikan kita untuk menghadapi perubahan dunia yang cepat dan terbuka pascapandemi?

Bagi bangsa Indonesia, selain berbagai peningkatan kemampuan umum dan penguasaan basic skill tersebut, pendidikan nasional kita haruslah tetap menjunjung tinggi nilai adiluhung bangsa dan kearifan lokal budaya bangsa yang berdasar Pancasila. Kita perlu menyelaraskan kembali antara iptek dan imtak dalam paradigma pendidikan kita. Jadi, melalui pendidikan nasional, kita bukan hanya akan menghasilkan manusia Indonesia yang cerdas intelektualitasnya, namun harus pula memiliki ketangguhan dalam iman dan takwa agar memiliki kesejahteraan lahir batin. Pendidikan bukan sekadar untuk memenuhi pasar kerja. Pendidikan sangat erat dengan pembudayaan manusia.

Peran Penting Guru dalam Pendidikan

Peningkatan kualitas pendidikan nasional memang tergantung pada banyak hal, terutama mutu tenaga gurunya. Persoalan pendidikan nasional kita bukan hanya mengenai kekurangan guru, tidak proporsionalnya penyebaran guru, dan dari waktu ke waktu status profesi guru makin banyak yang tidak pasti. Kesejahteraan dan penghargaan terhadap guru yang secara umum masih jauh dibandingkan profesi lain menyebabkan profesi guru kurang diminati anak-anak muda berkualitas dan profesional.

Dalam pendidikan, peran guru sangat signifikan. Guru adalah subjek utama pendidikan. Dengan guru yang baik, pendidikan bermutu akan tercapai. Guru dalam dunia pendidikan seharusnya tidak hanya dijadikan salah satu instrumen semata, tapi harus ditempatkan dalam posisi yang sangat strategis. Sebab, guru adalah profesi yang sangat penting dalam mencerdaskan sumber daya manusia.

Tanpa teknologi, pendidikan masih dapat berjalan. Namun, tanpa guru, dunia pendidikan akan pincang dan tentu saja jalan di tempat. Dengan guru yang cakap literasi dan menguasai teknologi, pendidikan akan berlari lebih kencang dan melesat lebih tinggi mengantarkan anak bangsa terbang meraih cita-cita mereka.

Dalam RUU Sisdiknas yang menggabungkan UU Sistem Pendidikan Nasional, UU Guru-Dosen, dan UU Pendidikan Tinggi belum tampak gambaran jelas dan komprehensif mengenai rancang bangun sistem manajemen pendidikan nasional yang mengatur tata kelola guru dari hulu hingga hilir. Sangat disayangkan, kedudukan guru dan dosen sebagai sebuah profesi penting dalam peningkatan sumber daya manusia, yang diatur cukup komprehensif dalam UU Guru dan Dosen, justru direduksi dalam RUU Sisdiknas yang penuh kontroversi itu. Substansi penting yang mengatur kesejahteraan dan perlindungan guru-dosen sebagai sebuah profesi pendidik tidak secara eksplisit diatur dalam RUU Sisdiknas yang kontroversial tersebut.

Selain itu, akselerasi dalam pemenuhan formasi kebutuhan guru belum tampak. Hal tersebut ditengarai karena cukup banyak instansi yang terlibat dalam proses manajemen perekrutan guru secara nasional. Setidaknya ada lima kementerian dan badan yang terlibat dalam manajemen perekrutan guru, yaitu Kemendikbudristek, Kemen PAN-RB, Kemendagri, BKN, Kemenag, dan setidaknya Kemenkeu.

Menjelang tahun politik 2023–2024 mendatang, harapan para guru tentu terpilih para pemimpin bangsa yang memprioritaskan pendidikan berkualitas untuk semua dengan fokus utama pada manajemen pengelolaan guru yang komprehensif dari hulu hingga hilir. Sebab, tanpa tata kelola guru yang baik, pendidikan berkualitas untuk semua hanya menjadi impian. Selamat Hari Guru Nasional dan HUT Ke-77 PGRI. (*)


*) UNIFAH ROSYIDI, Ketua Umum Pengurus Besar PGRI

Editor : Dhimas Ginanjar

Saksikan video menarik berikut ini:


Close Ads