Neraca Kinerja Ekonomi

Oleh AHMAD ERANI YUSTIKA*
25 Oktober 2021, 16:02:22 WIB

20 OKTOBER 2021 tepat dua tahun pemerintahan Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin memimpin Republik Indonesia. Tentu, pada kurun itu terbentang tempo yang cukup untuk menimbang neraca kinerja, khususnya di bidang ekonomi.

Banyak masalah yang muncul akibat pandemi. Misalnya, kenaikan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran. Di luar itu, pertumbuhan ekonomi rontok dan jumlah utang membengkak (seperti yang dialami negara lain).

Secara keseluruhan, pandemi memang menciptakan guncangan keras terhadap perekonomian. Namun, di sisi lain, kinerja ekonomi lain malah mengalami perbaikan. Di antaranya, surplus (besar) neraca perdagangan, digitalisasi pelaku usaha kecil, dan inflasi yang terjaga. Risalah itu akan mengelaborasi lima titik penting yang dianggap sebagai langkah serius pemerintah, khususnya dalam dua tahun terakhir (sekaligus respons terhadap pandemi).

Lapangan Kerja dan Pangan

Kebijakan pemerintah menciptakan lapangan kerja sekurang-kurangnya dilakukan lewat lima jalur. Pertama, insentif dunia usaha, termasuk bantuan produktif UMKM, agar dunia bisnis tetap berkembang di masa pandemi.

Kedua, perluasan program padat karya untuk pembangunan infrastruktur, pemanfaatan dana desa, dan industri. Ketiga, insentif pajak penghasilan, perlindungan pekerja migran, dan paket stimulus agar perusahaan tidak melakukan PHK (pemutusan hubungan kerja).

Keempat, perbaikan regulasi ketenagakerjaan (termasuk perizinan) agar ekosistem ketenagakerjaan menjadi adaptif. Pemerintah juga menyediakan informasi pasar kerja dan ketersediaan pasokan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar (via pelatihan intensif). Kelima, Kemenaker memperluas kesempatan kerja melalui tenaga kerja mandiri yang berbasis kelompok (diberikan bantuan modal).

Pemberdayaan petani dan nelayan merupakan isu sentral. Sejak awal, pemerintah mengidentifikasi bahwa penguasaan dan akses lahan merupakan titik lemah pertanian. Karena itu, pemerintah mendesain kebijakan RAPS (Reformasi Agraria dan Perhutanan Sosial). Kebijakan itu juga dikaitkan dengan program KUR sehingga kegiatan usaha tani dilengkapi permodalan.

Didesain pula KUR + LPMUKP (Lembaga Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan) serta pemberian asuransi dan akses BBM bersubsidi untuk nelayan. Kemenkop UKM membantu pengorganisasian petani dan nelayan melalui koperasi, termasuk membantu akses pasar lewat digitalisasi.

Sebelum pandemi, hanya ada 8 juta UMKM yang masuk ekosistem digital. Kini, jumlahnya meningkat lebih dari 15 juta (dari target 30 juta pada 2024). Singkatnya, sistematika kebijakan pemberdayaan berdiri di atas lima pilar. Yakni, penguasaan lahan, pengorganisasian, skala ekonomi, pengolahan, dan rantai pasok.

Selain itu, kebijakan dan program ketahanan pangan dalam negeri bertumpu pada tiga kaki: penguatan lembaga, peningkatan produksi, dan sistem logistik pangan. Penguatan lembaga salah satunya dilakukan melalui pemapanan Bulog dan dukungan BUMN yang berkaitan dengan pangan (salah satunya dengan membentuk holding BUMN pangan).

Pemerintah juga telah membentuk Badan Pangan Nasional (BPN) yang fokus menjaga pasokan dan stabilisasi harga pangan.

Inflasi dan Pemerataan

Pengendalian inflasi adalah kisah sukses sejak 2015. Pada masa itu hingga sekarang, inflasi selalu di bawah 4 persen. Ini capaian yang sangat sulit diperoleh pada 2013 dan 2014 (inflasi di atas 8 persen).

Inflasi dikelola pemerintah lewat tiga jalur: kontrol pasokan, perbaikan logistik, dan manajemen permintaan. Kontrol pasokan tidak semuanya sukses. Pada momen tertentu, kelangkaan komoditas masih terjadi. Misalnya, saat ini terjadi krisis jagung.

Meski begitu, secara keseluruhan, manajemen pasokan telah mengalami perbaikan yang meyakinkan. Minyak dan pangan tak lagi mengalami fluktuasi harga yang terjal sehingga tidak memicu perkara inflasi. Salah satu manfaat pengendalian inflasi ialah menjaga daya beli masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Itu menjadi salah satu faktor penjelas sebelum masa pandemi kemiskinan dan ketimpangan turun serempak di tengah pertumbuhan ekonomi yang stabil.

Sejak 2015, pemerintah fokus menegakkan pemerataan pembangunan antarwilayah (timur dan barat, desa dan kota). Hal itu didorong melalui pembangunan infrastruktur (jalan, pelabuhan, bendungan, telekomunikasi, bandara, dan listrik) hingga keterampilan warga negara. Program KIP, KIS, kartu prakerja, BLK komunitas, dan seterusnya digunakan untuk mendongkrak kualitas manusia. Dana desa juga dipakai untuk infrastruktur dan pemberdayaan.

Proporsi investasi antara Jawa dan luar Jawa saat ini sudah sama (dulu didominasi Pulau Jawa). Investasi juga diwajibkan bekerja sama dengan pengusaha lokal, menyerap tenaga kerja setempat, dan bermitra dengan UMKM. Terbaru, mulai akhir 2021, pemerintah akan mengurangi kemiskinan ekstrem secara dramatis. Intinya, pemerataan dikurung oleh aneka kebijakan/program. Pada 2024, pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem bisa dihilangkan. Tidak semua aspek ekonomi bercahaya, namun obor mulai menyala di banyak arena. (*)


*) AHMAD ERANI YUSTIKA, Guru Besar FEB UB dan Kepala Badan Analisis Informasi dan Kebijakan (BAIK) Kadin

 

Editor : Ilham Safutra

Saksikan video menarik berikut ini: