alexametrics

Paradoks Komite Etika Berinternet

Oleh FATHORRAHMAN HASBUL *)
25 Maret 2021, 19:48:53 WIB

SETELAH usul revisi UU ITE menguat ke permukaan, kini dengan suasana batin yang sama, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengumumkan akan membentuk Komite Etika Berinternet (Net Ethic Committee). Tujuannya menata bagaimana seharusnya masyarakat berkomunikasi di media sosial.

Persisnya, langkah ini disandarkan pada alasan yang cukup mengejutkan; dimensi etik. Dengan berpijak pada data yang dilansir Microsoft melalui Digital Civility Index (DCI), bahwa tingkat kesopanan warganet Indonesia paling rendah di Asia Tenggara. Bahkan memburuk ke angka 76. Dengan tiga indikator krusial, yakni aspek hoaks di angka 47 persen, ujaran kebencian 27 persen, dan diskriminasi 13 persen.

Meski tidak dibedakan dalam konteks istilah, karena Kemenkominfo secara tergesa-gesa mengasosiasikan istilah ”etika” dengan ”kesopanan” yang dilansir DCI, sebagai sebuah prakarsa kebijakan, tentu saja ini semacam energi di tengah hilir mudik pesan-pesan yang tidak patut di media sosial. Sedikit terlambat, tetapi langkah tersebut akan menumbuhkan asa warga masyarakat perihal hadirnya percakapan-percakapan ideal dalam ruang media sosial.

Freedom to Hate

Beberapa indikator yang diketengahkan oleh DCI sejenis komplikasi yang sudah digelisahkan lama oleh sebagian warga masyarakat. Hoaks dalam percakapan media sosial telah menimbulkan keresahan dan kerusuhan dalam sektor sosial dan politik, sektor bisnis, atau bahkan ketegangan dalam sektor agama (Syahputra, 2019). Arus ini bahkan kerap kali disebut-sebut sebagai fenomena global dalam kultur dunia siber yang sulit untuk diurai.

Hoaks telah merobek akal sehat dan nurani sebagian warga masyarakat secara langsung. Tidak lekang dalam ingatan kita ketika Kemenkominfo melansir informasi seputar relasi hoaks dan Covid-19 sejak 23 Januari 2020 hingga 15 Juni 2020. Sedikitnya terdapat 850 hoaks yang beredar, baik melalui media sosial maupun aplikasi pesan instan. Bahkan, pada 2019, kementerian ini melansir sedikitnya 900 ribu situs, termasuk media sosial dan media baru, menyebarkan hoaks secara trengginas.

Editor : Dhimas Ginanjar




Close Ads