alexametrics

Menagih Janji Mendikbud Mengangkat 1 Juta Guru

Oleh SATRIWAN SALIM *)
24 November 2021, 19:48:38 WIB

ANIMO guru honorer dan guru swasta menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sangat tinggi. Pilihan rasional demi memperbaiki nasib. Mengingat realita upah guru honorer dan swasta rata-rata di bawah standar kelayakan, jauh di bawah upah minimum buruh. Faktanya ada upah guru honorer di bawah Rp 1 juta, bahkan hanya Rp 200 ribu‒Rp 500 ribu. Itu pun dibayar per triwulan mengikuti cairnya dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Jumlah guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) yang mengajar di sekolah negeri 1.236.112 orang atau 60 persen. Sedangkan yang bukan honorer sebanyak 742.459 atau 36 persen (Kemendikbudristek, 2021). Sepertiga kegiatan pendidikan ditopang guru honorer meski minim apresiasi dan proteksi, baik dari sekolah maupun negara selama ini.

Kebutuhan terhadap guru aparatur sipil negara (ASN) sangat besar dan mendesak dipenuhi. Angka kekurangan guru ASN hingga 2021 berjumlah 1.090.678 orang. Penyebabnya adalah guru pensiun, dengan akumulasi kekurangan 1.312.759 guru sampai 2024. Kebutuhan guru paling banyak pada jenjang SD-SMP, 823.383 guru (Kemendikbudristek dan Kemen PAN-RB, 2021). Jadi, kita mengalami darurat nasional kekurangan guru ASN.

Darurat kekurangan guru mesti segera dituntaskan. Jika tidak, gelombang kekurangan guru berdampak serius terhadap keberlanjutan pembelajaran dan kualitas pendidikan. Alasan kekurangan guru, sekolah (daerah) bakal seterusnya merekrut guru honorer yang melahirkan masalah lagi. Demikian lingkaran setan pengelolaan guru di Indonesia. Alhasil, visi Presiden Jokowi mewujudkan sumber daya manusia (SDM) unggul sulit terwujud.

Rekrutmen PPPK menjadi salah satu solusi sementara atas kekurangan guru ASN. Perlu dipahami, kontrak guru PPPK maksimal lima tahun dan minimal satu tahun dengan pemerintah daerah (pemda). Walaupun dapat diperpanjang, potensi diputusnya kontrak sangat besar terjadi. Kontras dengan guru PNS yang durasi pengabdiannya relatif lama sampai 60 tahun pensiun. Padahal, skema PNS adalah solusi jangka panjang, tapi pemerintah tidak lagi membuka penerimaan guru PNS sejak 2020. Keputusan itu agaknya hingga 2024, bahkan bisa saja jangka panjang mengingat PPPK menjadi alternatif yang lebih meringankan anggaran negara.

Lahirnya PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK sebagai turunan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN meloloskan 34.954 guru PPPK kali pertama (2019). Terlepas dari kesan politis, kebijakan menerima satu juta guru menorehkan sejarah baru pendidikan Indonesia. Pertama dalam sejarah, tidak pernah ada rekrutmen ASN sefantastis ini sebelumnya. Namun, janji Mendikbudristek Nadiem Makarim mengangkat satu juta guru PPPK rasanya tidak sanggup terpenuhi.

Ada empat penyebab gagalnya Kemendikbudristek memenuhi janjinya. Pertama, keputusan pemda hanya mengajukan 506.252 formasi pada 2021, yang lulus tahap I sebanyak 173.329 guru saja. Padahal, janji Mas Nadiem menyediakan 1.002.616 formasi. Meskipun masih ada seleksi tahap II dan III akhir 2021 dan 2022, capaian masih jauh dari target.

Minimnya formasi yang diajukan dapat dilihat di beberapa daerah. Contoh, Kabupaten Garut mengusulkan 196 formasi, kebutuhannya 8.801 guru; Kabupaten Karawang mengusulkan 1.080 formasi, yang disetujui pusat 660 orang. Kota Surabaya hanya 54 guru. Bahkan di Kabupaten Serang, usulan formasi guru pendidikan agama Islam disetujui pusat hanya 1 orang, padahal ada 430 guru honorernya. Jumlah tersebut makin berkurang karena yang diajukan pemda tidak semuanya lulus.

Kedua, pemda masih meragukan sumber anggaran gaji dan tunjangan guru PPPK. Padahal, sumber-nya berasal dari transfer pusat ke daerah via skema dana alokasi umum (DAU) dan sudah dilakukan tahun anggaran 2021. Berdasar penjelasan pasal 11 (ayat 21) UU Nomor 9 Tahun 2020: ’’Pembayaran gaji PPPK guru tahun 2021 sebesar 19,40 triliun dimaksud menjadi bagian dari pemenuhan belanja wajib paling sedikit sebesar 25 persen dari alokasi dana transfer umum (DTU)…’’ (angka 4). Artinya, uang sudah tersedia, mengapa masih ragu?

Ketiga, persoalan di atas timbul akibat buruknya komunikasi dan koordinasi Kemendikbudristek dengan pemda. Mendikbudristek gagal meyakinkan pemda. Fenomena yang rasanya janggal dan kontraproduktif. Tampak janggal, masak pemerintah pusat dibuat tak berdaya dan hilang wibawa di hadapan pemda, apalagi ini menyangkut pelaksanaan visi presiden. Kontraproduktif karena nyatanya mereka membutuhkan guru PPPK menggantikan guru PNS pensiun.

Editor : Dhimas Ginanjar




Close Ads