alexametrics

Perubahan yang Makan Waktu

Oleh: Agus Pambagio *)
24 Oktober 2019, 11:01:55 WIB

KOMPOSISI Kabinet Indonesia Maju resmi diumumkan kemarin pagi (23/10). Dari nama-nama yang disebutkan, bukan hanya soal komposisi menteri asal partai politik dan profesional yang jadi sorotan. Perkara minimnya menteri dari jajaran pejabat karir juga mencuri perhatian.

Hanya segelintir pejabat karir yang diangkat Presiden Joko Widodo sebagai menteri dan pejabat setingkat menteri di periode kedua.

Publik dibuat penasaran. Beragam spekulasi pun muncul terkait keputusan tersebut. Salah satunya soal kinerja aparatur sipil negara (ASN).

Padahal tidak. Tidak ada hubungannya. Sudah jadi rahasia umum, jabatan menteri itu jabatan politis. Dari zaman Indonesia lahir, jabatan ini memang jabatan politik.

Jadi, tidak harus pejabat karir yang sejak awal merintis karir dari bawah di sebuah kementerian/lembaga. Yang penting, dia punya integritas, punya leadership, cepat belajar, dan sudah ”kenyang”. Jadi tidak mroyek. Dasarnya itu.

Selain itu, perlu digarisbawahi bahwa jabatan menteri ini hak prerogatif presiden. Jadi, terserah presiden mau memilih siapa. Semua ASN tahu itu.

Sebetulnya, jabatan menteri juga bukan tujuan dari para ASN. Sejak awal, tujuan karir bagi mereka adalah jadi pejabat tingkat IV E dan eselon I. Seperti sekretaris jenderal, direktur jenderal, hingga kepala badan. Bukan menteri. Tidak ada cita-cita itu.

Biasanya, jika ingin mendapat kursi menteri, ASN memilih masuk partai. Kecuali, yang bersangkutan memiliki prestasi dan diketahui oleh presiden. Atau masuk dalam tim sukses presiden ketika masa kampanye.

Tapi, sekali lagi, minimnya pembagian jabatan menteri untuk pejabat karir bukan karena kinerja jelek. Ini murni politis. Semua ASN paham.

Karena itu, tidak sepatutnya presiden melakukan pemangkasan eselon. Rencana itu berbahaya. Karena itu tadi, ASN bercita-cita naik ke jenjang selanjutnya sampai eselon I.

Belum lagi, rencana ini hanya akan buang-buang waktu. Pasalnya, mengubah sistem perlu waktu. Tidak sebulan dua bulan. Bisa lebih dari dua tahun. Bisa-bisa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) dalam lima tahun ke depan hanya mengurusi pemangkasan jumlah eselon.

Kalaupun dimasukkan fungsional, aturannya pun tak jelas. Di sisi lain, mereka beranggapan ketika masuk di fungsional, selesai sudah karirnya. Jadi, pasti akan sangat bermasalah. Pasti akan banyak protes. Apalagi di daerah, pasti chaos.

Entah dari mana Pak Presiden mendapat ide tersebut. Kebijakan ini akan sangat merepotkan.

Ini mirip dengan keputusan mengubah nomenklatur kementerian. Harus ada pengaturan kembali. Agak repot. Karena tidak mudah. Bukan hanya perkara memindahkan orang dari satu tempat ke tempat lainnya.

Pengalaman dalam membantu mengubah nomenklatur Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) lima tahun lalu saja, butuh waktu sampai tiga tahun untuk menuntaskan perubahan tersebut.

ASN terkait hanya disibukkan mengurusi itu, bukan kerja melanjutkan program. Akibatnya, sejumlah target kerja pun tidak tercapai. Mbleset.

Tapi, keputusan sudah dibuat. Harus dijalankan. Menteri terkait harus pintar-pintar menangani. Perkara sukses, saya yakin 90 persen tidak.

Seperti disarikan dari wawancara dengan wartawan Jawa Pos Zalzilatul Hikmia


*) Agus Pambagio, Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia

Editor : Dhimas Ginanjar

Reporter : */c6/ttg



Close Ads